Waspadai Kelompok Tertentu untuk Kepentingan Sempit

Waspadai Kelompok Tertentu untuk Kepentingan Sempit

NERACA

Jakarta - Proses politik nasional Pemilu 2019 diwarnai oleh upaya dan manuver kelompok tertentu yang mempolarisasi bangsa termasuk umat, untuk kepentingan sempit. Mereka menerapkan strategi menekankan perbedaan identitas askriptif yang dapat saling dibenturkan satu sama lain.

Multaqo Ulama, Habaib dan Cendekiawan Muslim yang diselenggarakan di Ball Room Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (3/5), menyatakan hal itu adalah bagian dari strategi yang telah menimbulkan kerusakan hebat pada struktur-sosial hubungan antar kelompok di Indonesia.

Jubir Multaqo, Ust. M Najih Arromadloni mengatakan “Polarisasi dikotomis masyarakat Indonesia yang terjadi pasca pemilu 2019, memerlukan upaya tersendiri untuk memperbaikinya.”

Umat Islam dalam beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci ramadhan. Seperti kita pahami bersama, bulan suci ramadhan merupakan saat yang tepat bagi ummat islam untuk membangun perdamaian, membersihkan diri, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam rangka membangun keadaan yang lebih baik.

“Terkait dengan hal ini, situasi dan kondisi kebangsaan seyogyanya dijaga bersama agar kondusif bagi berlangsungnya ibadah yang khusyuk serta penuh curahan rahmat tuhan yang maha kuasa, Allah SWT,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, peserta multaqo alim-ulama, habaib, dan cendekiawan muslim seluruh Indonesia, mengajak seluruh ummat islam untuk menjalani bulan suci ramadhan 2019 degan semangat meningkatkan ukhuwah islamiyah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan perpecahan, serta saling memaafkan.

Meneguhkan kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila yang secara nyata sejalan dengan ajaran islam serta mewujudkan stabilitas keamanan, perdamaian, dan situasi yang kondusif, dengan mengedepankan persamaan sebagai ummat manusia yang saling bersaudara satu sama lain, tidak mempertajam perbedaan yang bersifat kontra produktif.

Menghindari dan menangkal aksi-aksi provokasi dan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, selama dan sesudah bulan suci ramadhan. Dan mentaati tata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI, sebagai pengejawantahan hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintahan yang sah (ulil amri). Hal ini sangat jelas diajarkan di dalam tradisi agama islam.

Acara ini diinisiasi oleh ulama sepuh KH. Maimun Zubair dan Habib Luthfi bin Yahya itu dihadiri 1500 orang peserta dari para ulama sepuh, berbagai ormas, para habaib, para cendekiawan muslim dari seluruh daerah di Indonesia.

Hadir tokoh dan ulama diantaranya KH Maimun Zubair, Habib Lutfi bin Yahya, Prof Dr. Said Aqil Siraj, TG Turmudi Badarudin, KH Anwar Iskandar, dan lain sebagainya. Disertai juga diskusi panel dari para cendekiawan muslim seperti Prof Dr Nasaruddin Umar, Prof. Maskuri Abdulillah, KH Masdar F Mas'udi, Habib Salim Jindan, dan lain-lain. Bertindak sebagai moderator adalah Dr Najib Burhani. Mohar

BERITA TERKAIT

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia   NERACA Jakarta - Indonesia berhasil meraih penghargaan literasi dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan,…

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…