DPR Dukung Presiden Segera Bentuk Pansel KPK

DPR Dukung Presiden Segera Bentuk Pansel KPK

NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh apabila Presiden Joko Widodo segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK agar penyaringan lebih teliti dan terpilih 10 nama lalu dibawa ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"DPR mendukung jika Presiden segera membentuk Pansel KPK agar penyaringan bisa lebih teliti sehingga menghasilkan 10 nama berkualitas dan dipilih lima oleh DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/5).

Bamsoet tidak mempermasalahkan komposisi Pansel berdasarkan jenis kelamin karena yang terpenting memiliki integritas dan kemampuan memilih calon-calon pimpinan KPK yang baik. Dia memiliki harapan pimpinan KPK kedepan benar-benar menguasai permasalahan hukum, etika dan rekam jejak yang jelas.

"Apa yang ada selama kepemimpinan KPK saat ini sudah sangat bagus. Tiap kepemimpinan pasti ada kelebihan dan kekurangan dan menurut saya selama kepemimpinan Agus Rahardjo masih bagus," ujar dia.

Bamsoet yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai apabila saat ini ada riak-riak yang mengkritisi kepemimpinan KPK, maka itu menjadi tugas Agus dalam menyelesaikan akhir tugasnya.

Menurut dia, sebelum kepemimpinan Agus sudah ada riak-riak di internal KPK yang belum selesai lalu kasus-kasus yang belum berjalan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan."Bisa jadi riak-riak ini muncul dari kepemimpinan KPK yang lalu, jadi tidak bisa dinilai saat ini saja namun harus secara keseluruhan," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mendukung apabila Panitia Seleksi (Pansel) KPK segera dibentuk, maksimal bulan Agustus 2019 agar ada waktu untuk mendalami calon Pimpinan KPK Periode 2019-2024."Kalau didorong sekarang ya bagus artinya kami punya banyak waktu untuk melihat calon Pimpinan KPK. Apalagi dalam dua tahun ini, gejolak di internal KPK lumayan tinggi," kata Erma Ranik.

Dia mengatakan, secara pribadi menyarankan agar Pansel KPK mulai bekerja bulan Juli atau Agustus 2019, jangan seperti dulu, Pansel datang dengan laporan yang tidak lengkap sehingga harus rapat berkepanjangan.

Menurut dia, kalau Pansel KPK mulai bekerja Juli atau Agustus, masih ada waktu sekitar 6 bulan untuk mendalami calon Pimpinan KPK, sehingga kira-kira bisa masukan nama ke DPR pada bulan November, selesai bulan Desember."Kami tidak masalah kapan pun Pansel KPK dibentuk, asalkan tujuannya untuk mencari calon Pimpinan KPK yang terbaik dan bisa bersinergi untuk memberantas kasus korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung," ujar dia.

Menurut dia, Pansel KPK harus memiliki kapasitas dan ilmu hukum yang kuat, serta teruji integritasnya. Selain itu Erma Ranik juga mengkritisi adanya konflik internal antar pegawai KPK sehingga Komisi III DPR akan memanggil Pimpinan KPK pada pekan depan."Akan kami panggil terkait isu-isu krusial akan kita tanya apa yang menjadi masalah di internal KPK," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2024. Pembentukan itu dinilai penting karena masa kepemimpinan KPK di era Agus Rahardjo segera berakhir pada Desember 2019. Ant

BERITA TERKAIT

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan…

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Kemenkop Dukung UMK Bangkit di Wilayah Bencana

Kemenkop Dukung UMK Bangkit di Wilayah Bencana NERACA Magelang - Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK  NERACA Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolri) RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…