Jakarta-Staf Khusus Presiden Prof Dr. Ahmad Erani Yustika menegaskan, rencana kepindahan ibu kota negara ke luar Jawa tidak mengganggu program pembangunan khususnya kepentingan rakyat. Dia menepis kekhawatiran terjadi moral hazard di pihak pemerintah dalam konteks alokasi anggaran negara akan dimanfaatkan untuk kepentingan perpindahan tersebut.

NERACA

"Tadi sudah saya katakan ini tidak akan sangat sangat tergantung pada APBN. Jadi tidak mengganggu alokasi anggaran untuk apapun. Dan itu menjadi permintaan atau arahan dari Pak Presiden," ujar Erani di Jakarta, Sabtu (4/5).

Pemerintah, menurut dia, telah menyiapkan sejumlah skema untuk mendanai pemindahan kota. Skema-skema kerjasama dengan BUMN maupun swasta, saat ini sedang dikaji oleh Bappenas. "Pemerintah sendiri akan sangat minimal sekali menggunakan dana dari APBN. Terbatas sekali," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Atas dasar itulah, dia meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa rencana pemindahan ibu kota akan merugikan kepentingan masyarakat. "Jadi tidak perlu khawatir dengan rencana ini kemudian dianggap akan membebani anggaran negara," tegas dia.

Selain itu, Erani mengatakan anggaran pemindahan ibu kota tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, Presiden Jokowi ingin tidak ada anggaran APBN yang terpakai. "Kalau dimungkinkan 0 persen dari APBN, Pak Presiden mengarahkan juga, kalau dimungkinkan bisa juga," tutur dia.

Diketahui terdapat dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun.

Dia menambahkan anggaran pemindahan ibu kota bersifat multi years. Jadi bukan diambil seluruhnya dari APBN tahun berjalan. Sekitar Rp 400 trilliun itu kan sangat sedikit diambil dari APBN. Karena skema-skema, misalnya keterlibatan BUMN, swasta, dan beberapa skema pasti akan dilakukan. "Arahan Pak Presiden akan sangat sedikit diambil dari APBN. Dan itu bukan anggaran setahun. Itu multi years," ujarnya.

Dia berhitung jika 20 persen porsi anggaran pemindahan ibu kota diambil dari APBN, maka jumlahnya pun tidak akan menggerus APBN secara signifikan. "APBN kita sekitar Rp 2.400 triliun mendekati Rp 2.500, ke depan akan terus berkembang. Kalau misalnya partisipasi APBN, asumsi saja 20 persen dari Rp 400-500 triliun, Rp 100 triliun untuk pemindahan ibu kota," ujarnya.

Menurut Erani, isu pemindahan ibu kota ini tak tiba-tiba muncul lalu dibahas presiden. Beberapa waktu lalu juga pernah dibahas secara serius dan mendapat tanggapan luar biasa dari publik. “Kemudian presiden memberikan penugasan pada Bappenas untuk melakukan kajian, yang tentu saja dengan sangat serius mempertimbangkan sekian banyak aspek. Ketika (kajian) itu sudah jadi nanti bisa memberikan gambaran utuh mengenai rencana pemindahan ibu kota ini dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya," ujarnya.

Isu besar ini juga berkaitan dengan arah ke depan pembangunan Indonesia. Tujuannya untuk memperdalam kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. "Dan terutama untuk memastikan keseluruhan kaki-kaki Indonesia memiliki gerak yang sama. Selama ini sudah ada kemajuan-kemajuan berarti tapi ada satu kaki yang lebih kuat, lebih cepat tapi terus terang saja ada kaki lain yang lebih lemah dan lebih lambat," ujarnya.

Saat ini, menurut dia, Bappenas telah memiliki hasil kajian yang memadai. Setelah Pemilu ini dinilai merupakan saat yang tepat untuk memaparkannya setelah bangsa Indonesia melalui berbagai tahapan politik Pemilu 2019 yang cukup menguras pikiran. Kajian ini, kata Yustika, akan terus disempurnakan.

"Ini tidak (ujug-ujug). Kajian itu dibutuhkan karena tidak mungkin untuk rencana sebuah kegiatan yang luar biasa besar hanya diputuskan tanpa basis dukungan teknokratis yang memadai," ujarnya.

Erani mengingatkan, wacana pemindahan ibu kota ini tak boleh hanya menjadi agenda para elite semata. Namun harus melibatkan dalam setiap jenjang pengambilan keputusan. "Pemindahan ibu kota ini tidak boleh jadi agenda elite saja. Ini tidak boleh hanya jadi hasrat kelompok tertentu tapi merupakan pantulan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam berbagai jenjang pengambilan keputusan. Sehingga nantinya ketika betul-betul jadi keputusan nasional maka semua pihak memiliki gerak yang sama, memastikan bahwa ini semua adalah kepentingan nasional," ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan panjang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.

"Sebagai negara besar menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis?" kata Jokowi.

Indonesia harus mencontohi negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Jokowi mencontohkan Korea Selatan memindahkan ibu kota negaranya dari Seoul ke Sejong. Kemudian Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janiero ke Brasilia. Demikian juga dengan Kazakhastan yang memindahkan dari Almaty ke Astana.  "Jadi sekali lagi kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ujarnya.

Wacana Publik

Menurut pakar dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, pernyataan presiden terkait pemindahan ibu kota ini masih sebatas pernyataan politik dan wacana publik. Untuk menjadi kebijakan publik, prosesnya masih sangat panjang. Harus dibahas legislasinya di DPR yang akan mengatur berbagai hal termasuk pendanaan.

Dia mengingatkan, pemindahan ibu kota ini harus total. "Yang dipindahkan total, ibu kota negara termasuk pemerintahan," ujarnya.

Terkait lembaga ekonomi negara seperti Bank Indonesia bisa saja tetap berada di Jakarta, tapi ibu kota negara tetap harus dipindahkan. Terkait daerah mana yang laik, menurutnya berbagai opsi selalu terbuka. Bisa saja di sekitar Jakarta tapi dengan pengelolaan yang berbeda.

"Seperti usulan Bappenas bisa juga di sekitarnya apakah di Jonggol, Jawa Barat atau di Maja, Banten atau mesti satu kesatuan region megapolitan, bukan metropolis seperti Jakarta sekarang," ujarnya.

Opsi lainnya, ibu kota bisa dipindahkan ke luar Jawa, namun harus jelas tujuannya yaitu menyebarkan pusat pertumbuhan dan meletakkan lokomotif besar untuk menarik berbagai gerbong pembangunan. "Ini adalah bagian dari mendorong Indonesia sentris. Kalau selama ini kita selaku Jakarta sentris, Jawa sentris, ini kira-kira nanti akan dekat dengan isu membangun Indonesia dari pinggiran meskipun kita tidak berharap ibu kotanya jauh di pinggir sana," ujarnya.

"Poin pemindahan ibu kota adalah bawa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan dampaknya yang sangat masif terhadap berbagai bidang kehidupan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya di Jakarta membuat seolah olah negeri ini dibangun dari satu pusat," ujarnya. bari/mohar/fba