NERACA

Investasi infrastruktur, terutama pembangunan jalan, menjadi kunci utama memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Ketertinggalan kondisi jalan, pelabuhan, dan bandar udara membuat efisiensi, produktivitas, dan koneksi regional Indonesia rendah.

Indonesia memperoleh peringkat investasi (investment grade) dari salah satu lembaga pemeringkat internasional, Fitch Rating. Predikat ini bisa menjadi pertimbangan pemilik modal asing untuk menempatkan dananya di Indonesia.

Alasan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur karena memang paling dibutuhkan Indonesia. Dengan begitu bisa mendukung kegiatan ekonomi. "Infrastruktur meyakinkan ekonomi tumbuh dengan baik, sehat, dan berkelanjutan.”

Sedangkan, analisis lembaga pemeringkat kredit berbasis Standard & Poors berjudul Investasi Infrastruktur Pacu Mesin Pertumbuhan Indonesia. Penurunan kualitas infrastruktur tergambar dari peningkatan hambatan arus distribusi orang dan barang, biaya logistik yang tinggi, pemadaman listrik, dan keterbatasan akses sanitasi yang baik.

"Masalah infrastruktur harus segera diatasi karena Indonesia berisiko kekurangan tenaga listrik akibat kenaikan permintaan dalam beberapa tahun ke depan.”

Pemerintah baru saja merevisi target pertumbuhan tahun 2012 dari 6,7% menjadi 6 ,5%. Vishwanathan mengatakan, investasi infrastruktur sebelum krisis finansial tahun 1997 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 8% per tahun.

Persoalan infrastruktur memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, investor sejak lama menuntut pembenahan infrastruktur untuk memperbaiki daya saing nasional.

Sofjan mengkritik kelambanan pemerintah mengantisipasi kebutuhan dunia usaha. Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sampai kini belum ada. "Kalau peraturan pemerintah tak kunjung terbit, kapan mau dilaksanakan? Ini masalah akut birokrat kita," ujar Sofjan.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudin berpendapat, pembangunan infrastruktur memiliki daya ungkit yang besar. Pemerintah bisa menciptakan peluang kerja dan menggerakkan ekonomi riil sektor konstruksi.

"Kita membutuhkan komitmen nasional untuk memprioritaskan infrastruktur. Pembangunan hingga ke pedesaan tidak hanya mengundang investor kakap, investor 'semut' pun pasti muncul," tuturnya.

Sedangkan, posisi Indonesia ini sangat tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Singapura (2), Malaysia (27), Brunei Darussalam (37), dan Thailand (41). Hal ini menjadi krusial mengingat dalam report tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia berada pada dua peringkat teratas dalam hal penyebab terhambatnya berkembang bisnis di satu negara, yakni birokrasi pemerintahan yang tidak efisien dan keterbatasan infrastruktur yang memadai.

Makanya kita membutuhkan komitmen nasional untuk memprioritaskan infrastruktur. Bagaimanapun pembangunan infrastruktur memiliki daya ungkit yang besar. Infrastruktur bisa menjadi mesin pertumbuhan. Melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah bisa menciptakan peluang kerja dan menggerakkan ekonomi riil, serta meneteskan pembangunan hingga ke perdesaan.