NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan mendorong penguatan modal perbankan syariah, dengan menargetkan satu bank syariah akan berada dalam jajaran 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. "Kita sedang membangun pusat pendanaan berbasis halal (pooling national halal fund), penguatan bank2 syariah dan dalam waktu dekat diharapkan ada satu bank yg bisa masuk 10 besar buku," ujar Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo Soedigno dalam jumpa pers peluncuran Rencana Induk Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Selasa (14/5).

Adapun saat ini, 10 bank beraset terbesar di Indonesia masih dikuasai jajaran bank konvensional, dengan yang tertinggi adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) sebesar Rp1.279 triliun. Namun Ventje enggan merinci terkait skema pembentukkan bank syariah dengan aset terbesar itu. Dalam beberapa wacana sebelumnya, terdapat usulan untuk konsolidasi anak usaha syariah milik perbanan BUMN. Namun hingga kini, belum terdapat perkembangan berarti untuk konsolidasi tersebut.

Sekretaris KNKS Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam jangka pendek, KNKS melalui Rencana Induk Ekonomi Syariah ingin mendorong bank-bank syariah yang saat ini sudah beroperasi untuk memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu. Bank-bank syariah, kata Bambang, harus meningkatkan pangsa pasarnya agar memiliki industri yang berkelanjutan.

Selama ini, perbankan syariah, ujar Bambang, lebih banyak memainkan peran sebagai "cadangan" lembaga pembiayaan jika pembiayaan dari konvensional tidak cukup. "Segmen bank syariah harus jelas, bukan dia keliling atau dinomorduakan setelah konvensional," ujar dia. Aset perbankan syariah di Indonesia hingga akhir 2018, masih berkutat di 5,91 persen dari total aset perbankan di Indonesia. Total aset bank syariah hingga akhir 2018 sebesar Rp477,33 triliun dari total aset perbankan secara nasional yang mencapai Rp8.068,35 triliun.

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019-2024, Bambang menjelaskan bahwa Meksi merupakan peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya harap MEKSI 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia," ujarnya.

Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2019-2024 menjelaskan, MEKSI merekomendasikan empat langkah dan strategi utama. Pertama penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.

Ketiga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain. Keempat, penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (fintech) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Intinya, kata Bambang, pemerintah ingin mengubah Indonesia dari sebelumnya hanya menjadi pasar untuk produk halal menjadi produsen untuk produk dan jasa halal. Upaya itu juga diharapkan bisa ditunjang dari pembiayaan-pembiayaan dari lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. "Jadi yang ingin diubah dari konsumsi ke investasi misalnya. Kalau ingin kurangi konsumsi berarti dorong produksi. Kalau mau produksi berarti dorong investasi," ujarnya.