NERACA

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam percepatan penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat menuai hasil seiring dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diseluruh Indonesia yang dinilai tepat sasaran dan sambutan positif dari masyarakat. Penilaian ini, menurut Menteri Sosial ( Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, bukan datang dari pihak pemerintah tetapi lembaga riset independen yang dilakukan Kemensos bekerja sama dengan MicroSave Consulting Indonesia dan Bill & Melinda Gates Foundation.

Disampaikan Agus, tingkat kepuasan KPM PKH yang mencapai 93,2% terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH dari KPM. “Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana ketentuan yang disyaratkan pemerintah,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Agus menjelaskan, hasil riset operasional dan dampak PKH pada penerima menunjukan telah terjadinya perubahan perilaku positif pada penerima PKH terkait kesehatan, pendidikan, dan akses layanan keuangan melalui lembaga keuangan resmi. Asal tahu saja, riset independen telah dilaksanakan sejak awal 2019. Dimana riset kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden. Di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Dia menuturkan, tujuan dari riset itu untuk mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM. Serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator-indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Guna keperluan analisis data, riset dibagi di tiga wilayah bagian yakni wilayah barat (Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), wilayah tengah (seluruh pulau jawa) dan wilayah timur, dan (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua). "Sebanyak 86%, KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah," jelasnya.

Lebih jauh Agus mengungkapkan, hasil riset juga menyatakan sekitar 93% puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92% puas terhadap respon contact center PKH dalam menanggapi aduan, 94% puas terhadap pendampingan oleh pendamping PKH. Kemudian sekitar 93% puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94% menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

Sementara itu, penggunaan dana bansos, seperti dalam riset tersebut disebutkan, 74% responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67% untuk biaya sekolah, 58% untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54% untuk membeli makanan tambahan, 42% biaya ekstra kurikuler sekolah, dan 33% untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru. Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 98% KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.

Kemudian sekitar 64% pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen Bank sebesar 14% dan e-Warong sebanyak 2,3%. “Bagi 86% KPK PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 17 persen KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan lainnya. Ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal sehingga secara tidak langsung meningkatkan perbaikan kesejahteraan mereka,” ungkapnya.

Keberhasilan PKH dalam menekan angka kemiskinan, juga diakui Bupati Tegal Umi Azizah yang dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Pasalnya, tercatat 809 penduduk Kabupaten Tegal yang memperoleh PKH dinyatakan sudah mandiri setelah menerima manfaat PKH serta sejumlah program pendukung lainnya. bani