NERACA

Jakarta - Penanganan sampah plastik secara nasional dapat diatasi dengan baik, jika program waste manajemen atau pengelolaan sampah plastik dapat diterapkan secara masif. Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim mengatakan, kebijakan pelarangan plastik perlu ditinjau ulang karena aturan tersebut bukan satu-satunya penyelesaian masalah plastik. "Kebijakan pelarangan tidak dipertimbangkan dampak holistik dengan kajian keilmuan yang telah dipublikasikan," kata Christine saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, pengelolaan sampah plastik merupakan langkah yang tepat karena plastik adalah objek diam yang tidak punya kaki untuk berpindah tempat atau berniat mencemari lingkungan. "Diperlukan program edukasi dan budaya di masyarakat untuk pengumpulan, pemilahan dan pembuangan sampah plastik pada tempatnya," papar Christine.

Sementara Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Pris Polly Lengkong mengatakan, ada 3,7 juta orang di 25 provinsi bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain dalam mencari nafkah. "Pengurangan atau pelarangan plastik sudah pasti akan mengurangi pendapatan pemulung. IPI mengharapkan adanya sirkulasi ekonomi daur ulang ditingkatkan, khusus nya pada kantong plastik kresek agar ada peningkatan pendapatan pemulung," ujar Polly.

Selain itu, Polly juga menilai adanya pemberlakukan kantong plastik kresek tidak gratis di supermarket atau minimarket hanya menguntungkan pihak penjual plastik, tetapi di sisi pemulung pendapatannya tidak mengalami kenaikan. "Pemerintah seharusnya memberlakukan harga daur ulang ditingkatkan, agar makin semangat pemulung untuk mencari kantong kresek supaya dapat meningkatkan pendapatan pemulung. Sehingga dapat sejaterah dan hidup layak seperti manusia merdeka," tuturnya.