Pendidikan Vokasi dan Inovasi Topang Daya Saing Industri

NERACA

Jakarta – Industri manufaktur akan tumbuh dan berkembang apabila didukung melalui tiga faktor penting, yakni adanya peningkatan investasi, pemanfaatan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM karena seiring dengan momentum bonus demografi yang sedang dinikmati hingga tahun 2030.

“Pemerintah terus berusaha semaksimal untuk menarik para investor dari dalam dan luar negeri. Kemudian, perlu didukung teknologi canggih agar semakin efisien dan inovatif dalam produksinya sehingga lebih berdaya saing,” kata Tenaga Ahli Kementerian Perindustrian Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, Mujiyono di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Mujiyono menjelaskan, guna membangun kualitas SDM, kuncinya adalah pendidikan. Dalam hal ini, Kemenperin melalui Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor manufaktur.

“Kalau bonus demografi ini bisa kita kelola dengan baik, dengan meningkatkan kompetensinya dan jumlah tenaga ahlinya, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sekali. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi masalah sosial,” paparnya.

Mujiyono mencontohkan, ketika ada bonus demografi, Jepang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%. Bahkan, perekonomian China mampu meroket di angka 9%. Untuk itu, pada tahun ini, pemerintah fokus terhadap upaya pengembangan kualitas SDM yang menjadi agenda pembangunan nasional.

“Saat ini, jumlah tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,2 juta orang. Industri menjadi sektor penyerap tenaga kerja cukup banyak secara nasional. Ini setiap tahun terus tumbuh, rata-rata 600 ribu orang per tahun tambahannya,” imbuhnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, selain merevitalisasi sektor industri manufaktur, juga perlu dilakukan pembenahan di sektor pendidikan.

“Khususnya pendidikan vokasi yang fokus kepada sektor manufaktur dan ekonomi digital karena akan menjadi kunci pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia selanjutnya,” tutur Menperin.

Guna mencapai sasaran tersebut, menurut Airlangga, pengoptimalan peran dari pendidikan vokasi seperti politeknik harus ditingkatkan. Selain itu, perlu masifnya kegiatan reskilling dan pelatihan kompetensi dalam membangun kualitas SDM Indonesia terutama di sektor industri. “Program ini akan menjadi mainstream dalam kebijakan pendidikan selanjutnya,” ujar Menperin.

Oleh karena itu, Indonesia semestinya merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM). “Sebab, pendidikan ini yang menjadi basis manufaktur dan ekonomi digital pada masa mendatang,” imbuhnya.

Airlangga menambahkan, pihaknya juga mendorong pelaku industri bersama pemangku kepentingan terkait seperti lembaga riset dan perguruan tinggi untuk aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya menciptakan inovasi di sektor manufaktur.

“Agar pelaku industri dapat terdorong untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta aktif melakukan kegiatan litbang, pemerintah akan meluncurkan insentif super deductible tax,” paparnya. Fasilitas ini diyakini bakal menciptakan tenaga kerja industri yang kompeten serta menghasilkan inovasi produk.

Mujiyono menambahkan, Indonesia masih terbilang sedikit memiliki unit pendidikan vokasi seperti politeknik. Padahal, melalui sekolah kejuruan, diharapkan dapat mencetak SDM yang terampil dan siap kerja.

“Indonesia punya sebanyak 4.529 perguruan tinggi, tetapi cuma 6 persen politekniknya. Sedangkan, di China porsi mahasiswa vokasinya sudah 59%, kemudian India (36%), Swiss (67%), Jerman (48%), Austria (76%), Belgia (55%), dan Belanda (68%),” ungkapnya.

Di Eropa, menurut Mujiyono, generasi mudanya lebih bangga untuk masuk sekolah vokasi dibanding sekolah akademik. “Tetapi kalau di Indonesia sebaliknya. Padahal, untuk mencetak tenaga ahli itu diperlukan lulusan vokasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, kalau Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dengan China, berarti Indonesia butuh lebih dari 2.250 politeknik. “Kalau pemerintah ingin membangun 10 politeknik dalam setahun, maka dibutuhkan 200 tahun agar bisa terwujud,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

Era Revolusi Industri 4.0 - Kini Santunan Jasa Raharja Sudah Cashless

Jasa Raharja merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan program perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan penumpang angkutan umum…

Menteri Perhubungan - Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman Bandarlampung - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan…

Teknologi dan Industri di Satu Sistem

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri Teknologi dan Industri dalam kesehariannya adalah kosakata netral. Tetapi begitu saling bersenyawa menyatu…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

Rekind Langgar Kontrak, PAU Tempuh Jalur Hukum

NERACA   Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) membantah semua klaim sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang disampaikan oleh…

Pengusaha Optimistis Regulator Dukung Industri

NERACA Jakarta – Pelaku usaha mengaku optimistis dengan hasil pemilihan umum yang baru dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemerintah…