Sumsel Izinkan Desa Gunakan Dana Desa Cegah Karhutla

Sumsel Izinkan Desa Gunakan Dana Desa Cegah Karhutla

NERACA

Palembang - Desa-desa di Sumatera Selatan (Sumsel) diizinkan menggunakan dana desa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena merupakan realisasi dari penggunaan dana untuk pelestarian lingkungan.

Kepala Bidang Pembinaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumatera Selatan Adi Yuswardi mengatakan sejumlah desa di Sumatera Selatan mulai mengalokasikan anggaran dana desa untuk pembelian alat pemadaman kebakaran ringan sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi terjadi di daerah tersebut.

Hal ini sangat memungkinkan karena peruntukan dana desa sebetulnya bisa digunakan untuk keperluan berbagai bidang, hanya saja tergantung pada hasil musyawarah masyarakat desa setempat.“Gubernur Sumsel (Herman Deru) sendiri sudah membuat edaran penggunaan dana desa untuk cegah Karhutla,” kata dia di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin.

Adi mengatakan alokasi dana desa untuk Karhutla telah diterapkan di sejumlah desa yang rawan Karhutla, salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin, terutama desa-desa yang memiliki lahan gambut karena mudah terbakar saat musim kemarau.

Ia mengatakan beberapa desa mengalokasikan biaya sekitar Rp30 juta dari dana desa untuk pengadaan alat pemadam ringan tersebut.“Sejauh ini, kami hanya menerima laporan terkait penggunaan dana desa karena keterbatasan dana jadi tidak bisa pantau langsung, tetapi mulai tahun ini kami berencana turun langsung ke lapangan untuk mengecek penggunaan dana desa,” ujar dia.

Adi menjelaskan Sumsel mendapat alokasi dana desa sebesarRp2,6 triliun pada tahun ini yang diberikan untuk lebih dari 2.500 desa di provinsi itu.

Sementara itu, Wakil Project Direktur Kelola Sendang David Ardian, mengatakan terdapat enam desa rawan karhutla yang berada di kawasan konservasi dan Taman Nasional Sembilang—Dangku di Musi Banyuasin.

Keenam desa yang rawan karhutla di lanskap itu adalah Desa Muara Medak, Desa Muara Merang, Desa Kepayang, Desa Karang Agung, Desa Galih Sari dan Desa Pulai Gading.

Terkait ini, timnya fokus memberikan pembekalan ke perangkat pemerintah desa agar dapat menyelenggarakan tata kelola kelembagaan pemerintah desa melalui skema perencanaan desa berbasis regulasi penyusunan RPJMDes, RKP dan RAPBDesdan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

“Kami juga berupaya memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mendorong upaya peningkatan kelembagaan desa melalui unit pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),” ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

DPM Desa Jabar Bangun 20 Jembatan Gantung

DPM Desa Jabar Bangun 20 Jembatan Gantung   NERACA Bandung - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

Investasikan Dana Rp 20 Miliar - Phapros Rambah Lini Bisnis Kosmetik

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis dan masuk ke bisnis kosmetik, emiten farmasi PT Phapros Tbk. (PEHA) menyiapkan investasi sebesar…

Gelar Rights Issue - Central Omega Bidik Dana Rp 2,4 Triliun

NERACA Jakarta — Perkuat modal dan pengembangan smelter, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) bakal menggelar penerbitan hak memesan efek…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Gelar Sarasehan Tani Nasional

Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Gelar Sarasehan Tani Nasional NERACA Malang - Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) bekerjasama dengan Universitas Brawijaya…

Restorasi Gambut di Sumsel Butuh Rp92 Miliar

Restorasi Gambut di Sumsel Butuh Rp92 Miliar  NERACA Palembang - Restorasi gambut di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan dana Rp92 miliar…

Dua Perajin Bali Dapat Sertifikat HKI Dari Kemenkop

Dua Perajin Bali Dapat Sertifikat HKI Dari Kemenkop NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga memberikan sertifikat Hak…