Oleh : Ananda Rasti, Pengamat Ekonomi Perkotaan

Wacana Pemindahan Ibu Kota tampaknya akan menjadi hal yang serius. Meskipun Pemerintah belum menetapkan tempat pasti yang akan dibangun sebagai ibukota baru, tetapi pada tahap ini, ada 3 tempat yang sempat menjadi pertimbangan, yaitu Sumatera bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan.

Menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota ini tentu kita mesti memahami bahwa pemindahan Ibukota juga dilakukan oleh beberapa negara di dunia termasuk di Asia Tenggara. Seperti di Myanmar dimana sebelumnya negara tersebut beribukota di Yangon kemudian dipindahkan ke Naypyidaw yang terletak di tengah – tengah Myanmar, hal tersebut memungkinkan Pemerintahan Myanmar dapat mengendalikan daerah – daerah yang jauh secara lebih baik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo, memberikan dukungan kepada pemerintah terkait dengan rencana memmindahkan Ibu Kota. Bambang berharap kebijakan ini bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. “Yang terpentig bahwa pemindahan itu memberi manfaat bagi masyarakat luas dan mengeskalasi perekonomian kita sehingga tidak terpusat,” tutur Bambang.

Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah dapat melibatkan semua pihak dalam mengkaji kebijakan pemindahan ibu kota ini. Apabila kajian dilakukan secara mendalam, dirinya meyakini bahwa pemindahan ibu kota bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Karena berbagai negara juga melakukan hal itu dengan sukses seperti Malaysia misalnya dan menurut saya hal itu dimungkinkan,” tutur Bambang.

Sebelumnya Jokowi sempat mengunjungi kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu lokasi calon ibu kota baru.

Jokowi menyebutkan bahwa kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan. Diantaranya adalah kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan.

Langkah Cepat

Dalam upaya memindahkan Ibu Kota, Langkah cepat Jokowi dimulai dengan digelarnya Rapat Terbatas (Ratas) terkait pemindahan Ibu Kota di Istana Kepresidenan pada 29 April 2019.

Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta kepada Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan hasil kajian lembaganya terkait pemindahan Ibu Kota.

Pertama, Ibu kota tetap di Jakarta namun daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor – kantor pemerintahan, kementrian dan lembaga sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Kedua, Pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50 – 70 km dari Jakarta.

Sedangkan Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Jokowi lantas memutuskan untuk memilih alternatif ketiga. Presiden ingin agar letak ibu kota baru berada di tengah – tengah wilayah Indonesia.

“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu kota keluar jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” tutur Bambang.

Bambang juga menjelaskan bahwa keputusan Jokowi tersebut diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa Sentris. Diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Dalam rapat terbatas tersebut, rencana pemindahan Ibukota akan menelan biaya sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 Triliun. Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta serta menjamin bahwa pemindahan ibu kota tersebut tidak terlalu membebanii APBN.

Selanjutnya Presiden Jokowi menggelar buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

Dalam kesempatan tersebut, mantan walikota Solo itu mengatakan bahwa sejak 3 tahun yang lalu wacana pemindahan ibu kota telah dibahas di lingkup internal pemerintah. Lalu pada 1.5 yang lalu ia telah meminta Bappenas untuk melakukan kajian dari berbagai sisi, seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Hasil kajian tersebut menyebutkan bahwa Jakarta maupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.

Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota bukanlah hal yang tiba – tiba tanpa kajian menalam. Sudah sepatutnya seluruh masyarakat mendukung gagasan yang sudah diwacanakan sejak era Presiden ke–1 RI Ir Soekarno, agar pembangunan negara bisa merata dan menghilangkan kesan Jawasentris.