Emiten Terapkan Standar Akutansi Baru - Mitigasi Risiko

NERACA

Jakarta – Emiten Indonesia harus bersiap untuk mulai menerapkan standar akuntansi baru pada 1 Januari 2020 mendatang. Untuk itu, kalangan emiten diharapkan sudah mulai melakukan mitigasi risiko terhadap potensi masalah yang ditimbulkan selama proses penyesuaian nantinya. Standar akuntansi yang baru ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) 9, 15 dan 16 yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB).

Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Djohan Pinnarwan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, IFRS 9 awalnya muncul karena desakan krisis keuangan global pada 2008. “Saat itu, dugaan krisis terjadi karena instrumen keuangan yang dicadangkan untuk ketertagihan terlalu sedikit dan sudah terlambat. Akibatnya, tidak ada sinyal dari pasar bahwa tagihan itu tidakcollectable atau tertagih dari awal,” ujar Djohan.

Begitu juga dengan PSAK 55 yang berlaku saat ini, yaitu cadangan akan diadakan apabila ada kerugian yang timbul dari suatu kejadian atauincurred loss. Jika tidak ada kejadian, maka tidak dicadangkan. Sementara perubahan di PSAK 71,berlandaskan pada kerugian yang diprediksi atauexpected loss.Dengan begitu, standar ini memitigasi risiko kerugian perusahaan akibat kurangnya cadangan keuangan.

Disampaikannya, dalam PSAK 71, begitu perusahaan meminjamkan uang, itu sudah harus mulai dicadangkan karena tidak 100% bisa tertagihsehingga perubahan dari PSAK 55 ke PSAK 71, pencadangan akan lebih besar dengan maksimum 30% dari besaran cadangan. Masalahnya, kata Djohan, penerapan PSAK 71 tidak hanya mengacu pada data historis. Namun harus melihat kemungkinan yang terjadi ke depan. Termasuk berapa pencadangan kerugian yang perlu disiapkan. “Inilah yang butuh usaha signifikan dari perbankan dan industri keuangan lain untuk melihat kemungkinan ke depan,” katanya.

Selanjutnya, untuk PSAK 72, apabila infrastruktur tidak disiapkan dari sekarang, kemungkinan besar tsunami akan berdampak di perusahaan yang menjual produk perumahan. “Sekarang masih ada perusahaan yang masih dapat menjual unit perumahan sebelum membangun konstruksi. Namun, dengan standar baru, ini tidak dapat dilakukan lagi,” ujarnya.

Dengan begitu, apabila tadinya perusahaan dapat mengakui pendapatan sebelum adanya konstruksi, ke depan, pendapatan hanya bisa diakui ketika serah terima saat perumahan telah selesai dibangun. Dampak bagi penerapan PSAK 73 akan berkaitan dengan transaksi sewa. Rosita menjelaskan, melalui standar ini, perusahaan harus mencatat aset dan hutang dalam laporan keuangan sehingga neraca keuangan menjadi seimbang.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Diminta Waspadai Risiko Shortfall

  NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pemerintah harus mewaspadai risiko shortfall yang cukup…

Tunas Baru Lampung Bagi Dividen Rp133,55 Miliar

NERACA Jakarta - Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menyepakati untuk membagikan dividen kepada…

REI Siap untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Baru

REI Siap untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Baru   NERACA Jakarta - Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Patok Harga Rp 221 Saham - GOLD Raup Rights Issue Rp 212,715 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan…

Investasikan Dana Rp 20 Miliar - Phapros Rambah Lini Bisnis Kosmetik

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis dan masuk ke bisnis kosmetik, emiten farmasi PT Phapros Tbk. (PEHA) menyiapkan investasi sebesar…

Gelar Rights Issue - Central Omega Bidik Dana Rp 2,4 Triliun

NERACA Jakarta — Perkuat modal dan pengembangan smelter, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) bakal menggelar penerbitan hak memesan efek…