NERACA

Jakarta - Board member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa mendatang. Kompleksitas ini disebabkan antara lain oleh kebijakan perdagangan yang dijalankan oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Arianto menjelaskan, kebijakan perdagangan Indonesia cenderung semakin proteksionis atau semakin tidak terbuka. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia cenderung kurang termotivasi untuk membuka hambatan dalam perdagangan internasionalnya, terutama kalau dibandingkan dengan China, India dan Vietnam.

“Pendekatan yang selama ini dilakukan Presiden Joko Widodo cenderung ambivalen dan pragmatis dalam melihat dan menyikapi proteksionisme dalam perdagangan global. Untuk lebih membuka peluang terhadap peningkatan kinerja perdagangan internasional Indonesia, Presiden perlu bersikap lebih pragmatis,” jelasnya, di Jakarta, Selasa (14/5).

Terkait pelemahan nilai tukar Rupiah, ekonom Australian National University (ANU) ini menjelaskan, ada perspektif yang menyatakan hal ini disebabkan oleh kegiatan impor. Perspektif ini memengaruhi para politisi untuk menolak impor dan membuat pemerintah mengurangi impor. Impor pada akhirnya lebih dipandang sebagai kegiatan yang tidak nasionalis dan tidak pro rakyat. Padahal Indonesia masih membutuhkan impor karena hasil produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan.

“Ini tidak baik dalam jangka panjang karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor dalam hal bahan yang dibutuhkan untuk input industri. Perspektif yang salah ini juga menyebabkan upaya Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah non-tarif dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya mengarah pada produk yang tidak bersaing dengan harga di pasar internasional,” ungkapnya.

Pengendalian Impor

Meski disebut perdagangan Indonesia menerapkan proteksionis, akan tetapi neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) masih terbilang besar. CAD Indonesia pada kuartal I-2019 tercatat sebesar 2,6 persen dari PDB. Akan tetapi, angka CAD tersebut dinilai belum cukup rendah untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi seperti keinginan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menekan angka defisit transaksi berjalan atau membenahi masalah struktural ekonomi RI yang telah akut tersebut, pemerintah diminta mengendalikan impor, terutama melalui pengembangan industri substitusi impor.

Maka dari itu, salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan pengendalian berbagai jenis barang impor. Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat belakangan ini, agar menyerap lebih banyak produk lokal guna mengurangi belanja impor.

Sebab, selama ini perdagangan elektronik atau e-commerce, yang merupakan bagian dari ekonomi digital, justru banyak dikuasai oleh berbagai produk impor terutama barang murah dari Tiongkok. “Itulah salah satu contoh hal teknis yang bisa segera dieksekusi karena jelas sekali di depan mata. Kita tahu paket-paket kebijakan yang banyak itu eksekusinya ternyata sulit, maka yang tampak di depan mata inilah segera bisa dieksekusi,” kata ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata.

Mengenai perkembangan ekonomi digital, Indonesia pada 2018 diperkirakan memiliki internet economy 27 miliar dollar AS dan bisa menembus 100 miliar dollar AS di 2025. Artinya, pertumbuhan tahunan dari ekonomi digital sepanjang 2018–2025 adalah 49 persen, tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kontribusi ekonomi digital bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk 2018 diperkirakan mencapai 2,9 persen.

Adapun nilai transaksi e-commerce Indonesia tercatat terus meningkat. Pada 2014, nilai transaksi elektronik itu baru sekitar 25,1 triliun rupiah, namun pada 2018 nilainya melambung hingga mencapai 144,1 triliun rupiah. Akan tetapi, sebagian besar atau lebih dari 80 persen transaksi e-commerce tersebut merupakan barang impor. bari