NERACA

Pontiana— Pemerintah tampaknya perlu segera meninjau kembali besaran royalti batubara agar bisa mendongkrak APBN sehingga tidak perlu mengambil kebijakan menaikkan BBM bersubsidi.   "Batubara harusnya diperlakukan sama dengan migas. Harus dibuat sistim bagi hasil sebagaimana migas, sehingga bagian negara harus lebih besar dari penambangnya," kata  Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Pontianak, 25/3

Namun, kata Sofyano, sayangnya pemerintah belum serius mengurusi royalty tersebut. "Karena banyak pejabat pemerintah dan politisi di negeri ini yang punya bisnis batubara. Karena itu mereka tidak mau royalti dan bagi hasil batubara dikutak katik, sehingga nyaris tak terdengar politisi menyorot soal royalti dan bagi hasil batubara," tambahnya

Dalam kesempatan itu, Direktur Puskepi menyatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bingung mencari solusi agar APBN tidak defisit, seharusnya mengkaji dan menerapkan kebijakan yang telah diambil pemerintah selama ini terhadap batubara.

Karena menurut UUD, batubara merupakan hasil dari bumi dan dikuasai oleh negara untuk kepentingan dan sebesar-besarnya bagi bangsa ini. Tetapi nyatanya pemerintah tidak jelas terbukti memaksimalkan pendapatan negara dari royalti batubara. "Para pembantu SBY terkesan hanya mengandalkan kenaikan harga BBM untuk solusi jebolnya APBN. Solusi mereka seperti menawarkan `madu` kepada SBY tetapi sesungguhnya itu adalah `racun`," ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan dari target Domestic Market Obligation (DMO) tahun ini sebanyak 82,07 juta ton, kemungkinan akan direvisi kembali sama halnya seperti tahun lalu.  “Tahun ini sepertinya cuma 60 juta ton. Sasarannya memang 82 juta ton, tapi banyak PLTU PLN yang nggak jalan. PLN sudah ada pengalaman dari dulu, kenyataannya realisasi dia meleset karena PLTU-nya tidak mencapai target,” ujarnya

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tahun ini produksi batu bara nasional diperkirakan 332 juta ton, lalu pada 2013 menjadi 337 juta ton, dan pada 2014 menjadi 342 juta ton. Sebagian besar bahkan lebih dari 70% total produksi itu, masih diekspor.  Adapun menurut data Kementerian Perdagangan, batu bara Indonesia paling banyak diekspor ke China, India, dan Korea Selatan. Selanjutnya ke Jepang, Taiwan, Malaysia, Thailand, Hongkong, Filipina, bahkan hingga Italia.

Thamrin mengatakan tahun ini pihaknya akan memonitor kebutuhan batu bara setiap satu bulan sekali, sehingga revisi DMO nantinya bisa lebih awal dilakukan. Sehingga, jika sudah ada revisi awal-awal, maka pengusaha bisa mengekspor sisa DMO yang tidak terserap itu.  “Kalau memang tidak sesuai prediksi, kita akan revisi. Tahun lalu evaluasinya 6 bulan. Tahun ini, per bulannya kita akan lihat kebutuhannya, jadi pada akhir tahun tidak surprised sehingga perusahaan batu bara punya waktu untuk mengekspor [sisa] DMO-nya itu,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA menyatakan, guna mendongkrak APBN pemerintah hendaknya menaikkan cukai rokok sebesar 100 persen sehingga bisa menyumbang Rp146 triliun per tahun dan uang tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi BBM dan subsidi lainnya untuk rakyat.  "Sudah banyak sekali digulirkan ide-ide mulai dari pakar ekonomi, kebijakan publik termasuk politisi dalam menambah pemasukan negara, cukai rokok harusnya bisa juga menjadi alternatif solusi," katanya. **cahyo