Pajak Daerah Primadona PAD Sehatkan APBD Depok

Kepala Bidang Pajak Daerah II, BKD Kota Depok

NERACA‎

Depok - ‎Berbagai sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah (PD), telah menjadi primadona yang mampu menyehatkan keuangan daerah dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Sedikitnya dari total target PAD yang dirancang Badan Keuangan Daerah (BKD), ternyata mampu mencapai 30 persen lebih terhadap total APBD yang rata-rata setiap tahunnya sekitar Rp 3,2 triliun. Demikian rangkuman wawancara NERACA dengan Kepala Bidang Pajak Daerah II, BKD Kota Depok, H. Moh. Reza S,STP, MSI di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Berdasarkan. bahan dan keterangan yang diperoleh, sumber PD yang jadi primadona dalam wewenangnya adalah untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak dari Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, di bidang pendapatan 1 juga ada diantaranya; pajak hotel dan restoran, pajak rumah kost/apartement, pajak hiburan, pajak reklame (billboard, baliho, spanduk, papan nama usaha, videotron, pamplet, brosur, stiker dan lainnya). 

Menurut Reza, ‎target penerimaan PAD dari PBB dan BPHTB, setiap tahunnya selalu meningkat sekitar 5 persen. Targetnya diperoleh dari jumlah lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dicetak. Sedangkan untuk BPHTB berdasarkan transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terjadi setiap tahunnya. Sedangan utuk penetapan SPPT PBB, dihitung berdasarkan zona lokasi tanah dan NJOP-nya. Sehingga SPPT-nya tidak sama tagihan PBB-nya.

"Kedua sumber PAD tersebut selalu menjadi primadona PAD untuk sumber keuangan daerah dan sehatkan APBD, sekaligus memacu laju pembangunan bidang ekonomi Kota Depok," ujar Reza menjawab NERACA.

Sementara untuk nilai penerimaan dari transaksi pajak BPHTB; luas tanah dan bangunan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak/NJOP hasilnya dikurangi Rp 60 juta. Kemudian hasil sisa pengurangannya dikali 5 persen.

"Kalau harga transaksi dibawah 60 juta, maka pajak BPHTB-nya menjadi nihil. Jika harganya diatas 60 juta, maka kena pajak SSB BPHTB. Bahkan, penjualnya pun kena pajak Penjualan‎," ujar H. Indera Wahyu SE,MM, Kasie Kamtib dan Pemerintahan‎, Kecamatan Sawangan Kota Depok yang dapat tugas belajar perencanaan program di luar negeri dari Kementerian Perdagangan RI. 

Kemudian Reza Juga memaparkan sistem online aliran penerimaan PAD kedua sumber tersebut dengan transparan dan akuntabel. Sampai dengan akhir 2018, saldo piutang PBB nilainya sekitar Rp 657 miliar. Untuk pajak BPHTB 2018 targetnya Rp 271,072,000,000. Realisasinya Rp 268,606,819,532.

Kemudian, lanjut Reza, tahun anggaran 2019 realisasi penerimaan yang sudah masuk kas daerah, telah mencapai Rp 54.834,318,949 sampai dengan 21 Maret 2019 dari target BPHTB-nya yang Rp 288,500,000,000.

Sedangkan untuk PBB berdasarkan target total jumlah SPPT yang dicetak sebanyak 596.117 lembar, ‎target 2018 Rp 250,840,000,000. ‎Aktualisasinyaberhasil direalisasikan over target hingga mencapai Rp 269,822,853,631.

Tahun Anggaran APBD 2019, dinaikkan Jumlah target SPPT-nya yang dicetak menjadi 610.892 lembar SPPT yang dicetak, dari tahun sebelumnya 596.117 lembar SPPT.‎

"Optimis Insha Allah untuk tahun anggaran 2019 ini semua sumber bidang pendapatan 2, Insha Allah bisa tercapai realisasinya. Tentunya upaya maksimalkan penerimaan PAD ini agar warga dan Kota Depok meningkat ekonominya yang Unggul, Nyaman dan Religius," tutur Mohammad Reza meyakinkan pada NERACA. Dasmir