Spekulan Bawang Putih Bakal Ditindak Tegas

NERACA

Jakarta - Satgas Pangan Polri akan menindak tegas spekulan yang menyebabkan harga bawang putih di awal bulan Ramadhan naik cukup drastis. "Jika tujuh hari harga tidak turun, Satgas Pangan akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum, artinya kami akan mengecek dimana yang mengakibatkan stok bawang putih berkurang," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin (9/5).

Tindakan hukum akan dilakukan apabila harga bawang putih maksimal dalam sepekan tidak turun hingga menyentuh harga Rp40.00-Rp45.000 per kg. Bawang putih mengalami tren peningkatan harga dari hasil pantauan Satgas Pangan di beberapa lokasi, di antaranya Pasar Kramat Jati serta pasar di Cibitung dan Tangerang.

Tercatat harga bawang putih dari Rp55.212 menjadi Rp60.976 per Kg, padahal harga normal tingkat grosir sebesar Rp40.000 per Kg sehingga perkembangannya akan terus dipantau."Jika nanti naik sampai harga Rp80.000 per Kg maka Satgas Pangan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian akan melakukan operasi pasar," ujar Dedi Prasetyo.

Operasi pasar direncanakan dilakukan untuk menekan harga bawang putih di pasar induk sampai Rp25.000 per Kg. Stok bawang putih akan digelontorkan dalam rangka membuat harga lebih stabil. Selain pengawasan harga bahan pokok, kepolisian juga mengantisipasi kejahatan pada bulan Ramadhan dengan operasi cipta kondisi yang digelar mandiri.

"Operasi cipta kondisi untuk mengontrol situasi kamtibmas itu mandiri artinya setiap polda guna mengontrol gangguan kamtibmas bulan Ramadhan," kata dia.

Polres juga melakukan operasi yang dilakukan selama 14 hari sejak beberapa hari sebelum bulan puasa itu untuk mencegah kejahatan jalanan atau kejahatan konvensional.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Selasa (7/5), rata-rata harga bawang putih nasional mencapai Rp63.900 per kg. Harga tersebut merupakan kisaran tertinggi sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, rata-rata harga bawang putih bertengger di rentang Rp30.000-Rp50.000 per kg.

Di DKI Jakarta, harga bawang putih sudah tercatat Rp87.500 per kg, sementara harga bawang putih di beberapa daerah bahkan ada yang sudah menyentuh Rp100 ribu per kg. Kondisi ini terbilang miris lantaran harga bawang putih meroket drastis dalam sebulan terakhir. Pada 15 April 2019, rata-rata harga bawang putih nasional ada di angka Rp41.800 per kg. Bahkan, di awal April lalu, rata-rata harga bawang putih nasional sempat berada di kisaran Rp34.950 per kg.

Namun, harga bawang putih di beberapa daerah sudah mencapai kisaran Rp100 ribu per kg. Di Bengkulu, harga komoditas pangan itu mencapai Rp103.750 per kg. Begitu pula dengan Kalimantan Timur yang mencapai Rp103.350 per kg, sementara harga bawang putih terendah berada di Kepulauan Riau senilai Rp29.350 per kg.

Walhasil, bawang putih kini menjadi momok inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bawang putih memberikan andil inflasi sebesar 0,09% pada inflasi bulanan April lalu sebesar 0,44%. Sebulan sebelumnya, bawang putih juga memberi andil inflasi 0,04% terhadap inflasi bulanan sebesar 0,11%.

Demi merespon tingginya harga bawang putih yang tak masuk akal, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih yang seharusnya masuk pada bulan lalu. Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap kebijakan ini bisa membawa harga bawang putih ke angka Rp25 ribu per kg. Namun, kebijakan impor yang seolah-olah menjadi solusi, ternyata malah menjadi pangkal masalah tingginya harga bawang putih.

Sebelumnya peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Sugiyono Madelan mengingatkan, rencana pemerintah untuk melakukan impor bawang putih berpotensi menimbulkan ekonomi rente yang hanya menguntungkan segelintir pihak."Kalau itu dilakukan pemerintah, hanya melahirkan motif rente-rente ekonomi," ujarnya dalam keterangan beberapa waktu lalu.

Ekonomi rente merupakan kerja sama saling menguntungkan antara oknum pengusaha yang menyediakan modal dengan oknum pejabat yang menerbitkan fasilitas perizinan. mohar

BERITA TERKAIT

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MESKI 80% PDB DOMESTIK SESUAI EKONOMI SYARIAH - BI: Posisi RI Lebih Banyak ke Konsumen

Jakarta-Meski Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, perkembangan ekonomi syariah di negeri ini dinilai belum terlalu…

Tahun Depan, Suku Bunga KUR Turun Jadi 6%

  NERACA Jakarta - Pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula 7 persen menjadi…

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…