Abraham Samad Khawatirkan Komposisi Pansel KPK

Abraham Samad Khawatirkan Komposisi Pansel KPK

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkhawatirkan komposisi pansel KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Setelah membaca dan mencermati daftar nama Tokoh yang terpilih masuk dalam Pansel KPK,rasanya ada kekecewaan bercampur kekuatiran tentang, apa mungkin dengan komposisi Pansel KPK seperti sekarang ini dapat mampu memerangi Korupsi tanpa pandang bulu?," kata Abraham dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/5).

Lebih lanjut, ia berpendapat adanya keberatan dari Koalisi Masyarakat Anti korupsi yang terdiri dari teman-teman ICW dan lain lain yang meragukan keberadaan komposisi Pansel KPK sekarang ini.

"Tetapi kekhawatiran saya itu terobati mengingat keyakinan saya akan komitmen Presiden Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi dan hal itu sudah dibuktikan selama Pemerintahan Presiden Jokowi," kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, masa berakhirnya Pimpinan KPK sekarang ini masih 7 bulan yaitu berakhir pada bulan Desember 2019.

"Jadi masih cukup banyak waktu tersedia untuk bisa menjaring dan menemukan Pimpinan KPK yang berintegritas. Namun bila Komposisi Pansel yang ada sekarang ini tetap dipertahankan maka akan sulit membuat rakyat percaya bahwa Pimpinan KPK hasil pilihan Pansel adalah yang terbaik dan tepat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan orang sebagai panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023.

"Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Penetapan susunan pansel pimpinan KPK tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Mei 2019.

Ketua pansel pimpinan KPK yaitu Yenti Ganarsih adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti sedangkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

Sedangkan sebagai anggota pansel adalah Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Anggota lain adalah juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute dan Al Araf, Direktur Imparsial. Sedangkan dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia sebagai staf Ahli Bappenas dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Capim KPK 2019-2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023.

Lima orang pimpinan KPK 2015-2019 yaitu Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif akan mengakhiri masa jabatan pada 21 Desember 2019. Ant

BERITA TERKAIT

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan…

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Pimpinan KPK yang Ideal

Di tengah tantangan mencari sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mumpuni, profesional dan tidak sekuler, Panitia Seleksi (Pansel) Calon…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK  NERACA Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolri) RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…