Bentuk Lembaga Pelelang Proyek MRT Jakarta

Perlu Dasar Hukum

Kamis, 10/03/2011

Sorotan

Perlu Dasar Hukum

Bentuk Lembaga Pelelang Proyek MRT Jakarta

Jakarta---Mega proyek mass rapid transit (MRT) yang digagas Pemda DKI Jakarta dikhawatirkan molor lagi. Alasannya pelaksanaan tender lelang MRT bisa lantaran ada perencanaan yang belum matang. "Perlu lembaga yang berwenang lakukan pelelangan. Gubernur DKI sudah janji melakukan pertemuan untuk merumuskan," kata Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo kepada wartawan di Jakarta,9/3.

Agus Prabowo menyarakan agar instansi terkait, yakni Pemda DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri mencari paying hukum guna pembentukan lembaga yang sah. "Perlu ada lembaga yang berwenang lakukan pelelangan," tambahnya.

Yang jelas persoalan terkait lelang agak rumit, lantara belum ada kesepahaman tentang siapa yang berwenang melakukan proses tender. Sedangkan, peraturan lelang harus dilakukan lembaga yang memiliki dana yakni Jepang.

Menurut Agus, langkah membuka tender lelang dapat dilakukan Pemda DKI Jakarta. Namun perlu dana dari Kementerian Keuangan. Sehingga dana itu dijadikan penyertaan modal. Sayangnya hingga kini belum ada langkah ke arah itu.

Meski begitu, kata Agus, ada solusi lain yang win-win solution. Lelang dilakukan PT MRT jika dana diberikan kepada PT MRT langsung serta dilengkapi dengan regulasi. "Kalau belum jelas, MRT tidak bisa dilanjutkan. Takut mangkrak, dan sudah banyak contoh proyek yang seperti ini," terangnya.

Lebih jauh kata Agus, PT MRT Jakarta bisa memegang kendali proses lelang ini, karena akan terjamin dan tak terkendala dengan masalah masa jabatan gubernur terkait proses pengembalian peminjamannya. "Karena ada aturan dari Kementerian Dalam Negeri pinjaman harus diselesaikan pada masa jabatan gubernur," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tribudi Rahardjo mengaku, seluruh proses pengerjaan MRT dari awal telah melalui tahap yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikatakan Tribudi, pembentukan lembaga baru untuk melakukan proses lelang memang perlu dilakukan. Sejauh ini tinggal menentukan siapa yang berhak menangani proses tersebut. "Sebenarnya dari JICA, kami udah memiliki 100 persen pinjaman. Bersama DKI akan dirinci lagi tentang lelang itu," katanya.

Lebih lanjut Tribudi menambahkan pihaknya memastikan jadwal pelelangan tidak akan molor dari waktu yang sudah dijadwalkan akibat masalah penentuan teknis wewenang lelang. “Kita bisa yakinkan proses lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan,”tegasnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan tahap pertama Pemda DKI Jakarta akan membangun terlebih dulu jalur MRT Utara-Selatan, dengan proyek awalnya yakni rute Lebak Bulus- Bundaran HI. Pembangunan rute ini, membutuhkan dana hingga 144,322 miliar yen atau sekitar Rp 15 triliun.

Dana tersebut terbagi menjadi dana porsi pinjaman sebesar 120,017 miliar yen atau hanya sebesar 0,2 persen dan pembangunannya diambil dari APBN dan APBD sebesar 24,305 miliar yen. Lintasan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI direncanakan akan sepanjang 15,5 kilometer dengan rincian 10,5 kilometer di permukaan tanah, serta 5 kilometer di bawah tanah.

Sebanyak enam stasiun bawah tanah pun juga akan dibangun di sepanjang rute tersebut, yakni di Masjid Al Azhar, Istora Senayan (Ratu Plaza), Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia, dan tujuh stasiun elevated yakni di Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.

Nantinya, MRT diharapkan mampu mengangkut 960.000 orang per hari dengan headway (jarak antar kereta) per 5 menit. Target waktu perjalanan dari Lebak Bulus-Bundaran HI mencapai 30 menit. **cahyo