Apindo Minta BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5%

NERACA

Jakarta-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta BI untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan presiden terpilih pada 22 Mei 2019. Pasalnya, pelaku usaha dikatakan tidak akan bersikap menunggu (wait and see) karena situasi politik dianggap telah kondusif.

Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, pelaku usaha sejatinya sudah siap untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi. Namun, pengusaha menganggap bunga kredit di Indonesia masih terlalu tinggi bahkan mencapai dua digit.

Sementara itu, rata-rata negara Asia Tenggara bisa memberikan pembiayaan dengan bunga kredit 7%. Untuk itu, dia berharap BI mau menurunkan suku bunga acuannya agar bunga kredit bisa turun, sehingga menjadi stimulan bagi ekspansi. "Kami harap BI mengambil kesempatan pertama untuk bisa mengoreksi suku bunga. Mesti diantisipasi karena ini momen bagus," ujarnya, Jumat (3/5).

Hariyadi mengatakan, sejatinya kepercayaan diri pelaku pasar setelah pemilu hampir sama ketika pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dana repatriasi sebesar Rp146 triliun tersebut harusnya bisa digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

Namun kala itu, kebijakan ini jadi kurang seksi lantaran momen pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 yang cenderung riuh. Dia tak ingin kejadian yang sama terulang tahun ini, sehingga pengusaha meminta BI memanfaatkan peluang yang ada.

"BI harus bisa mengambil itu (penurunan suku bunga acuan), sayang momentumnya jadi harus segera direspons. Kalau bisa turun 50 basis poin tentu lebih baik, kalau suku bunga acuan BI bisa ke angka 5% tentu positif arahnya," ujarnya.

Dia memahami bahwa BI masih ingin mempertahankan suku bunga acuan lantaran khawatir dengan risiko global ke depan. Namun, Hariyadi mengingatkan bahwa penentuan suku bunga acuan juga harus menimbang faktor domestik. Pertama, inflasi tercatat 3,13% di tahun lalu. Sementara itu, inflasi secara tahunan per April kemarin tercatat 2,83%, atau lebih rendah dibanding tahun lalu 3,23%.

Kemudian, angka investasi juga bergerak stagnan. Pada kuartal I lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan pertumbuhan realisasi investasi yang melambat dari 11,8% di tahun 2018 menjadi 5,3% di tahun ini.

"Menurut saya memang harusnya faktor domestik ini yang menjadi pertimbangan perubahan suku bunga BI. Sekarang kecenderungannya semua orang sedang menahan (wait and see), jadi harus direspons dengan kebijakan yang agresif," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan BI belum bisa menimbang penurunan suku bunga acuan lantaran risiko global masih membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa risiko tersebut adalah perang dagang antara China dan AS yang bisa memengaruhi kinerja ekspor dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Alih-alih menurunkan suku bunga acuan, BI memilih untuk melakukan intervensi di kebijakan makroprudensial. Misalnya dengan mengerek batas Rasio Intermediasi Perbankan (RIM) dari saat ini yang hanya 80% hingga 92% menjadi 84% hingga 94%. "Memang kondisi global tekanannya berkurang tapi uncertainty tinggi," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Pada April tahun ini, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan di posisi 6% pada Mei. Tingkat suku bunga deposit facility dan bunga lending facility juga dipertahankan di level 5,25% dan 6,75%. Suku bunga acuan BI ini bertahan sejak November 2018.

Selain itu, Erwin mengatakan komplesitas global masih menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Menurutnya, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lambat terjadi ditengah risiko sistem keuangan global yang masih tinggi.

Erwin mengambil permasalahan AS-Cina sebagai salah satu contoh. Dia melihat permasalahan antara kedua negara adidaya tersebut lebih dari sekadar perang dagang biasa. "Ada masalah rivalitas yang meruncing diantara kedua negara tersebut. Jika ini akar permasalahannya, maka tensi perang dagang akan berlangsung lebih lama," ujarnya akhir pekan lalu. mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…