Pemerintah Dinilai Tak Serius Garap Industri Pulp and Paper

NERACA

Jakarta – Di tengah meningkatnya permintaan dunia terhadap produk pulp and paper dari Indonesia, pemerintah dinilai tak serius menggarap potensi yang terkandung dalam industri tersebut secara baik. Ketidakseriusan pemerintah itu tercermin dari kontradiksi antara arah kebijakan pemerintah dan potensi industri pulp dan kertas yang sangat besar.

Presiden komisaris PT Riau Andalan Pulp and Paper Tony Wenas mencontohkan, kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut merupakan kebijakan pemerintah yang kontraproduktif dengan pengembangan industri pulp and paper. Dia menejelaskan, pertumbuhan produksi pulp di Indonesia rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir, sementara produksi pulp Indonesia pada 2010 sebanyak 4,1 juta ton.

“Potensi industri pulp itu belum dimanfaatkan dengan baik. Perkembangan industri pulp dan kertas di Brasil yang tumbuh pesat. Brasil menjadi produsen pulp dan paper terbesar kedua di dunia setelah China,” ujar Tony, akhir pekan lalu.

Karena itu, menurut dia, sesungguhnya saat ini masih ada peluang untuk mengembangkan industri pulp and paper di Indonesia. "Masih ada peluang (pengembangan industri pulp dan paper), sehingga sebaiknya peluang itu harus segera ditangkap oleh pemerintah," terangnya.

Lebih jauh Tony memaparkan industri pulp and paper merupakan sektor yang tumbuh berkembang dengan cepat, khususnya di Asia. Indonesia adalah salah negara tropis yang memiliki keunggulan komperatif, namun memang belum optimal untuk diusahakan. ”Kalau dilihat dari tahun 2010 sampai perkiraan 2015, permintaan pulp and paper luar biasa tinggi dan suplay-nya juga akan naik. Demikian juga untuk kertas, akan terjadi peningkatan yang sangat tajam,” tukas Tony.

Dia memperkirkan sampai 2015 masih akan ada peningkatan yang tajam. “Dan kami telah menjadi pemain global yang masih berpotensi untuk berkembang lebih lanjut. Dalam pengelolaannya, kami telah menerapkan yang namanya suistainable forest management,'' terang Tony.

Secara global, menurut Tony, pertumbuhan pulp and paper diperkirakan akan meningkat sekitar 2,6% per tahun. Kondisi ini terus akan berlanjut sampai tahun 2025. Demikian juga halnya dengan permintaan akan kertas. "Saat ini memang terjadi pergeseran pasar yang semula dari Eropa dan Amerika. Dan sekarang sebagian besar ada di Asia terutama di China dan India. Untuk permintaan kertas, Asia tetap memimpin dalam pertumbuhan pulp and paper di dunia. Ini memang ada setting dari Eropa maupun Amerika ke Asia,'' sebut Tony.

Dalam rangka Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), katanya, industri yang paling berpotensi untuk dieskpor ke China adalah industri maritim, makanan, minuman dan industri hutan serta hasil-hasil pertanian. Jadi pasar dunia pulp and paper itu meningkat, suplay pulp dan kertas meningkat. Demikian juga dengan demand pulp dan kertas juga meningkat signifikan.

''Permintaan bubur kertas dari China terus meningkat hingga 139% sejak 2005. Potensi tersebut menguntungkan industrik kehutanan di Indonesia, dan tercatat suplai bubur kertas nasional tumbuh sekitar 35% sejak 2005. Sedangkan ekspor "pulp" RAPP sekitar 68% kini ditujukan untuk negara-negara Asia-Pasifik, China dan Australia. Sedangkan, ekspor ke Eropa tinggal 30% saja,'' ungkapnya.

Isu REDD+

Pada kesempatan itu, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan dialog khusus tentang program REDD+. Tema tersebut merupakan isu yang sangat penting pada saat ini. Yakni khususnya untuk lingkungan hidup dan perubahan iklim. “Untuk itu diperlukan koordinasi keseluruhan aksi-aksi penurunan IMK, termasuk rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. REDD+ adalah pengurangan emisi deperestasi dan degradasi hutan. Itu ditambah dengan peran konservasi pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon,'' papar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamadani.

Berdasarkan skenario dari second national communication tingkat komisi di Indonesia, ungkap Shinta, diperkirakan akan meningkat, yakni dari 1,72 giga ton CO2 pada 2000 menjadi 2,95 giga ton CO2 pada 2020. Perhitungan tersebut akan ditinjau kembali secara periodik dengan menggunakan metiodologi data dan informasi yang lebih baik. ''Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% tanpa bantuan atau 41% dengan bantuan eksternal,'' jelasnya.

Emisi di bidang kehutanan, jelas Shinta, per tahun diperkirakan mencapai 1,24 giga tone CO2. Sedangkan kemampuan menyerap karbon dari atmosfir diperkirakan hanya mencapai 0,70 giga tone. ''Skenario rencana aksi bidang kehutanan disusun dengan memperhatikan terjadinya deperestasi dan degradasi hutan. Ini sudah banyak dilakukan oleh anggota Kadin di sub sektor kehutanan seperti RAPP,'' kata dia.

Related posts