NERACA

Jakarta-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral   terus memperjuangkan tambahan subsidi listrik ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) demi menyelematka PLN.  Adaun tambahan subsidi listrik dalam RAPBN Perubahan 2012 sekitar Rp 24 triliun yang telah disepakati di Komisi VII DPR  ternyata masih kurang untuk tambahan sambungan sekitar 2,5 juta yang diminta dari masyarakat. "Soal tambahan subsidi (yang akan dibahas dengan pimpinan DPR). Kita usulnya subsidi listrik yang akan dibahas tambahannya dan waktu itu kami mengusulkan tambahan untuk PLN Rp 43 triliun. Disetujui hanya Rp 24 triliun. Setelah kami hitung sulit bagi PLN-nya karena masih banyak (keperluannya)," kata Menteri Energi Sumber dan Daya Mineral, Jero Wacik, di Jakarta, Kamis (22/03)

Menurut Jero, tambahan subsidi listrik sebesar Rp 24 triliun itu tidak mampu memberikan tambahan sambungan sekitar 2,5 juta yang sudah diminta masyarakat. Lalu, dampak lainnya adalah bisa terjadi pemadaman bergilir. "Itu menurut saya beratlah bagi rakyat kalau terjadi pemadaman bergilir. Oleh karena itu kita perjuangkan untuk tambahannya karena di komisi VII sudah diketok palu tambahannya hanya Rp 24 triliun,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Jero, pemerintah terus mendesak agar Banggar DPR meloloskannya tambahan subsidi itu. “Maka kita usulkan dari Banggar (Badan Anggaran) dan akhirnya sekarang masuk ke pimpinan DPR," tambahnya

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menjelaskan, hal tersebut dikarenakan harga listrik di Indonesia cenderung murah sehingga terus mengalami defisit dan harus ditutup dengan utang. "Kelistriknan kita dibangun dengan kebanyakan utang karena dibuat harganya relatif murah sehingga dari pelanggan saja defisit, terus ditutup subsidi. Lain industri listrik di tempat lain seperti Thailand," ungkapnya.

Menurut Nur, untuk membangun infrastruktur listrik dan menangani kelistrikan di Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN)  kerap menambalnya dengan utang. “Dia mencontohkan, perusahaan listrik negara lain sekelas Thailand, return on asset-nya mencapai delapan persen, sementara di Indonesia sendiri yaitu di PLN return on asset-nya hanya tiga persen. "Negara tetangga kaya Thailand delapan persen sehingga bisa memupuk dana untuk investasi dari dana internal bisa untuk investasi. Saya bisa katakan kalau kita return on aset tiga persen. Investasi harus didasari utang," paparnya.

Lebih jauh Pamudji menjelaskan mulai tahun ini utang jatuh tempo PLN mencapai Rp18 triliun. Dia menyebutkan, ROA PLN memang di set rendah oleh pemerintah dan tidak mengikuti harga pasar.

Bahkan dia menambahkan jika kondisinya terus begini, pembangunan listrik Indonesia akan terus mengalami defisit dan listrik Indonesia akan terus dibangun dengan utang. "Tahun depan malah lebih kayanya, kan nambah nambah terus," pungkasnya. **diedie.