Perlu Kerja Ekstra Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai perlu bekerja ekstra keras untuk menerbitkan kebijakan atau terobosan inovatif, yang mampu mendongkrak kinerja ekspor dan investasi, agar dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sesuai target pada 2019. Hal itu tidak lepas dari realisasi pertumbuhan ekonomi, yang hanya 5,07 persen pada kuartal I 2019, atau masih di bawah ekspetasi berbagai kalangan termasuk pemerintah. Hal itu seperti dalam kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan pada paruh pertama tahun ini, sektor-sektor penggerak ekonomi seperti manufaktur dan investasi ternyata bertumbuh tidak sesuai harapan dan gagal mendorong laju perekonomian. "Maka dengan capaian kuartal I 2019 ini akan semakin sulit untuk pemerintah mencapai sebesar 5,3 persen di tahun ini," ujar dia.

Dari pencapaian kuartal I 2019, Tauhid menilai pertumbuhan di sektor pertanian serta transportasi menjadi biang keladi lambannya pertumbuhan ekonomi. PDB sektor pertanian menurun karena harga komoditas di sektor tersebut juga terkoreksi terutama untuk tanaman pangan. "Di antara sektor ini tanaman pangan sumbangkan penurunan terbesar meski ada juga di kehutanan dan penebangan kayu. Misalnya harga gabah kering panen trennya turun dari Rp5.400 sampai sekarang Rp4.400," ujar dia.

Sementara di sektor transportasi, kenaikan tarif angkutan udara menjadi beban utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sejak awal kuartal I 2019, tarif tiket pesawat ekonomi rute domestik sudah bergerak naik secara liar. Hal itu yang menyebabkan permintaan transportasi menurun dan mengganggu kegiatan konsumsi masyarakat. "Salah satu yang jadi perdebatan ini harga tiket pesawat yang sumbang turunnya jumlah penumpang. Terjadi tren penurunan penumpang yang cukup besar," tegasnya. Dua sektor tersebut, ujar Tauhid, menjadi kontributor signifikan bagi penciptaan Produk Domestik Bruto.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai di sisa waktu tahun ini, pemerintah perlu fokus menumbuhkan sektor manufaktur terutama sektor yang dapat menyubstitusi impor. Dia mengkritisi proses penciptaan industri subtitusi impor yang berjalan lamban dan telah memicu laju impor yang signifikan. Sektor manufaktur, kata Enny, jauh lebih penting, selain upaya-upaya pemerintah menumbuhkan industri 4.0.

"Jangan latah ikut-ikutan 4.0. Potensi kita itu di manufaktur karena kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak dan melimpah," ujarnya. Secara keseluruham, Indef menilai pemerintah perlu merevisi target pertumbuhan ekonomi dari 5,3 persen. Hal ini, kata Tauhid, lebih baik ketimbang pemerintah memaksakan segala upaya yang dikhawatirkan justru merusak stabilitas.

"Sebenarnya target pemerintah 5,3 persen 2019 perlu dikoreksi, lembaga dunia beberapa hari lalu menyampaikan ada koreksi pertumbuhan ekonomi global karena adanya tekanan dari eksternal yang akan menghampiri kita sehingga beberapa hal jadi tertahan," ujar dia.

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…