Oleh: Tauhid Ahmad, Mantan Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta

Indonesia perlu mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump di tengah perlambatan ekspor Indonesia pada Semester I 2019 yang tumbuh -2,98 persen (year-on-year) atau jauh lebih rendah dibandingkan Semester I 2018 yang tumbuh 5,94 persen (yoy).

Trump mengumumkan kenaikan tarif impor dari 10 persen menjadi 25 persen beberapa hari lalu untuk seluruh produk China, kecuali untuk yang telah dikapalkan. Apabila dalam kurun waktu dekat China juga membalas dengan kenaikan tarif impor sebesar 25 persen maka produk domestik bruto (PDB) kedua negara dan seluruh dunia akan terkena dampaknya.

Jika tanpa ada efek penularan ke negara lain (contagion) maka pertumbuhan China akan terkoreksi hampir 1 persen PDB pada 2021, yakni tahun kedua sejak Trump mengambil kebijakan pengenaan tarif, sementara AS akan kehilangan ekonominya sebesar 0,9 persen PDB pada tahun keempat (2023).

Eropa akan kehilangan 0,37 persen PDB pada tahun keempat (2023) dan perekonomian dunia akan terkoreksi sebesar 0,6 persen setelah tahun keempat.  Efek ini akan berkurang namun secara umum tetap menurun sebesar 0,2 persen setelah 10 tahun (KPMG, 2018).  Ini artinya jika benar-benar perang dagang maka sudah pasti ekonomi Indonesia juga akan terkena imbasnya lebih besar lagi.

Pemerintah harus mengantisipasi perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan sejak 2019 hingga beberapa tahun mendatang.

Penurunan PDB China akan menurunkan permintaan ekspor ke Indonesia sehingga akan menurunkan PDB Indonesia.  Studi Ibrahim (2012) menyebutkan penurunan 1 persen PDB Tiongkok akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,14 persen, sementara apabila penurunan 1 persen PDB Amerika akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,05 persen.   Artinya, PDB Indonesia akan terkoreksi secara bersamaan sekitar 0,19 persen tanpa contagion effect.  Efek ini akan lebih besar apabila menjalar ke negara-negara lain yang kemudian berdampak bagi Indonesia.

Kebijakan BRI pada dasarnya kebijakan yang terencana dan bukan kebijakan tunggal mengingat kebijakan ini didasari oleh semangat China untuk ekspansi ekonomi dan investasi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.  Ini dimulai dari China mulai masuk dalam perdagangan bebas ASEAN.

Keterbukaan Indonesia terhadap China dilakukan sejak perjanjian antar ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010, dimana ditandatangani persetujuan pada  November 2004 dan direvisi pada 2006 dan 2010.  Kesepakatan ini berlaku efektif pada 1 January 2012 untuk produk barang dengan status “Normal Track”  artinya produk yang dikatakan dapat normal diperdagangkan antar negara dan bukan  produk “sensitive” yang diperdagangkan antar negara. Sementara keterbukaan untuk sektor jasa ditandangani pada 2007 dan fasilitasi investasi antar negara ASEAN dan China ditandatangani pada 2009.

Sejak kesekapatan ini ditandatangani,  ekonomi Indonesia semakin terbuka terhadap China. Dimulai pada 2013 hingga 2018,  investasi yang berasal dari Tiongkok naik pesat rata-rata 98 persen per tahun dan dari Taiwan rata-rata sebesar 49,87 persen.  Sementara investor tradisional Indonesia yakni  Singapura hanya tumbuh 16,49 persen, Malaysia 42,85 persen, Jepang 8,62 persen, Korea Selatan 3,17 persen, dan Amerika Serikat malah minus (-) 3,04 persen.  Ini artinya,  peran China semakin besar bagi Indonesia sejak kesepakatan tersebut dibuat.

Meskipun demikian pada Januari 2013 hingga April 2019,  Investasi Tiongkok dan Taiwan berjumlah 20,38 miliar dolar AS (11,4 persen), masih berada di bawah Singapura yang sebesar 44,97 miliar dolar AS (25,2 persen) serta negara Jepang yang sebesar 26,9 miliar dolar AS (15,1 persen). Amerika sendiri investasinya hanya sebesar 8,9 miliar dolar AS (5 persen).  Ini artinya China dalam jangka lima tahun akan menyusul Jepang sebagai investor kedua terbesar di Indonesia dan kemungkinan dalam jangka panjang akan menjadi  investor terbesar pertama di Indonesia menggantikan Singapura.

Artinya, Indonesia semakin sulit keluar dari tawaran Belt Road Initiative (BRI) karena peran China sudah terlampau besar. Penting bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi investor dari luar China dan tujuan ekspor non-China.

Sementara dari sisi perdagangan, China adalah mitra terbesar Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara mitra dagang utama lain seperti Singapura,  AS, dan Jepang. Ekspor ke China sejak 2014 hingga 2018 rata-rata sebesar 18,1 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 13,47 persen,  sementara impor pada kurun waktu yang sama sebesar 34,2 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 10,37 persen. Atau dalam kurun waktu yang sama, defisit perdagangan Indonesia sebesar 16,1 miliar dolar AS.   Ini tentu sangat membahayakan apalagi pada saat perang dagang, ekspor akan menurun mengingat banyak produk Indonesia yang berbasis sumberdaya alam dalam bentuk produk antara, seperti CPO, produk kayu, produk karet, dan sebagainya. (www.watyutink.com)