Pluralisme dan Toleransi Harus Dirawat untuk NKRI

Pluralisme dan Toleransi Harus Dirawat untuk NKRI

NERACA

Jakarta - Cendekiawan sekaligus praktisi antropologi Dr Kartini Sjahrir mengatakan pluralisme atau kemajemukan dan toleransi harus dihargai dan dirawat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Perbedaan bukan untuk dipertentangkan tapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Perbedaan itu cantik, membuat kita berpikir kreatif, kita harus punya kematangan untuk menghargai dan mengelola keberagaman," kata Kartini yang merupakan alumni Universitas Indonesia dalam Simposium Kebangsaan dan Perayaan 111 Tahun Kebangkitan Nasional di Gedung IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (20/5).

Kartini menyoroti dalam pemilihan umum calon pemimpin seperti presiden dan wakil presiden serta gubernur, masyarakat Indonesia dihadapkan pada upaya mempertahankan kemajemukan dan toleransi."Indonesia adalah kemajemukan, itu adalah final (harga mati)," ujar dia.

Dia mengatakan seluruh masyarakat Indonesia harus merawat dan merajut nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika agar Indonesia tetap bersatu."Identitas bangsa kita adalah identitas kemajemukan yang kita rangkum dalam Pancasila. Pancasila itu adalah keseharian kita, ekspresi dari Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke," tutur dia.

Masyarakat Indonesia sepenuhnya diharapkan berpikir secara rasional dan kritis dalam menghadapi berbagai isu terutama saat situasi politik memanas, bukan mudah terombang-ambing karena ada banyak kepentingan sekelompok orang yang menggunakan situasi politik untuk maksud tertentu yang bukan untuk kemaslahatan bangsa.

Pemikiran rasional dan kritis akan menyaring informasi yang saat ini banyak beredar berita palsu atau hoaks. Dengan penalaran yang bagus, maka masyarakat mampu merespon dengan baik dan tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang dapat memicu pertengkaran atau permusuhan.

"Kita menari di atas lalu lintas hoaks. Kita berpikir mandul, semandul-mandulnya. Kita bicara pendidikan tapi kiblat kita hoaks," ujar dia.

Untuk menjalani kehidupan dalam bangsa yang majemuk, maka setiap manusia Indonesia harus memiliki dan menanamkan pemikiran yang menjadi harga mati bahwa semua bersatu dalam keberagaman."Kalau kita memaksakan kehendak kita untuk eksklusif, kita bukan orang Indonesia," ujar dia.

Dia menekankan seseorang yang mengedepankan toleransi adalah seseorang yang menerima dan menghargai perbedaan."Kebangsaan kita adalah kebangsaan yang bertoleransi karena unsur kemajemukan yang kita miliki. Toleransi tumbuh karena ada keberagaman. Toleransi tidak tumbuh dalam keseragaman," ujar dia.

Dia mengatakan jika tidak merawat dan menghargai kemajemukan, maka akan selalu terkungkung dalam komunikasi yang intoleransi. Ant

BERITA TERKAIT

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air   NERACA Palu - Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengemukakan,…

Nilai Kejujuran Belum Dibangun di Pemilu 2019

Nilai Kejujuran Belum Dibangun di Pemilu 2019   NERACA Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro…

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi Yogyakarta - Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan…

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan…