Pemerintah Turunkan TBA Sebesar 12-16% - MASKAPAI DIMINTA TURUNKAN HARGA TIKET PALING LAMBAT 18 MEI

Jakarta-Pemerintah akhirnya memutuskan menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12% hingga 16%. Atas dasar itu, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Keputusan Menteri (KM) Nomor 106 Tahun 2019 yang berisi ketentuan tarif yang baru dan telah ditandatangani 15 Mei 2019. Jadi, maskapai harus menurunkan harga tiket paling lambat pada 18 Mei 2019.

NERACA

Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti, dengan ditandatanganinya KM tersebut, maka paling lambat maskapai harus menurunkan harga tiket pada 18 Mei 2019. "Sanksinya jika tidak melaksanakan ada peringatan, pembekuan, pencabutan, dan terakhir denda administrasi," tegas dia di Jakarta, Kamis (16/5).

Maskapai diberi waktu dua hari setelah penerbitan aturan baru tersebut untuk melaksanakannya. Apabila ditemukan tidak melaksanakan KM 106/2019, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan hingga denda administratif.

Keputusan baru ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan dan sewaktu waktu dalam hal terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.

Polana menjelaskan, penurunan TBA ini dinilai cukup relevan mengingat beberapa komponen harga tiket mengalami efisiensi. Seperti diantaranya penurunan penggunaan avtur yang disebabkan ketepatan waktu terbang (On Time Performance-OTP). OTP maskapai saat ini meningkat dari sebelumnya 78,88% kini sudah mencapai 86,29%.

Dia menegaskan, KM ini akan dievaluasi setiap tiga bulan atau bisa dilakukan jika sewaktu-waktu komponen harga tiket tersebut mengalami perubahan.

Dengan penurunan tarif tiket pesawat ini, Polana berharap tidak mengurangi niat masyarakat untuk menggunakan pesawat selama mudik Lebaran nantinya. "Perkiraan pertumbuhan selama angkutan Lebaran, jumlah penumpang domestik tumbuh 2,17% dan internasional sekitar 7%,” ujarnya.

Ketepatan waktu penerbangan (OTP) merupakan salah satu pertimbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menurunkan tarif batas atas harga tiket pesawat sebesar 12-16%. "Dengan peningkatan OTP memberikan kontribusi terhadap efisiensi pengoperasional pesawat udara," tutur Polana seperti dikutip Antara.

"Makin baik ketepatan waktu, efisiensi akan lebih baik, tent saja kebutuhan avtur di ground dan udara berkurang. Kemudian extra cost untuk kru berkurang, pemeliharaan akan berkurang," ujarnya.

Terkait penurunan dasar tarif, tidak hanya dipengaruhi oleh single factor tapi multi factor di antaranya biaya operasional penerbangan, jasa kebandarudaraan (PSC), jasa pelayanan navigasi penerbangan, pajak, asuransi dan lain-lain. "Beberapa komponen ini sangat dipengaruhi oleh kurs dollar terhadap Rupiah," katanya.

Perubahan keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang ditandatangani tadi Rabu malam 15 Mei 2019

"Revisi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi dari masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan, terutama menjelang pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2019," ujarnya.

Menanggapi ketentuan baru Kemenhub tersebut, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengaku merasa tertekan dengan adanya keputusan tersebut. Namun, bagaimanapun Garuda Indonesia akan tetap mematuhi aturan dari regulator tersebut. "Jadi memang dengan rencana penurunan yang TBA hingga 16 persen, itu tentu saja semakin menekan Garuda," ujarnya saat dihubungi wartawan, pekan ini.

Dengan turunnya TBA, maskapai pelat merah tersebut harus memutar otak mengatur strategi menekan biaya operasional agar harga baru tidak akan merugikan perusahaan. Namun, Ikhsan menegaskan Garuda tidak akan mengganggu atau menurunkan kualitas keselamatan atau safety penerbangan untuk penumpang. Selain itu, dengan adanya penurunan TBA dia meyakinkan tidak akan mengganggu kesejahteraan karyawan.

"Otomatis kita mengacu ke cost lain, misalnya pelayanan mungkin akan kita sesuaikan. Layanan kita kan full service, ya mungkin berkaitan dengan layanan full service kita sesuaikan dengan penekanan TBA tiket pesawat di 12-16 persen ini," tuturnya.

Gerus Devisa

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Rudiana, mengatakan mahalnya harga tiket pesawat rute domestik membawa sejumlah dampak. Secara jangka panjang, tingginya harga tiket pesawat juga akan menggerus devisa.

Rudiana menjelaskan, saat ini harga tiket rute luar negeri jauh lebih murah dibandingkan rute domestik. Hal ini tentu mendorong masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. "Bisa. Banyak. Sekarang sudah terasa, yang keluar negeri akan lebih banyak dari pada dalam negeri. Kenapa? Dalam negeri wisatanya mahal kok. Jadi ini dampak yang mesti dilihat ke depan," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com, Rabu (15/5).

Meskipun belum dapat memberikan angka rinci terkait peningkatan rute penerbangan luar negeri setelah kenaikan harga tiket pesawat, dia mengatakan dari pengakuan anggota asosiasi penjualan tiket penerbangan domestik sedang lesu.

"High season ini tidak semeriah tahun lalu. Tidak lebih bagus dari tahun lalu. Tapi otomatis kalau liburan panjang keluar negeri itu jadi opsi yang lebih menarik dengan harga sekarang dalam negeri lebih tinggi," jelas dia.

"Kalau diam terus pemerintah akan terjadi stagnasi ekonomi secara umum. Harus dipikirkan adalah mengenai multiplayer effect, hotel-hotel akan sepi, tempat-tempat kunjungan akan sepi, restoran-restoran yang di tempat destinasi akan sepi," ujarnya.

Karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat menemukan penyelesaian atas polemik tingginya harga tiket pesawat terbang. "Ini mesti dipikirkan. Mungkin orang berpikir ini Lebaran tinggi (high season), tapi kalau tetap harga tinggi orang tidak akan terbang. Akan belinya ke luar negeri," ujar Rudiana.

"Ini yang mesti jadi PR bersama. Jadi jangan mau menang-menangan juga airline. Tapi kalau untuk kenaikan tiket pesawat kami setuju. Tapi jangan terlalu frontal begini," tutur dia. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

UNDP Catat Kemiskinan di Indonesia Menurun 0,2 Basis Poin

NERACA Jakarta – Berbagai macam program sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.…

RENCANA PENERBITAN INPRES BAGI PENUNGGAK IURAN - ORI: Sanksi BPJS Tidak Miliki Dasar Hukum

Jakarta-Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan YLKI menilai, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) terkait dengan sanksi untuk penunggakan iuran di Badan Penyelenggara…

Ribuan Kontraktor Swasta Bangkrut Akibat Dominasi BUMN Karya

NERACA Jakarta-Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia mengeluhkan ribuan kontraktor swasta lokal yang gulung tikar selama periode 2014-2018 karena kurang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENILAIAN KETUA UMUM APINDO - Defisit Akibat Daya Beli Masyarakat Menurun

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan, defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta terjadi akibat…

Daftar Negatif Investasi (DNI) Direvisi Ulang

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi ulang Daftar Negatif Investasi…

UNDP Catat Kemiskinan di Indonesia Menurun 0,2 Basis Poin

NERACA Jakarta – Berbagai macam program sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.…