Bangsa Pancasilais, Bonus Demografi dan Negara Maju

Oleh: Dr. Hanibal Hamidi, Praktisi Kesehatan Masyarakat

Fokus pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan "Bonus Demografi", untuk membawa Indonesia keluar dari "middle income trap" yang dialami Indonesia sejak tahun 1985 sampai 2014.

Akibat "penyelewengan arah pembangunan selama ini" oleh Orde Baru, Indonesia terjebak sebagai negara konsumen (pasar bagi produk luar negeri), dengan kemanjaan akibat subsidi kelas menengah (BBM, listrik dan lainnya).

SDA kita dibayar murah selaku pemilik kepada negara AS dan sekutunya yang difasilitasi oleh para "calo" (pengkhianat bangsa), para elit pejabat pemerintah, politik dan elite masyarakat yang terkoneksi dengan cendana dan konglomerat lama.

Sehingga masyarakat Indonesia yang miskin, kualitas SDM yang rendah, serta kesenjangan yang masih tinggi dan daya saing rendah, Indonesia terjebak sebagai negara berkembang dengan pendapatan masyarakat rata rata sedang yang cenderung terus menurun dan tidak bisa menjadi negara maju.

Sampai nanti pada saatnya SDA kita habis terkuras dan tidak dipercaya untuk hutang, maka pada akhirnya akan menjadi negara gagal/negara bangkrut.

Berdasarkan kesadaran tersebut dan melihat krisis global pada 1998 yang menghancurkan ekonomi Indonesia akibat pondasi ekonomi yang sangat rapuh dengan propaganda "tricle down efect" gagasan Sumitro, menyebabkan pondasi ekonomi Indonesia hanya fatamorgana semata.

Dana APBN digunakan hanya untuk besarkan perusahaan swasta yang memonopoli usaha berbagai bidang dengan dukungan perusahaan sedang dan kecil yang merupakan jejaringnya (konsep "tricle down efect"), "layaknya gurita" ekonomi yang memicu terjadinya gerakan rakyat menuntut reformasi.

Sejak 2015, Jokowi melalui pembangunan infrastruktur secara besar- besaran untuk menurunkan biaya produksi (efisiensi), dan membongkar "mata rantai" kekuasaan mafia ekonomi lama (yang bercokol di Pertamina, freeport, dan lain-lain).

Infrastruktur ditujukan untuk membesarkan BUMN yang terkendali dan produktif, serta memberantas korupsi di segala lini birokrasi dan menarik uang yang tersimpan diluar negeri.

Maka secara perlahan Indonesia akan menjadi negara yang dilirik dunia (termuat dalam liris berbagai lembaga independen dunia), sebagai negara yang paling menarik untuk investasi, dan akan menjadi negara maju, kaya dan sejahtera (no 5 dunia).

Bersamaan dengan fase "Bonus Demografi Indonesia (saat ini-2045), maka periode 2019-2024 Jokowi memperioritaskan pembangunan manusia, agar dapat meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi (Kualitas tinggi dengan harga bersaing karena infrastruktur/efisien dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang masih cukup), sehingga bukan mimpi bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan "middle income trap", untuk menjadi negara maju dengan pendapatan masyarakat rata-rata tinggi (di atas 12.746 dolar AS).

Walau tidak mudah, dengan gotong royong dan kerja keras semua elemen bangsa maka kita dapat memastikan negara yang kita wariskan bagi anak dan cucu kita di era milenial ini, adalah negara yang kuat, penuh potensi menjadi negara yang dicita-citakan oleh para pemuda dari berbagai bangsa di nusantara yang bersatu melalui sumpah pemuda 1928.

Juga para pejuang kemerdekaan 1945 seperti yang termuat dalam Pancasila dan UUD1945, dengan arah pembangunan mewujudkan kondisi sosial negara yang Berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sebagai bangsa (Trisakti). Dengan demikian akan tumbuh karakter sebagai bangsa yang Pancasilais. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

E-Commerce Dukung UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Ika Puspita Karyati, Staf Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu   Kita telah memasuki era digital, dimana semua hal memungkinkan…

Memilih Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden

  Oleh : Rendi Alfiansyah, Pengamat Masalah Sosial Politik   Pemilu 2019 telah usai, masyarakat-pun mulai menerka – nerka siapa…

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menyoal Dewan Pengawas KPK

Oleh:  Suparji Achmad, Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Surat Presiden (Surpres) Revisi Undang-Undang…

Optimisme Membangun Asrama Mahasiswa Nusantara

  Oleh :  Sabby Kosay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Jokowi telah menerima perwakilan tokoh Papua dan Papua barat…

Anggaran Pendidikan di Masa Pemerintahan Jokowi

Oleh: Rahmat Rusfandi, Staf BPPK Kemenkeu . Salah satu tema kebijakan fiskal dalam RAPBN 2020 yaitu penguatan kualitas untuk mewujudkan…