Jakarta- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengingatkan agar BUMN berhati-hati terkait investasi China. Pasalnya, China dinilai tidak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan good corporate governance. Sementara itu, ekonom Indef mengingatkan pemerintah Indonesia jangan sampai terjerat oleh pola Belt Road Initiative (BRI) yang belakangan ini gencar dilakukan China.

NERACA  

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberi peringatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bila berhubungan investasi dengan China. Dia mengungkapkan dari informasi tentang laporan Global Study on Occupational Fraud and Abuse 2018, China tidak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan Good Corporate Governance (GCG).

"Good Corporate Governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment. Dan kita tahu, mereka invest banyak di sini," ujarnya dalam sebuah seminar di Jakarta, belum lama ini.  

Berbeda dengan kondisi sejumlah negara di Eropa seperti Inggris  ataupun Amerika Serikat, menurut dia,  di negara-negara tersebut sudah ada pengawasan yang ketat dalam berinvestasi. Untuk itu, Syarif mengingatkan BUMN agar berhati-hati saat bekerjasama dengan China.

"Maka dari itu, KPK berupaya mendorong BUMN untuk dapat menerapkan sistem pencegahan korupsi di dalam perusahaan dengan menerbitkan Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha (Panduan CEK). Bukan sekedar memiliki peraturan diatas kertas tetapi yang terpenting adalah implementasi dari peraturan tersebut yang dijalankan dengan efektif," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang 2018 mencapai Rp 392,7 triliun, diantaranya US$2,4 miliar berasal dari China.

Di sisi lain, China yang belakangan ini gencar mengembangkan kebijakan Belt Road Initiative (BRI) masuk dalam perdagangan bebas ASEAN, patut menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Karena keterbukaan Indonesia terhadap Cina dibuka sejak perjanjian antar ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010.

Kesepakatan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2012 untuk produk barang dengan status “Normal Track”. Artinya, produk yang dikatakan dapat normal diperdagangkan antar negara dan bukan  produk “sensitive” yang diperdagangkan antar negara. Sementara keterbukaan untuk sektor Jasa ditandangani pada tahun 2007 dan fasilitasi investasi antar negara ASEAN dan China ditandatangani sejak 2009.

"Sejak kesepakatan ini ditandatangani,  ekonomi Indonesia semakin terbuka terhadap China," ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi interaktif dengan media, Sabtu (11/5).

Dimulai tahun 2013 hingga 2018, investasi yang berasal dari Tiongkok naik pesat rata-rata 98% per tahun dan dari Taiwan rata-rata 49,87%. Sementara investor tradisional Indonesia yakni Singapura hanya tumbuh 16,49%, Malaysia 42,85%, Jepang 8,62%, Korea Selatan 3,17%, dan Amerika Serikat malah minus 3,04%. Ini artinya, peran China semakin besar bagi Indonesia sejak kesepakatan tersebut ditandatangani waktu lalu.

Meski demikian pada Januari 2013 hingga April 2019, investasi Cina dan Taiwan berjumlah US$20,38 miliar (11,4%), masih berada di bawah Singapura yang mencapai US$44,97 miliar (25,2%) serta Jepang yang tercatat US$26,9 miliar (15,1%). AS sendiri investasinya hanya US$8,9 miliar (5,0%).

Dari angka tersebut dapat terlihat, dalam jangka lima tahun China dapat menyusul Jepang sebagai investor kedua terbesar di Indonesia. Dan kemungkinan dalam jangka panjang akan sebagai investor terbesar (pertama) di Indonesia menggantikan Singapura. "Artinya kita semakin sulit keluar dari tawaran BRI karena peran China sudah terlampau besar. Jadi penting bagi kita untuk diversifikasi investor luar China dan tujuan ekspor non-China," ujar Tauhid.

Sementara dari sisi perdagangan, China adalah mitra terbesar Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara mitra dagang utama Indonesia, baik Singapura,  Amerika dan Jepang. Ekspor Indonesia ke China sejak 2014 hingga 2018 rata-rata sebesar US$18,1 miliar dengan pertumbuhan 13,47%.

Sementara Impor pada kurun waktu yang sama sebesar US$34,2 miliar dengan pertumbuhan 10,37%, atau dalam kurun waktu yang sama defisit perdagangan Indonesia mencapai US$16,1 miliar. "Ini tentu sangat membahayakan apalagi pada saat perang dagang, maka ekspor kita akan menurun, mengingat banyak produk kita yang berbasis sumberdaya alam merupakan dalam bentuk produk antara, baik CPO, produk kayu, produk karet dan sebagainya," ujarnya.

Ekonom Indef lainnya, Moh. Zulfikar menambahkan, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus pandai mengarahkan investasi China ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan atau dapat kita ekspor ulang seperti pertanian. "China juga lagi gencar di sektor Islamic Finance. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia," ujarnya.

Jebakan Utang

Pada bagian lain, Zulfikar mengatakan pemerintah Indonesia harus mewaspadai investasi besar-besaran China di Indonesia dalam misi BRI. Sebab, investasi itu dapat menimbulkan jebakan utang (debt trap). Menurut dia, China telah melakukan beberapa cara untuk mendapatkan simpati dari negara-negara dalam proyek BRI. Penggunaan prinsip B2B (Business to Business) oleh China untuk BRI membuat sejumlah negara yang terkena dampak merasa bahwa mereka hanya berhadapan dengan “aktor-aktor kecil dari China”.

Padahal dalam struktur ekonomi China, kata dia, perusahaan-perusahaan China adalah BUMN yang mana pemerintah masih bermain peran. Jika memang perusahaan privat bermain, mereka juga biasanya dipimpin oleh orang-orang yang masih punya keterkaitan dengan Partai Komunis China.

"Jadi saya pribadi tidak begitu terbuai dengan pendapat China bahwa perjanjian Indonesia dengan China dalam konteks BRI adalah B2B. Masih ada kemungkinan debt trap meskipun perjanjian dilakukan secara B2B," ujar Zulfikar.

Dia mengatakan, strategi BRI lainnya adalah strategi promosi melalui budaya (cultural exchanges). Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dokumen resmi BRI. Strategi budaya ini mulai meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini. Misalnya, berdirinya China-Indonesia Cultural Forum pada Januari 2019.

Tidak hanya itu. China kabarnya juga berencana lagi untuk membangun Confucius Institute di beberapa tempat di Indonesia, yang beberapa sudah dibangun. "Tapi perlu dicatat, bahwa strategi-strategi ini masih dalam tahap awal di Indonesia. Perkiraan ke depan ini akan meningkat seiringnya berjalannya waktu," ujarnya.

Melihat hal ini, menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, mempelajari tentang China, motif, dan strateginya seperti apa, sehingga Indonesia tidak salah dalam membuat kebijakan atau respon. Kedua, Indonesia juga perlu sadar bahwa sebenarnya China yang lebih butuh Indonesia ketimbang sebaliknya. Berdasarkan peta BRI, jalur laut BRI memang direncanakan melewati Indonesia.

Ini artinya Indonesia memiliki posisi strategis dalam rencana China. Dengan kata lain, rencana untuk menghidupkan jalur sutra kembali tidak akan terwujud tanpa peran Indonesia. "Karena itu, langkah kedua adalah kita harus lebih berani untuk berhadapan dengan China. Istilahnya kita jangan “nrimo aja”, ujarnya. bari/mohar/fba