Impor Beras Atau Tidak, Gunakan Indikator Harga

NERACA

Jakarta – Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, pemerintah sebaiknya menggunakan harga sebagai indikator perlu atau tidaknya melakukan impor beras. Bila harga tinggi, maka ketersediaan beras di pasaran berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian impor bisa dijadikan pilihan untuk mengisi kekurangan pasokan dan menstabilkan harga.

Namun, kalau pergerakan harga dianggap tidak cukup membuktikan adanya kelangkaan pasokan beras. Ia pun menyarankan pemerintah untuk menggunakan teknologi untuk memantau hasil produksi beras. Penggunaan teknologi, lanjutnya, bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar instansi pemerintah yang seringkali memiliki data komoditas pangan yang berbeda satu sama lain. Padahal data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dibutuhkan untuk menjadi dasar pengambilan sebuah kebijakan.

“Kita lihat saja yang paling sederhana dari harga. Bila harga tinggi, berarti ketersediaan langka, maka lakukan impor. Namun, bila indikator harga masih belum bisa dipercaya, ya gunakan satelit. Kan katanya mau ada pantau beras pakai satelit. Nah itu saja realisasi jadi data itu tidak beda-beda terus jadi ribut. Konflik akibat perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lain seharusnya tidak terjadi lagi di masa mendatang,” ungkapnya disalin dari siaran resmi.

Sementara itu peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman menambahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor. Sehingga jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif. Permasalahan yang seringkali dihadapi Indonesia adalah data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik.

Sebelumnya, Assyifa Szami Ilman mengatakan, dapat dikatakan hampir seluruh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung dari pemilihan umum 2004 hingga saat ini selalu konsisten menjanjikan swasembada pangan. Padahal secara garis besar dapat dikatakan hingga 15 tahun kemudian, belum ada satupun presiden dan calon wakil presiden berhasil mewujudkan swasembada pangan.

Hal ini dapat dilihat bahwa pasti ada saja komoditas yang diimpor tiap tahunnya. Hal ini menandakan kegagalan rezim untuk mencapai swasembada itu sendiri. Selama ini, swasembada pangan didefinisikan sebagai usaha mencukupi kebutuhan pangan sendiri (KBBI). Apabila mengambil beras saja sebagai contoh, tercatat sepanjang 2000-2018 Indonesia selalu mengimpor beras dengan rata-rata impor berkisar 1,4 juta ton per tahunnya.

Berkaca dari hal tersebut, swasembada pangan dapat dikatakan semakin menjadi agenda yang semakin hari semakin sulit untuk dieksekusi. Kebijakan menahan impor pun akan berisiko meningkatkan harga pangan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya swasembada pangan dicapai. Yang pertama adalah data yang akurat. Data menjadi kunci untuk menyatakan keberhasilan suatu program swasembada. Apabila produksi pangan melebihi konsumsi, tentunya impor tidak perlu dilakukan dan pada akhirnya swasembada pangan tercapai.

Namun kondisi tersebut akan menjadi jauh lebih rumit apabila selama ini terjadi kesimpangsiuran dalam data yang menjadi acuan, seperti yang terjadi pada saat ini. Data Kementerian Pertanian untuk produksi beras selalu dikritik karena angkanya yang overestimate hampir 30% dari jumlah yang dianggap lebih realistis keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).

Hingga akhir Oktober 2018, belum ada kesepakatan mengenai data yang digunakan untuk menyatakan status swasembada pangan. Pada hari ini, baru data beras hasil olahan BPS saja yang dinyatakan telah diperbaiki dan disepakati menjadi acuan. Sedangkan data puluhan komoditas lainnya yang dirilis Kementerian Pertanian bisa jadi juga memiliki problematika yang sama.

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok  NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perindustrian dan…

Mantan Ketua MK - Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah

Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua MK Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah Jakarta - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi…

Indikator Ekonomi Makro 2020 Telah Pertimbangkan Risiko

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa indikator ekonomi makro yang akan digunakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kebutuhan Pokok - Kemendag Catat Pemintaan Sembako Naik Hingga 20% Saat Ramadhan

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut permintaan bahan pokok atau sembako meningkat sekitar 10 persen hingga 20 persen saat…

RI Mendorong Penguatan Sistem Perdagangan WTO

NERACA Jakarta – Indonesia mendorong penguatan sistem perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang disampaikan melalui Pertemuan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic…

RI Akan Terus Negosiasi UE Hadapi Sentimen Negatif Sawit

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus akan terus melakukan negosiasi untuk menghadapi sentimen negatif Uni Eropa (UE) terhadap…