NERACA

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah diperiksa oleh BPK RI.

Penetapan opini WTP tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/5). "Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, hasil audit atas Laporan Keuangan tahun 2018 lalu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Anies.

Capaian ini merupakan kali kedua, yang mana pada LKPD Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI Jakarta juga memperoleh opini WTP. Dia mengatakan saat meraih WTP pada tahun 2017 merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemberian opini WTP pada tahun 2017 tersebut telah memberikan semangat luar biasa, antusiasme kinerja yang sangat tinggi. "Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi ketika tahun berikutnya, kerja keras pagi-siang-sore-malam tak berhenti, sampai tuntas. dengan motivasi yang luar biasa tinggi, akhirnya tahun ini bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Gubernur.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada setiap pihak yang berkolaborasi bersama dalam mewujudkan opini WTP, mulai dari Tim Pemeriksa BPK RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anies menyebutkan, semua orang yang terlibat telah menunjukkan kerja keras tanpa kenal letih, karena adanya motivasi tinggi untuk menghasilkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat. "Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang," kata Anies.

Perolehan opini WTP ini bukanlah akhir dari suatu proses perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta, tetapi merupakan titik awal untuk lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas,” katanya.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, untuk LHP pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini didapat oleh Gubernur Anies Baswedan dan para pejabatnya untuk kedua kalinya selama dua tahun beruntun. “Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Bahrullah.

Namun, meski dinyatakan WTP, BPK masih menemukan sejumlah permasalah di LKPD pemprov DKI Jakarta 2018. Namun, hal ini tidak mempengaruhi prestasi pemprov dalam penyajian laporan keuangan. Permasalahan yang ditemukan setidaknya ada tiga hal. Pertama pelaksanaan inventarisasi aset tetap, belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam informasi aset tetap.

Kedua erdapat aset fasos dan fasum berupa tanah yang telah diserahkan kepada pemprov DKI namun masih dimanfaatkan oleh pengembang, dan terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang namun belum diserahkan kepada pemprov DKI. “Ketiga Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan (escrow) dan belum dimanfaatkan oleh bantuan,” tambah Bahrullah.

BPK lantas mengamatkan pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan ini selambat-lambatnya setelah 60 hari setelah laporan diterima. Selain itu, BPK berharap pimpinan DPRD dan anggotanya dapat ikut memantau penyelesaian hal tersebut.