NERACA

Jakarta – Impian Bursa Efek Indonesia yang ingin mensinergikan pasar modal dalam negeri dengan negara di Asia dalam bentuk Asean Linkage mendapatkan penolakan keras dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Pasalnya, rencana tersebut akan mendatangkan kemudharatan ketimbang keuntungan yang didapat.

Ketua AEI, Airlangga Hartarto mengatakan, penolakan ini sangat didasarkan karena Indonesia akan banyak dirugikan karena suku bunga acuan dan nilai kurs mata uang dalam negeri lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya. "Kita harus menjaga pasar modal kita," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (9/3).

Menurutnya, tidak semua integrasi pasar berdampak baik bagi negara peserta. Sebut saja, perdagangan bebas yang kini berjalan justru lebih menguntungkan bagi China dengan membanjirnya produk-produk negeri Tirai Bambu tersebut di Indonesia.

Maka integrasi pasar modal dikhawatirkan justru membuat babak belur pasar modal Indonesia yang saat ini tumbuh pesat. “Pasar modal ASEAN kan pusatnya di Singapura. Singapura jelas ingin ada integrasi karena menguntungkan bagi mereka. Kita jangan mau ikut mereka," tegasnya.

Selain itu, AEI juga menyuarakan lantang kepada pemerintah agar perusahaan-perusahaan terbuka diberikan fasilitas tambahan di luar insentif pengurangan pajak sebesar 5%. Fasilitas yang dimaksud adalah menaikkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bank kepada emiten yang kepemilikan saham publiknya sudah lebih dari 40%. Aturan yang berlaku selama ini maksimal BMPK-nya adalah 25% dari modal bank.

Kata Airlangga, selama ini pembatasan aturan tersebut dinilai telah mempersempit ruang emiten melakukan rencana perluasan usaha. “Emiten yang kepemilikan publik besar perlu mendapat tambahan pinjaman dari perbankan supaya mereka bisa berekspansi lebih cepat. Ini kan bagus
juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita," tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, ekonom Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan, sah-sah saja emiten mendesak agar kucuran kredit perbankan bisa lebih besar lagi. Namun persoalannya bukan pada perbankan, namun terletak kepada pemerintah yang belum mempersiapkan infrastruktur, menangani izin hingga persoalan lahan.

Selama ini, lanjut Erani, perbankan sudah bijak dalam mengucurkan kredit dan terlebih Bank Indonesia sudah mengeluarkan aturan tersebut tentang premi lending rate dan juga harmonisasi Loan Deposit Ratio dan Giro Wajib Minimum (LDR-GWM). Bahkan tercatat undisbursed loan (kredit yang belum ditarik) 2010 mencapai Rp 479,1 triliun. “Komitmen bank sudah bagus untuk kucurkan kredit, namun ketidak siapan terdapat dari pemerintah karena soal infrastruktur, izin dan lahan, sehingga perusahaan belum mampu menarik kreditnya,”ungkapnya.

Kemudian, dalam kucuran kredit juga harus memperhatikan moment yang tepat agar mampu memberikan multiflier efek yang bagus dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menyinggung soal sinergisitas pasar modal dalam negeri dengan pasar di Asean, BEI juga sudah menyampaikan hal yang sama. Dimana BEI belum menyampaikan ketertarikannya untuk ikut terlibat didalamnya. Pasalnya, hal tersebut masih dikaji kembali kesiapan dan peluang keuntungan yang didapat.

Direktur Perdagangan dan Keanggotaan Bursa Wan Wei Yiong pernah bilang, keikutsertaan BEI dalam Asean Linkage pada 2015 masih dikaji keuntungan dan kerugian yang didapat. Namun sejauh ini, BEI melihat rencana tersebut saat ini dinilai belum sesuatu yang urgen. “Kita belum lihat urgensi yang didapat masuk Asean Linkage, karena selama ini pasar saham Indonesia tercatat paling besar,” katanya.

Kendati demikian, keterlibatan BEI jadi atau tidaknya ikut dalam Asean Linkage masih dilihat perjalanan panjang setelah tahun 2012. Padahal Direktur Utama BEI priode sebelumnya, Erry Firmansyah pernah menyampaikan ambisinya agar pasar modal Indonesia bisa menjadi bagian Asean Linkage. Dimana PT Bursa Efek Indonesia menargetkan peningkatan transaksi harian 20-25% dari sebelumnya Rp 4-5 triliun setelah menerapkan Asean Linkage.

Indonesia Belum Siap

Hanya saja, kesiapan yang belum matang juga menjadi keraguan pasar modal Indonesia ikut terlibat didalam Asean Linkage. Hal ini juga yang diakui Dirut BEI Ito Warsito yang mengatakan, hal utama yang wajib dipersiapkan adalah rules harmonization atau penyeragaman regulasi pasar modal di negara Asean. “Sekarang masih banyak perbedaan. Itu prosesnya agak panjang," ujarnya.

Selanjutnya, kendala lain soal belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak kalah penting untuk dibangun peraturannya. Dia mencontohkan, bagaimana seandainya terjadi kasus broker Indonesia tidak membayar ke broker Malaysia atau sebaliknya. "Itu bagaimana penyelesaiannya. Itu kan perlu mekanisme," paparnya.

Ito menambahkan, hal lebih penting lagi adalah jika ada kasus penjahat pasar modal di Indonesia yang sudah menjadi Daftar Orang Tercela (DOT) kemudian lari ke Singapura dan meneruskan "dagang" di Indonesia lewat bursa Singapura.

Selain itu, kata Ito, Asean Linkage juga butuh "mutual recognition" dalam arti profesional dari satu negara juga diakui di negara lain yang terintegrasi. "Broker di sini diakui di sana, lisensi perusahaan efek di sini diakui di sana, konsultan hukum kita juga diakui di sana, dan begitu sebaliknya dari negara lain,"imbuhnya.

Infrastruktur Dan Peraturan

Untuk menghadapi bursa saham regional ini pun bursa terus meningkatkan infrastruktur dan menyempurnakan peraturan-peraturan. Peningkatan kualitas anggota bursa dan emiten pun dinilai perlu dilakukan untuk menghadapi bursa saham regional. "Bapepam dan BEI beserta asosiasi, anggota bursa dan profesi penunjang perlu ditingkatkan awareness untuk meningkatkan pasar modal menghadapi integrasi pasar modal Asean," kata Adikin.

Sebagaimana diketahui, Asean Linkage adalah jalur perdagangan saham elektronik antar negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean). Jalur perdagangan itu akan melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Malaysia Bhd (KLSE), Philippine Stock Exchange Inc (PSE), Singapore Stock Exchange (SSE), dan Stock Exchange of Thailand (SET).

Pada kesepakatan awal, lima otoritas bursa dalam Asean Linkage akan memiliki 200 saham teraktif di Asean. Setiap negara berhak mengajukan 40 saham teraktifnya. Nantinya, harga tiap saham akan memakai mata uang masing-masing negara.

Kesepakatan Asean Linkage ini telah dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bersama empat otoritas bursa Asean di Bangkok, Senin 23 Februari 2009. Sementara itu, otoritas bursa Vietnam juga berniat menandatangani MoU serupa. (ardi/bani)