Kemenperin Minta Bea Cukai Evaluasi PLB - MEMBANJIRNYA PAKAIAN JADI IMPOR ASAL CHINA

Jakarta-Kementerian Perindustrian mewaspadai serbuan kain dan pakaian jadi impor asal China selama Ramadhan. Pasalnya, masuknya produk tersebut telah meresahkan pelaku industri di dalam negeri. Kemenperin juga meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu untuk mengevaluasi keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB).

NERACA

Direktur Jenderal IKM dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menuturkan, saat ini impor kain dan pakaian jadi asal China memang marak terjadi. Hal tersebut didorong oleh adanya perjanjian kerjasama dagang antara Indonesia-China yang membuat produk-produk asal Negeri Tirai Bambu lebih mudah masuk ke Tanah Air. “Sekarang banyak kain impor, bajunya juga banyak impor. Sekarang kan sudah tidak boleh lagi tahan impornya mereka (China)," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/5).

Dia mengakui, murahnya harga pakaian asal China memang menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang dan konsumen Indonesia. Namun demikian, secara kualitas sebenarnya produk pakaian Indonesia masih lebih unggul. "Sedangkan pedagang maunya untung, beli murah, jual mahal. Itu yang dipikirkan. Ini harus kita sikapi. In total data impor bisa lihat di BPS," tutur dia.

Untuk mengantisipasi hal ini, lanjut Gati, pihaknya telah berkoordinasi dengan para pelaku industri khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dia berharap masalah impor ini bisa segera teratasi. "(Produk kain dalam negeri tidak terserap) Karena impor. Kami juga komunikasi dengan teman-teman API. Ini mempengaruhi di dalam negeri, ini harus benar-benar kita sikapi. Harus cepat," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Kemenperin juga meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu untuk mengevaluasi keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini terkait dengan maraknya impor produk tekstil dan pakaian jadi yang masuk ke Indonesia.

Menurut Gati, PLB selama ini menjadi tempat penampungan sementara masuknya kapas impor yang merupakan bahan baku dari kain dan pakaian jadi. Namun PLB ini perlu dievaluasi agar tidak justru menjadi pintu masuk bagi produk kain dan pakaian jadi asal negara lain.

"Ini harus benar-benar kita sikapi, harus cepat. Karena yang namanya PLB ini sebagai masuknya barang ke Indonesia sudah tidak benar. Jadi di satu sisi kita bisa dapat keuntungan, kita sebagai hub (bahan baku kapas). Tapi seberapa besar sebagai hub-nya. Ini kita harus hitung," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemenperin meminta agar keberadaan dan efektivitas dai PLB ini dievaluasi. "Saya sebagai Dirjen, kita sudah ketok pintu Pak Heru (Direktur Jenderal Bea Cukai). Kita ajak kerjasama, kita ngobrol harus seperti apa. Dengan Dirjen Bea Cukai kita mau duduk bersama. Kita ingin menilai kembali, kita evaluasi jangan sampai itu membunuh industri dalam negeri. Berbahaya," ujarnya.

Menurut Gati, setelah ada evaluasi nantinya diharapkan ada kebijakan yang bisa disusun untuk menekan impor kain dan pakaian jadi. Namun dia belum bisa memastikan kebijakan apa yang akan diambil nantinya. "Kita tunggu hasil evaluasi, itu nanti Bea Cukai. Karena kami hanya beri masukan bagaimana dampak dari PLB. Kalau positif, harus kita besarkana lagi, tapi kalau negatif ya harus kita pertimbangkan. Kalau dia menampung barang impor, habis industri dalam negeri kita. Tetapi yang ambil keputusan ya dari Kementerian Keuangan," tegas dia.

Sebelumnya, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, jelang hari raya Idul Fitri biasanya ada kenaikan pada impor kelompok sandang. "Untuk pakaian jadi bukan rajutan dalam rangka menghadapi Lebaran memang ada kenaikan, itu setiap tahun terjadi," ujarnya kepada pers, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan untuk impor tersebut naik 64,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Suhariyanto menyebutkan untuk nilainya April tahun ini tercatat sebesar US$ 36,3 juta. "Kalau April tahun lalu 2017 itu untuk pakaian bukan rajutan nilainya hanya US$ 22 juta, tapi 2018 ini US$ 36,3 juta ada peningkatan sekitar US$ 14,2 juta," ujarnya.

Dari data BPS juga disebutkan impor filamen buatan dari China tercatat sebesar US$ 320,82 juta pada April. Filamen buatan adalah jenis benang yang digunakan untuk membuat kain.

Reputasi Batam

Pada bagian lain, lembaga kajian UGM melalui Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEK) UGM menyampaikan hal mengejutkan mengenai hasil kajian mengenai kondisi Batam saat ini. Para peneliti UGM menilai reputasi Batam saat ini telah hancur.

Selain itu, hasil kajian tersebut juga disampaikan kriteria seperti apa yang cocok untuk menjadi Kepala BP Batam. Selain itu, peneliti UGM juga menyampaikan sosok Kepala BP Batam haruslah memiliki jejaringan dengan mitra lain, tidak saja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Orang tersebut harus visioneri.

"Bisa jadi seorang pemimpin itu elected (terpilih) atau selected (kriteria). Selected base on kriteria, tapi yang paling penting apakah dia memiliki kriteria itu atau tidak," ujar peneliti UGM BM Purwanto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI di Jakarta, Senin (13/5).

Selain itu, juga perlu membangun reputasi. "Justru sekarang yang terjadi kita menghancurkan reputasi," ujar Purwanto. Hal itu tak lepas dari dampak dari pergantian pimpinan Kepala BP Batam yang demikian cepat. Dalam empat tahun ada tiga kali pergantian pimpinan.

Kemudian soal konflik kepentingan antara BP Batam dan Pemko Batam yang ditandai dengan perang spanduk mengenai pro dan kontra mengenai Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam.

Reputasi perlu dibangun bisa memberikan daya tarik, jangan sampai yang jadi daya tarik justru tak laku di negara lain. "Dari hasil kajian kami, wawancara, dan lainnya, kriteria Kepala BP Batam itu harus seorang yang visioner," ujar Purwanto yang didampingi peneliti Dr. Arti Adji.

Batam memerlukan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang kompeten sesuai dengan fungsinya. Masing-masing lembaga memiliki skillset.

"Pemimpin yang tepat penting memiliki skill set. Skill mengelola pemerintah daerah itu berbeda dengan skill mengelola kawasan industri yang berorientasi bisnis, pemimpin daerah idealnya memiliki pengalaman di bidang. Pemimpin daerah idealnya memiliki pengalaman di birokrasi di pemerintah, pemimpin di kawasan industri harus memiliki pengalaman di bidang bisnis dan memiliki jaringan yang luas. Yang paling penting menyelaraskan keduanya," ujarnya seperti dikutip suara.com.

Batam selama ini memang memiliki reputasi yang sangat bagus untuk berinvestasi. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata nasional beberapa waktu lalu.

Dalam kajiannya terhadap Batam tersebut, UGM menggelar sejumlah grup diskusi, wawancara dengan pengusaha, pemerintah, dan lainnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung   NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2018…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…

Pemprov Jabar Minta Pemkab Subang Buat Perda Sawah Abadi

Pemprov Jabar Minta Pemkab Subang Buat Perda Sawah Abadi NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT AKSI DEMO 22 MEI 2019 - Aprindo: Pengusaha Mal Rugi Rp1,5 Triliun

Jakarta-Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan, kerugian pusat perbelanjaan atau mal di kawasan Jakarta yang menutup kegiatan operasionalnya karena demo…

KPK Ungkap Temuan Penyelenggaraan Haji

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan temuan yang menonjol terkait penyelenggaraan haji berdasarkan kajian yang telah dilakukan. "KPK…

Dampak Kerusuhan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Kerusuhan massa yang terjadi Selasa malam (21/5) telah memunculkan kekhawatiran masyarakat saat…