WTP Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan

NERACA

Batam - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis menyatakan, penilaian kinerja keuangan lembaga pemerintah tidak hanya dilihat dari laporannya saja, melainkan juga pada manfaat dari penggunaan anggarannya seperti peningkatan kesejahteraan di masyarakat. "Tidak dari opini WTP saja, tapi bagaimana penggunaan anggaran itu manfaatnya dirasakan masyarakat, ada peningkatan kesejahteraan di masyarakat," kata Harry Azhar Azis di Batam, Kepulauan Riau, Senin (6/5).

Menurut dia, pada akhirnya, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dilekatkan pada laporan keuangan hanya menjadi standar minimum dalam sebuah audit lembaga pemerintah. Selebihnya, BPK akan mengukur manfaat anggaran dan keuangan yang dikelola lembaga pemerintah itu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Ia menyebutkan empat indikator untuk menyimpulkan kesejahteraan rakyat sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan anggaran, yaitu angka pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Jika selama kepala daerah menjabat, empat angka indikator itu berkurang, maka akan dianggap berhasil. "Misalnya, pada awal kepala daerah menjabat, angka penganggurannya 4, kemudian di akhir masa jabatannya meningkat menjadi 7, maka saya akan menganggap pemerintahannya gagal," kata Harry yang juga guru besar di Universitas Airlangga (Unair).

Dan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pengeloloaan anggaran yang baik dengan meraih predikat WTP serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ia mengusulkan pemberian insentif dari pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Kota Tanjungpinang menjabarkan kondisi kesejahteraan Kepri, sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan data BPS, IPM Kepri 2018 mencapai 74,45, di atas nasional 71,39. Gini ratio Kepri 0,359, juga lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,389. Angka kemiskinan Kepri pun membaik menjadi 5,83 persen, di bawah nasional yang mencapai 9,82 persen. Namun, angka pengangguran Kepri 7,12 persen, di atas angka nasional yang hanya 5,3 persen. "Artinya, peningkatan yang terjadi belum mampu menyerap banyak tenaga kerja, karena banyak yang menganggur," kata peraih gelar Doktor dari Oklahoma State University, AS.

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…