MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa - KOTA SUKABUMI

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa

KOTA SUKABUMI

NERACA

Sukabumi - Penolakan terhadap aksi people power kembali berdatangan. Kali ini puluhan ulama, cendekiawan muslim dan pengurus Pondok Pesantren di kota Sukabumi bersepakat menolak aksi tersebut. Para ulama tersebut juga mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi terhadap isu-isu yang bisa memecah belah umat dan bangsa.

Sekretaris Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi Muhammad Kusoy mengatakan, MUI dipandang perlu mengeluarkan sebuah fatwa untuk menjaga keutuhan bangsa. Sebagai lembaga fatwa dan pemersatu umat, MUI dipandang perlu mengeluarkan sebuah fatwa untuk menjaga keutuhan bangsa."Ya, dipandang perlu adanya fatwa dan nasehat untuk ummat, umarao termasuk kepada pemerintah untuk tetap menjaga persatuan ummat dan bangsa," kata Kusoy saat membacakan sikap penolakan terhadap aksi people power di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Lingkar Selatan, kemarin.

Bahkan dalam pertemuan dan musyawarah para ulama para alim ulama, cendikiawan muslim dan pimpinan pondok pesantren se Kota Sukabumi tersebut, telah melahirkan sembilan sikap. Diantaranya, berisi tentang ulama yang harus bisa menjadi penengah dan menjawab semua tantangan yang ada."MUI bakal sigap melihat kondisi saat ini. Sembilan sikap yang dibacakan ini untuk menjaga persatuan ummat," ujarnya.

Ketika disinggug mengenai isu people power yang beredar saat ini, Kusoy meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing. Sebab, people power baik itu langsung atau tidak langsung bertentangan dengan ajaran islam."Kami menolak adanya people power. Dan sudah jelas alasan penolakan kami ini. Yakni aksi itu bertentangan dengan ajaran islam," tegas Kusoy.

Kusoy juga meminta agar semua masyarakat tetap bersabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU tentang hasil Pemilu. Baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatifnya."Saya mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil dari KPU. Jangan terprovokasi dengan isu yang akan membahayakan umat dan bangsa," pungkas Kusoy. Arya

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G-20 di Jepang Positif untuk Penanganan Sampah Plastik

Menteri LHK: Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G-20 di Jepang Positif untuk Penanganan Sampah Plastik NERACA Karuizawa, Jepang - Penanganan sampah…

SHARP Bersedekah Berbagi Kebahagiaan dan Ilmu

Selalu hadir berbagi di tengah masyarakat adalah komitmen yang dilakukan PT Sharp Electronics Indonesia. Kali ini perseroan melalui kegiatan tanggung…

Donasikan Kursi Roda dan Bantuan Modal - K3S Denpasar Tingkatkan Kemandiran Disabilitas

Dalam rangka memberdayakan masyarakat disabilitas untuk mandiri, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Bali menyerahkan bantuan kesehatan seperti kursi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Smelter Feronikel PT CNI Rp 14,5 Triliun Mulai Dibangun di Kolaka

Smelter Feronikel PT CNI Rp 14,5 Triliun Mulai Dibangun di Kolaka NERACA Kolaka - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya…