Presiden Jengkel Masih Banyak Perizinan - HAMBAT INVESTOR BERINVESTASI DI INDONESIA

Jakarta-Presiden Jokowi mengaku jengkel dengan banyaknya perizinan yang harus diselesaikan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Padahal, kehadiran investor tersebut akan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Untuk itu, Presiden akan menutup lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi signifikan dan hanya memperpanjang proses birokrasi.

NERACA

Jokowi mencontohkan, pada lima tahun lalu, jumlah izin yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah pembangkit listrik mencapai 259 dokumen perizinan. Padahal Indonesia sangat membutuhkan pembangkit listrik baru untuk bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

"Untuk pembangkit listrik, 5 tahun lalu, saya cek berapa izin? 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya. Dari yang sebelumnya hanya berupa rekomendasi, sekarang menjadi izin," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/5).

Saat ini, jumlah izin tersebut telah dipangkas menjadi 58 perizinan. Namun hal tersebut juga dinilai masih belum cukup. Seharusnya untuk proyek yang memang dibutuhkan untuk Indonesia, syarat perizinannya hanya cukup 5 izin saja.

"Sudah kita potong 259 menjadi 58. Tapi jangan tepuk tangan. Ini masih banyak. Seharusnya maksimal 5 saja cukup. Jengkel saya, kita enggak bisa selesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota masih sanggup saya (membereskan), lingkup provinsi sanggup saya. Tapi ini lingkup negara, 34 provinsi, 514 kabupaten kota," kata dia.

Menurut Jokowi, jika memang ada investor yang ingin berinvestasi membangun fasilitas produksi yang berorientasi ekspor dan menjadi substitusi impor, maka tidak perlu dipersulit dengan panjangnya proses perizinan. "Kalau orientasi ekspor, untuk substitusi impor, kalau perlu enggak perlu pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," ujarnya.

Presiden juga menyatakan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, salah satu hal yang harus dibenahi yaitu soal birokrasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, dia akan menutup lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi signifikan dan hanya memperpanjang proses birokrasi.

"Reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Urusan perizinan dari pusat daerah harus kita potong. Tanpa itu jangan bermimpi (Visi Indonesia 2045 bisa tercapai)," tutur Jokowi. Menurut dia, pemangkasan birokrasi ini harus segera dilaksanakan. Salah satunya dengan menghapuskan lembaga-lembaga yang selama ini hanya mempersulit proses reformasi birokrasi.

"Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel. Karena perubahan global sangat cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, pola lama stop. Kita harus berhenti," imbuhnya.

Dengan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan, lanjut Jokowi, maka dua masalah yang dihadapi Indonesia selama bertahun-tahun, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan akan terselesaikan.

"Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong, kita lebih 20 tahun tidak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena ekspor, investasi. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan. Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis. Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali," tegas Jokowi seperti dikutip merdeka.com.

Kepala Negara mengatakan bila izin investasi sederhana dan cepat, maka akan banyak aliran modal yang bisa digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebab, investasi merupakan salah satu indikator yang menopang ekonomi, selain ekspor, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan lainnya.

Selain itu, sambung dia, investasi menjadi komponen paling penting bagi ekonomi ketika aliran modal yang mengalir diperuntukkan bagi perkembangan industri berbasis ekspor dan subtitusi impor.

Selanjutnya, kunci meningkatkan ekonomi adalah meningkatkan kualitas SDM. Caranya, dengan menambah dan meningkatkan keterampilan dan pendidikan anak-anak dan calon pekerja nasional. Misalnya, memberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Lalu, memberikan pelatihan tambahan dan vokasional kepada para calon pekerjan, khususnya yang berbasis teknologi.

"Satu lagi, zaman sekarang sudah masuk digital ekonomi, tapi masih ada SMK yang jurusannya bangunan, jurusan mesin. Seharusnya yang jelas, jurusan mesin, mesin apa?" ujarnya.

Jangan Terjebak Rutinitas

Presiden juga meminta seluruh jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah agar tidak terjebak dengan rutinitas program dan anggaran pembangunan. Sebab, rutinitas tidak akan berhasil mendorong Indonesia menjadi negara denganekonomi kelima terbesar di dunia.

Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri acara simbolis penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045 di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan Indonesia sejatinya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar dari saat ini pada 2045 mendatang, yaitu ketika memasuki usia kemerdekaan ke-100. Hal itu juga yang diramalkan lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia.

"Ada peluang besar untuk masuk ke sana, tapi untuk masuk ke sana tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi," ujarnya.

Salah satu tantangan dan masalah yang kerap dihadapi banyak negara ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya ialah negara-negara tersebut justru terjebak pada pertumbuhan yang begitu-begitu saja. Hal ini membuat negara-negara di dunia kerap berstatus negara dengan pendapatan menengah untuk jangka waktu yang panjang (middle income trap).

Menurut Jokowi, middle income trap terjadi karena negara tidak bisa mengupayakan model pembangunan yang baru dan terus berkembang secara inovatif dari waktu ke waktu. Selain itu, negara hanya menjalankan program dan anggaran sesuai rutinitas. Walhasil, tidak ada dobrakan yang bisa memberi hasil signifikan. "Jangan bermimpi masuk ekonomi keempat dan kelima terbesar di dunia kalau terjebak rutinitas dan tidak berani berubah," ujarnya.

Menurut Presiden, setidaknya ada tiga kunci utama yang bisa dilakukan bila ingin mencapai ekonomi terkuat keempat dan kelima pada 2045. Pertama, melalui pembangunan infrastruktur. Kedua, menyederhanakan izin investasi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MESKI 80% PDB DOMESTIK SESUAI EKONOMI SYARIAH - BI: Posisi RI Lebih Banyak ke Konsumen

Jakarta-Meski Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, perkembangan ekonomi syariah di negeri ini dinilai belum terlalu…

Tahun Depan, Suku Bunga KUR Turun Jadi 6%

  NERACA Jakarta - Pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula 7 persen menjadi…

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…