Stok Bawang Putih di Ritel Modern Dipastikan Aman

NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan memastikan stok bawang putih di ritel modern aman, yang dibuktikan melalui pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok, khususnya bawang putih, di Giant Ekstra CBD Bintaro, Tangerang.

"Saat ini, harga bawang putih sudah mulai turun dan stok bawang putih aman tersedia di ritel modern seluruh Indonesia," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti di Tangerang, disalin dari Antara di Jakarta.

Tjahya juga menyampaikan, Kemendag melaksanakan rapat koordinasi bersama pelaku usaha serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) pada 8 Mei 2019. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga jual bawang putih honan atau sico curah di ritel modern sebesar Rp35.000 per kilogram (kg).

Sedangkan, bawang putih kating dijual dengan harga Rp40.000 per kg. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan harga bawang putih di pasar. Kemendag mengimbau untuk mempublikasikan harga penjualan bawang putih Rp35.000 per kg melalui spanduk di setiap gerai atau outlet milik anggota APRINDO di seluruh Indonesia, sehingga dapat diketahui masyarakat bahwa harga bawang putih mulai turun.

Sedangkan untuk upaya stabilisasi harga di pasar rakyat, pada 6 Mei 2019 Kemendag juga telah melaksanakan rapat koordinasi dengan para pelaku usaha dan menyepakati harga bawang putih honan atau sico di tingkat konsumen sebesar Rp32.000 per kg.

Sebelumnya, diwartakan, pemerintah akhirnya menerbitkan Surat Perizinan Impor (SPI) untuk bawang putih sebesar 100 ribu ton kepada tujuh perusahaan swasta pada 18 April yang lalu. Langkah ini patut diapresiasi karena merupakan alternatif dari opsi lain yang sebelumnya sempat disebutkan, yaitu penugasan impor kepada Bulog. Namun, momen penerbitan izin impor yang relatif sangat dekat dengan bulan puasa ini dikhawatirkan tidak akan efektif menurunkan harga komoditas tersebut pada bulan puasa nanti.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mendorong para importir dalam melakukan importasi bawang putih agar komoditas dapat sampai sebelum bulan Ramadhan tiba. Proses impor yang relatif panjang dikhawatirkan dapat menyebabkan bawang putih yang diimpor tidak bisa sampai di Indonesia tepat waktu.

"Apabila terdapat pasokan yang cukup, ditambah dengan usaha pemerintah untuk mengajak importir untuk juga melakukan operasi pasar, harapannya harga tidak akan bergejolak saat Ramadhan tiba. Bulan Ramadhan identik dengan kenaikan inflasi yang terjadi karena meningkatkan permintaan.” jelas Ilman.

Dalam rangka mengantisipasi potensi adanya kenaikan harga tersebut, usaha yang sudah dilakukan untuk mengajak importir untuk juga melakukan operasi pasar patut diapresiasi. Namun selain itu, hal ini dapat didukung dengan mempertimbangkan peluang melakukan impor khusus sebagai bentuk mitigasi dalam mencegah gejolak harga bawang putih.

"Saat ini importir bawang putih perlu melakukan wajib tanam sebanyak 5% dari kebutuhan impornya dalam rangka mencapai swasembada. Namun hingga saat ini, swasembada masih jauh dari jangkauan untuk bawang putih dan Indonesia masih menjadi importir bawang putih terbesar di dunia dengan nilai impor mencapai 582.900 ton,” tambahnya.

Ketika program yang sifatnya mendorong produksi tidak bisa memberikan hasil produksi yang mencukupi secara instan, perlu dilakukan perlakuan impor khusus yang sifatnya sebagai bentuk mitigasi dari gejolak harga yang mungkin terjadi. Impor khusus yang sifatnya dilakukan pada saat-saat tertentu ini diharapkan bisa dilakukan tanpa menghadapi birokrasi yang menyulitkan, misalnya seperti wajib tanam tersebut. Karena sifatnya mitigasi, lanjut Ilman, pemerintah dapat terlibat untuk melakukan kalkulasi dari segi waktu importasi dan juga jumlah yang sekiranya diperlukan untuk meng-counter kenaikan harga yang tidak terkendali.

Pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, dari Bulog maupun swasta, untuk melakukan importasi tersebut. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan izin impor dan kekhawatiran impor akan membunuh petani lokal, peran satgas pangan dapat diperkuat untuk mengawasi importasi khusus ini.

"Kita harus mengakui bahwa produksi lokal belum mencukupi permintaan yang ada, sehingga impor tetap harus dilakukan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatiannya dalam mengeluarkan kebijakan,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…