DPRD Tangerang : Aset Kendaraan Harus Diperiksa Berkala

DPRD Tangerang : Aset Kendaraan Harus Diperiksa Berkala

NERACA

Tangerang - DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, menyatakan aset kendaraan milik pemerintah setempat harus diperiksa secara berkala sehingga mengurangi biaya perawatan yang membebani APBD setempat.

"Ini merupakan kewajiban bagi pemegang aset jika dirawat dengan baik tentu dapat memperlancar tugas," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanerang, Bahrum Hs di Tangerang, Selasa (7/5).

Ia menambahkan pemegang kendaraan dinas itu harus memiliki tanggungjawab tinggi untuk merawat jangan hanya mengunakan saja, karena dianggap barang milik pemerintah.

Masalah tersebut terkait Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri mengatakan total kendaraan dinas berbagai jenis sebanyak 873 unit.

Fahmi mengemukakan kendaraan tersebut berupa minibus dan jip digunakan untuk operasional pejabat. Namun untuk kendaraan roda dua mencapai 1.000 unit yang dimanfaatkan untuk petugas Dinas Pertanian, Dinas Sosial, kecamatan dan program keluarga berencana. Sedangkan berdasarkan pendataan terakhir April 2019 bahwa terdapat 23 unit yang rusak total dan tidak dapat digunakan lagi.

Menurut dia, untuk kendaraan roda empat yang rusak maka akan dihapus agar ada peremajaan. Dia mengatakan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memeriksa semua kendaraan dinas milik pejabat setempat.

Pemeriksaan itu dilakukan selama tiga hari pekan lalu, semua kendaraan disiapkan kemudian dicocokan dengan dokumen yang ada."Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut maka tidak ada temuan yang dapat direkomendasikan," ujar dia.

Bahrum menambahkan apabila kendaraan tersebut tidak dirawat dengan baik tentu dapat menambah biaya perawatan yang relatif besar setiap tahun. Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan jika kendaraan dirawat secara rutin hingga lebih dari tujuh tahun maka pemerintah setempat tidak perlu lagi membeli kendaraan yang baru. Ant

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri RI - Kemakmuran Umat Harus Jadi Prioritas Kerja Sama OKI

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Kemakmuran Umat Harus Jadi Prioritas Kerja Sama OKI Jakarta - Menteri Luar Negeri RI…

Dunia Usaha - Revitalisasi Pabrik Gula Harus Didukung Inovasi Teknologi

NERACA Jakarta – Revitalisasi pabrik gula di Indonesia harus didukung adanya inovasi dalam teknologi. Pemerintah perlu membangun dan mengembangkan ekosistem…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi NERACA Mataram - Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengatakan aspek…

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial NERACA Incheon – Kerja sama bidang kehutanan dan…

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup NERACA Karuizawa, Jepang - Pemantapan kerja sama bidang lingkungan hidup dilakukan…