Ada OBOR di Balik Rencana Pemindahan Ibu Kota

Oleh: Djony Edward

Kalau pembaca masih ingat, ada tiga kejadian berurutan yang mengemuka belakangan ini, yakni rencana penjualan 28 proyek raksasa ke China senilai Rp1.296 triliun, wacana pemindahan ibu kota, dan wacana The New Jakarta Project 2025.

Jika kita membaca secara terpisah ketiga kejadian tersebut seolah proyek yang saling terpisah. Tapi jika menekuni secara detil ketiga rencana itu saling berjalin berkelindan saling menguatkan satu sama lain, yaitu obsesi China menguasai Indonesia.

Bertolak dari realitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang ruang geraknya sangat terbatas, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang dikepung utang, serta megap-megapnya swasta karena 4,5 tahun belakangan sulit mengembangkan bisnis, maka logika sederhananya dalam lima tahun ke depan adalah pengetatan ikat pinggang.

Tapi mengapa Pemerintah Jokowi belakangan malah mewacanakan program mercusuar dengan rencana anggaran yang tidak sedikit. Hal ini sudah cukup menyadarkan kita bahwa ada tangan-tangan besar hendak mengubah masa depan Indonesia lewat pembangunan infrastruktur yang super massif, sistematis dan terstruktur.

Usai menggelar rapat terbatas (Ratas) Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota pada Senin (29/4), Presiden Jokowi tetiba ingin memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro merinci ambisi Presiden Jokowi soal rencana pemindahan ibu kota itu sebagai berikut:

Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia.

Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi, baik lahan tersebut milik pemerintah maupun milik BUMN.

Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam atau setidaknya paling minim risiko, serta tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup berkembang. Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.

Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Ketujuh, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. Sayangnya, Bambang belum ingin menyebut kota mana atau pulau apa yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru.

Dengan berbagai pertimbangan yang dikemukakan Bambang, sudah hampir dipastikan jika Ibukota baru yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi ada di Pulau Kalimantan. Ditambah lagi, dengan menggunakan data jumlah penduduk nasional, saat ini Pulau Jawa populasinya mencapai 57% dari total populasi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk di Pulau Sumatera tembus 21%.

Sementara itu, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan cuma sekitar 6%, Sulawesi 7%, dan Maluku serta Papua hanya 3%. "Di Kalimantan 6%, nah ini masih 6%, baru 6%. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%. Ada yang 6%, 7%, dan 3%," papar Jokowi usai Ratas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Beberapa hari selanjutnya, Jokowi pun mengunjungi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Ketiga lokasi inilah yang ditarget menjadi lokasi ibu kota baru. Padahal kajian baru saja dilakukan. Jadi memang kelihatan agak mendahului pendulum.

Sebulan sebelumnya, 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding–Mou) antara pebisnis Indonesia dan China telah diteken setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4). Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan ditandatanganinya MoU ini, berarti proyek kerja sama Indonesia dan China dalam kerangka One Belt One Road (OBOR) sekarang berubah menjadi BRI–atau yang dikenal dengan sebutan empat koridor, siap dilaksanakan.

OBOR merupakan proyek pemerintah China untuk membangun kejayaannya melalui upaya penyambungan urat nadi perdagangan dunia. Sebuah proyek membangun megainfrastruktur dalam rangka memperkuat fasilitas perdagangan, dengan fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi.

Luhut menegaskan bahwa nilai tersebut bukanlah nilai utang yang harus ditanggung pemerintah. Karena itu, Luhut mengatakan pihaknya akan berusaha maksimal untuk mempermudah perizinan kepada pengusaha Cina yang berminat menanamkan modal di Indonesia. Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Sementara itu, total proyek yang ditawarkan berjumlah 28 dengan nilai mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp1.288 triliun.

Dari 28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari 50%-nya berada di Kalimantan. 13 proyek diantaranya ada di provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan ini tampak terlalu klop dengan rencana Presiden yang tetiba memastikan Ibu kota Indonesia akan dipindah.

Jika Presiden mengumumkan ibu kota baru Indonesia akan menempati wilayah di provinsi ini, maka jelas sudah pemindahan ibu kota ini demi proyek OBOR China. Sementara apabila wilayah di Kalimantan Utara tidak dipilih sebagai ibu kota baru (ada alasan relatif dekat dengan perbatasan negara), maka bisa jadi untuk mempersiapkan infrastruktur wilayah di sekitarnya.

Selain itu, proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, yang masuk jalur maritim dalam rencana OBOR, juga telah resmi menjadi bagian dari proyek jalur sutra China. Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF–BRI), China sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua.

Belum lagi munculnya wacana The New Jakarta Project 2025. Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono memberi beberapa catatan soal hal ini. Menurutnya wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa hanya wacana pengalihan isu saja,

The New Jakarta Project 2025 disiapkan oleh para taipan properti berdasarkan pesanan China dengan legacy meniru pengalihan Singapura dari dominasi warga Melayu menjadi dominasi warga China keturunan.

Project New Jakarta 2025 adalah proyek masa depan, untuk membangun perekonomi negeri China di Indonesia bukan membangun Indonesia, dengan menjadikan Jakarta seperti Singapura.

Sedangkan Rencana penggabungan Jabotabek menjadi bagian terintegrasi untuk terwujudnya peta baru Jakarta menjadi New Jakarta 2025, melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi. “Lupakan wacana rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah, itu semata taktik menutupi rencana busuk The New Jakarta Project 2025”, demikian analisis Wibi.

Faktanya, penguasaan properti oleh para taipan WNI China memanfaatkan peta The New Jakarta Project 2025 yang sudah disepakati pemerintah Tiongkok, mulai terbaca ketika para taipan serta China conection mati-matian menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI, demi 2025 dan matian-matian dengan segala cara agar Jokowi terpilih kembali dua periode, karena Jabodetabek akan berubah menjadi The New Jakarta Project 2025.

Ketiga proyek ini tidak akan berjalan tanpa topangan dana dan program OBOR China. Dari sini jelas, bahwa pemindahan ibu kota, tidak menggunakan dana APBN, BUMN, dan swasta, tapi langsung melompat memanfaatkan proyek OBOR dengan tanah air sebagai taruhannya.

Pemilihan OBOR sebagai back bond pembiayaan infrastruktur dan tentu saja pemindahan ibu kota patut dikaji plus minusnya. Mengingat telah banyak negara yang bekerja dalam kerangka OBOR dengan China bukannya menjadi maju, malah terpuruk dan terjerembab dalam kubangan utang yang tak berkesudahan. Ujung-ujungnya bermuara pada pengambilalihan wilayah dimana proyek itu dikerjakan.

Pemerintah seharusnya melihat risiko gagal bayar proyek-proyek yang diinisiasi OBOR ini. Tengok saja Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun.

Belum lagi jerat utang yang melanda Montenegro, Angola, Srilanka, Pakistan, dan Malaysia. Negara-negara yang tunduk di bawah debt trap diplomacy utang China itu kini seperti kerbau dicucuk hidung dan kehilangan kedaulatannya. Hanya waktu yang bisa menjelaskan mengapa kawasan negeri dimana program OBOR itu dikerjasamakan menjadi milik China.

Jika Ibu Kota baru negeri tercinta ini dibangun dengan menggunakan dana dari OBOR, ketika gagal bayar maka Ibu Kota Indonesia akan menjadi milik China. Semoga ambisi China menguasai Indonesia lewat program OBOR dapat dihentikan. (www.nusantara.news)

BERITA TERKAIT

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit

  Oleh: Yenny Sucipto, Pemerhati Kebijakan Publik Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini…

Paradigma Baru Pencegahan dan Penanganan Masalah Perbankan

  Oleh: Randi Mesarino, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu *)   Belajar dari pengalaman krisis keuangan global sebelumnya, pada tahun…

Pindah Ibu Kota, Bagaimana Nasib Aset Negara di Jakarta?

   Oleh: Moh. Ilham Santoso, Staf BPLK Kemenkeu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota baru. Penajam Paser Utara…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…