Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto, bandara yang diresmikan Presiden Oktober lampau di Samarinda. Di Balikpapan juga ada pelabuhan laut internasional, dan diiringi dengan semua jasa yang diperlukan seperti transportasi dan akomodasi berkelas internasional, selain lingkungan yang bersih dan tertata rapi.

NERACA

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri meninjau kawasan Kecamatan Samboja, yang berlokasi dekat dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, 38 km utara Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5). Lokasi itu oleh Presiden disebut-sebut menjadi satu lokasi yang diusulkan bakal jadi Ibukota Negara yang baru, selain Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan sejumlah daerah lainnya. “Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira satu setengah tahun ini dipelajari, salah satunya adalah Kaltim,” ujar Presiden.

Presiden dan rombongan, diantaranya Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, berhenti di sekitar Km 50 proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. “Disini semuanya saya melihat sangat mendukung, kebetulan ini berada ditengah-tengah jalan tol Samarinda–Balikpapan,” jelas Presiden mengenai lokasi di Samboja.

Karena itu, menurut Presiden, Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto, bandara yang diresmikan Presiden Oktober lampau di Samarinda. Di Balikpapan juga ada pelabuhan laut internasional, dan diiringi dengan semua jasa yang diperlukan seperti transportasi dan akomodasi berkelas internasional, selain lingkungan yang bersih dan tertata rapi.

“Dan kalau kita lihat Balikpapan ada airportnya, Samarinda ada airportnya, sudah tidak harus buat airport lagi sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada, tentunya itu akan lebih menghemat biaya,” kata Presiden.

Meski begitu lanjut Presiden, masih ada aspek lainnya yang harus benar-benar dikalkulasi sebelum menentukan lokasi Ibukota Negara. Bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga soal sosial politik, kerawanan bencana gempa maupun banjir. “Tapi kan kajian kita tidak hanya urusan infrastruktur, sosial politiknya seperti apa? Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi, dikalkulasi semuanya,” ujarnya.

Menurut Presiden sebagai negara besar, Indonesia perlu memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa.

Kawasan Kecamatan Samboja merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, suatu kawasan campuran pemukiman, pertanian, perkebunan, konservasi, pengolah migas, dan pertambangan sekaligus. Kawasan konservasi antara lain Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, termasuk di dalamnya kawasan Bukit Bangkirai, obyek wisata berupa hutan primer yang disisihkan dari hutan produksi. Dua organisasi penyelamat satwa orangutan dengan reputasi internasional juga ada di Samboja, yaitu Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dan Four Paws.

Samboja juga memiliki tambang batubara skala besar yang bersisian dengan Tahura yang dikelola oleh PT Singlurus Pratama. Di pesisir di Senipah ada obyek vital nasional yang sekarang dikelola PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yaitu fasilitas penerima dan pengumpul gas alam dari bebagai lapangan di lepas pantai dan di darat untuk dipompakan ke Bontang.

Sementara Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan rasa kepuasan saat meninjau lokasi rencana pembangunan ibukota negara di Kawasan Bukit Suharto, Kalimantan Timur. "Hasil peninjauan di lapangan Bapak Presiden (Joko Widodo) merasa puas," kata Hadi Mulyadi di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan usai melakukan peninjauan di lapangan bersama Presiden RI.

Hadi menambahkan ada beberapa hal secara teknis yang cukup menarik bagi provinsi kaya sumber daya alam ini untuk dijadikan ibukota negara.

Salah satunya, kata Hadi karena persoalan sosial politik, dimana Kaltim salah satu provinsi yang sangat kondusif, masyarakat terbuka dan tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi. "Secara teknis menurut beliau (Presiden Jokowi) Kaltim menarik dapat dijadikan ibukota negara. Sebab, adanya Bandara Internasional SAMS Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Juga, ada pelabuhan besar di Balikpapan. Fasilitas itu menjadi sarana pendukung bagi Kaltim dijadikan ibukota Indonesia," kata Hadi.

Pemerintah provinsi, lanjut Hadi tentu sangat berterima kasih atas kunjungan kerja Presiden bersama rombongan Menteri Kabinet Kerja ke Kaltim dalam rangka untuk melihat langsung titik lokasi calon ibukota. "Terkait provinsi mana yang dipilih menjadi ibukota negara, kita serahkan ke Presiden yang menentukan. Kalau disetujui tentu kita berharap Kaltim akan semakin maju dalam berbagai bidang pembangunan," kata Hadi Mulyadi.

Bentuk Pansus

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pemindahan ibu kota negara, nantinya akan membahas undang-undang tentang Ibu kota. "Ya pasti (membuat pansus)," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengatakan, Komisi II DPR akan mengkaji secara keseluruhan terkait UU Ibu Kota karena sudah ada UU nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Namun menurut Amali, untuk urusan pengkajian pemindahan tersebut mulai dari tempat hingga anggaran diserahkan kepada pemerintah. "Kita serahkan pada pemerintah karena menyangkut teknis, teknisnya mereka yang akan putuskan. Kita terserah bagaimana kajian pemerintah disampaikan pada DPR, ini kan baru wacana-wacana, ada di sekitar Jakarta, Jawa, luar jawa," ujarnya.

Dia mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan perencanaan terkait pemindahan ibukota, pasti sudah ada perhitungannya, dan itu tidak dalam satu tahun anggaran namun dibagi dalam "multiyears".

Amali menilai pemerintah sudah melakukan pengkajian dan apabila pemerintah sudah menghitungnya maka dirinya yakin pemindahan ibukota bisa dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga kandidat wilayah yang bakal menjadi lokasi pemindahan ibu kota, yakni Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Tiga kandidat wilayah itu merupakan kelanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). (ant)

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…