Menkopolhukam - Konflik Sosial Pasca-Pemilu 2019 Harus Dicegah

Wiranto

Menkopolhukam

Konflik Sosial Pasca-Pemilu 2019 Harus Dicegah

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengajak semua pihak mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan pasca-Pemilu 2019.

Konflik sosial, menurut dia, harus dapat dihindari karena apa pun alasannya merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun."Konflik sosial bisa memperlambat pembangunan kita, atau bahkan membuat pecah negeri ini," kata Wiranto usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Jakarta, Kamis (16/5).

Kemudian Wiranto juga tidak menampik pelaksanaan Pemilu 2019 yang kompleks dan rumit ini memicu beberapa kemungkinan konflik, walaupun pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April lalu berlangsung lancar dan damai."Misalnya dibayang-bayangi konflik sosial, seperti people's power dan tidak ingin memproses secara konstitusi, membangun opini publik dan menimbulkan keresahan," terang dia.

Keberhasilan Pemilu 2019, kata Wiranto, merupakan hasil yang seimbang dan paralel dengan bagaimana hukum dapat ditegakkan dan ditaati."Kita coba kembalikan ke koridor hukum. ‎Undang-undang sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah pemilu ditempuh melalui jalur hukum dengan lembaga yang sudah ditunjuk," kata dia.

Maka dari itu, dia pun berharap seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat dapat menjaga sinergi dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pasca-Pemilu 2019."Negeri ini bisa eksis selama 74 tahun karena persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai karena perbedaan dalam pemilu ini, persatuan dan kesatuan kita terusik," tutup dia.

Sementara itu, Kemenko Polhukkam bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 membahas Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

Pemerintah Harus Ciptakan Urbanisasi Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Daerah harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pasca…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Divonis 8 Tahun Penjara, Hakim Anwar Menyatakan Karen Tidak Terbukti Bersalah

Divonis 8 Tahun Penjara, Hakim Anwar Menyatakan Karen Tidak Terbukti Bersalah NERACA Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero),…

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup NERACA Karuizawa, Jepang - Pemantapan kerja sama bidang lingkungan hidup dilakukan…