Neraca

Jakarta – PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 75% setelah pemerintah meresmikan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I pada tahun 2014 nanti. Pasalnya, kehadiran BPJS akan meningkatkan permintaan obat generik tiga kali lipat dan tentunya meningkatkan penjualan saat ini Rp 3,4 triliun.

Corporate Secretary PT Kimia Farma Tbk, Adhi Nugroho mengatakan, berkah hadirnya BPJS bakal mendongkrak penjualan perseroan, “Kita menargetkan setelah mengakuisisi Indofarma dan beroperasinya BPJS, maka penjualan tumbuh 75%,”katanya di Jakarta, Senin (26/3).

Menurutnya, dengan pertumbuhan penjualan yang melesat tajam, maka penjualan perseroan diyakini akan menjadi kelima terbesar dengan market share 5% dari total pasar farmasi. Asal tahu saja, saat ini market share perseroan sebesar 3% dari total potensi pasar farmasi sebesar Rp 44 triliun.

Sementara untuk target penjualan ditahun ini, produsen obat plat merah ini mematok angka sebesar Rp 4 triliun atau meningkat dibandingkan penjualan tahun 2011 tercatat Rp 3,4 triliun. Maka untuk mendongkrak penjualan tahun depan, kini perseroan giat melakukan ekspansi bisnis dan termasuk kerjasama dengan BUMN farmasi asal Cina berupa membentuk perusahaan baru bernama Kimia Farma Tianjin King Yonk.

Kata Presiden Direktur Kimia Farma, Syamsul  Arifin, kerjasama dengan BUMN farmasi asal Cina akan meningkatkan kapasitas produksi perseroan dan menjadikan Kimia Farma sebagai leader market perusahaan farmasi di Indonesia,”Tentunya harapan kerjasama dengan BUMN Farmasi Cina ini akan meningkatkan produksi yang lebihkompetitif dilapangan,”ujarnya.

Disebutkan, dalam kerjasama tersebut akan memproduksi alat alat kesehatan rumah sakit berupa ampul dengan kapasitas produksi diawal sebanyak 30 juta pertahun, vial sebanyak 10 juta pertahun dan infus 20 juta pertahun. Namun sayangnya, hasil produksi pabrik baru tersebut belum masuk dalam peningkatan target penjualan Kimia Farma ditahun ini, “Rencananya pabrik ini akan beroperasi sebelum akhir tahun 2014, karena itu kontribusinya masih kecil,”ujarnya.

Kemudian untuk penjualan, lanjut Syamsul, masih mengandalkan pasar domestik sebesar 50% dan sisanya negara Asia lainnya. Maka tak ayal, untuk tahap awal ekspor penjualan ke luar negeri masih ditakris kecil sebesar 10% dari total produki.

Kendatipun demikian, penjualan perseroan sudah di ekspor ke Kamboja dan Myanmar dan kedepan akan menjanjaki ekspor ke Malayasia, Filipina, Singapur dan Vietnam untuk obat herbal dan juga obat malarianya.

Sementara Chairman Tianjin Pharmaceutical Group Co Ltd, Lu Yan Chang menuturkan, kerjasama dengan Kimia Farma karena didasarkan perusahaan BUMN ini tengah berkembang pesat serta kebijakan soal farmasi di Indonesia dinilai kondusof, “Alasan yang tidak kalah penting kerjasama dengan Kimia Farma karena populasi masyarakat Indonesia terbesar di Asia dan ini market yang bagus,”ungkapnya.

Rencananya, pembangunan pabrik perusahaan kerjasama ini akan dibangun di kawasan Lippo Cikarang dengan luas lahan 3 hektar dan menelan investasi sebesar Rp 250 miliar. Nantinya pabrik yang akan beroperasi pada tahun 2014 nanti akan memproduksi alat-alat kesehatan rumah sakit. Kemudian sebagai pemegang saham, Kimia Farma sebanyak 49%, PT Tigaka Distrindo Perkasa 5% dan Tianjin Pharmaceutical Group co. Ltd sebanyak 46%.

Akusisi Indofarma

Disamping itu, Syamsul Arifin juga menegaskan akusisi perseroan terhadap Indofarma akan diarahkan untuk sinergis dan karena itu, pasca akuisisi tersebut tidak akan mengubah rencana bisnis Kimia Farma dan sebaliknya akan memperkuat penjualan Kimia Farma.

Sebelumnya, Syamsul Arifin pernah bilang, akuisisi 100% saham Indofarma dan rencana rights issue bisa dilakukan secara bersamaan dengan alasan untuk efisiensi, “aksi korporasi yang besar ini diharapkan tidak mengganggu aksi yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan langkah yang cepat,”tegasnya.

Perseroan telah memasukkan dokumen rencana "rights issue" dan akuisisi saham publik milik Indofarma kepada DPR. Nantinya, Kimia Farma akan menerbitkan saham baru sekitar 20% dengan dana yang diperoleh sekitar Rp700 miliar.

Pengambilalihan saham publik milik Indofarma ini dilakukan menyusul rencana penggabungan ke dua perusahaan farmasi tersebut. Saat ini, pemegang saham publik Indofarma sebanyak 19,32%, sedangkan pemerintah menguasai 80,66%.

Rencana rights issue sendiri dapat dilakukan pada semester I-2012. Hal ini sehubungan dengan kondisi "January Effect" yang akan berdampak pada rencana aksi korporasi tersebut. (didi/bani)