Empat Raperda Yang Diusulkan Pemkot Sukabumi, Tiga Yang Dibahas

Empat Raperda Yang Diusulkan Pemkot Sukabumi, Tiga Yang Dibahas

NERACA

Sukabumi - Empat rancangan peraturan Daerah (raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk dibahas oleh dewan setempat, ternyata hanya tiga yang sudah bisa dibahas. Pasalnya, dari empat raperda tersebut satu raperda dinyatakan belum lengkap draftnya.

"Memang awalnya empat raperda yang diusulkan, tapi hanya 3 raperda saja yang bisa dibahas. Satu raperda lagi dipastikan tertunda," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi Henry Selamet, Senin (20/5).

Henry mengatakan, ketiga raperda yang sudah mulai dibahas itu, raperda tentang perusahan Umum Daerah Bank Perkrteditan Rakyat Kota Sukabumi, Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, ketiga raperda tentang pembentukan Produk Hukum Daerah."Yang gagal dibahas itu adalah raperda tentang perusahaan Umum Daerah Waluya," kata Henry yang juga didampingi oleh Sekretariat DPRD Kota Sukabumi Asep L Sukamana.

Henry mengungkapkan, kemungkinan raperda yang gagal itu perlu dibahas sangat khusus. Sebab kata Henry, selama ini perusahaan Waluya yang bergerak di obat-obatan itu banyak permasalahan."Saya kira raperda Waluya itu harus dibahas khusus," tandas Henry.

Henry menjelaskan ketiga raperda tersebut sangat penting untuk dibahas, seperti dengan perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena di raperda tersebut hanya merubah status, dimana awalnya kedua BUMD tersebut berbentuk Perusahaan Daerah (PD), kini harus menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah), sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 54."Misalkan tentang BPR, bukan hanya Departeman Keuangan dan OJK saja, melainkan Departemen Dalam Negeri juga ikut melakukan pembinaan," terangnya.

Sedangkan untuk raperda tentang pembentukan Produk Hukum Daerah lanjut Henry, bahwa nanti segala bentuk perda tidak bisa dibatalkan begitu saja baik perda setingkat pusat, provinsi atau pun daerah (kota dan kabupaten), sebab nantinya harus lewat uji materil."Jadi setingkat gubernur juga tidak bisa membatalkan perda, melainkan harus diusulkan ke MK," pungkas Henry. Arya

BERITA TERKAIT

Bakti Anies Kepada Ibunda Patut Dicontoh

Bakti Anies Kepada Ibunda Patut Dicontoh NERACA Jakarta - Melalui media sosial, beredar foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang…

Sebanyak 44 Paket Pekerjaan Yang Masuk ke BPBJ Setda Kota Sukabumi

Sebanyak 44 Paket Pekerjaan Yang Masuk ke BPBJ Setda Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Sebanyak 44 paket pekerjaan yang masuk…

Kopi Luwak Karya Anak Kuningan Raih Juara

Kopi Luwak Karya Anak Kuningan Raih Juara NERACA Kuningan – Kopi yang diolah dengan beragam cara saat ini menjadi tren…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aktivis Jakarta Adakan Syukuran Dua Tahun Anies Menjabat Gubernur DKI

Aktivis Jakarta Adakan Syukuran Dua Tahun Anies Menjabat Gubernur DKI NERACA Jakarta - Sejumlah aktivis Jakarta menggelar syukuran dua tahun…

Making Indonesia 4.0 - Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas

Making Indonesia 4.0 Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas NERACA Jakarta - Berdasarkan data tahun 2019, rata-rata biaya logistik…

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan   NERACA Serang - Badan pendapatan daerah (Bapenda) Banten menilai operasi patuh Kalimaya…