NERACA

Jakarta - PT Pertamina Gas (Pertagas) mengaku belum memiliki roadmap yang jelas terkait dengan rencana pembangunan Compressed Natural Gas (CNG) Pilot Project. Pasalnya, pemerintah sampai saat ini masih belum menetapkan kenaikan harga gas dari Rp3.100 per liter setara premium (lsp) menjadi Rp4.100 per lsp. Pertagas menilai, jika harga gas ditetapkan sebesar Rp3.100 per lps tidak dinaikkan atau tidak ada kepastian pemerintah, maka hal ini akan berdampak terhadap keputusan dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) CNG Pilot Project, karena harga gas bisa dikatakan tidak ekonomis.

Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi menjelaskan, ketidakjelasan harga CNG ini berpotensi mengancam keberhasilan diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) dikarenakan Pertagas masih menunggu kejelasan keputusan pemerintah terkait kebijakan harga gas yang ditetapkan sebesar Rp4.100 per lsp dari harga gas saat ini sebesar Rp3.100 per lsp. "Kita masih menunggu arahan dari pemerintah terkait CNG pilot project. Kalau BBM tidak jadi dinaikkan berarti harganya masih Rp4.500 per liter itu jadi  tidak bersaing," ujarnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, harga gas untuk transportasi menjadi permasalahan utama dalam diversifikasi energi, sebab BBG tidak bersaing sehat dengan BBM. "Pertagas sudah mengajukan harga keekonomian kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp4.100 dan sudah disetujui. Namun sampai saat ini, harganya Rp3.100 bahkan rencananya harga tersebut mau disubsidi Rp1.000 oleh pemerintah," lanjutnya.

Menurut Gunung, harga gas sebesar Rp4.100 per lsp sudah pas jika bersamaan dengan kenaikan BBM subsidi sehingga proses sosialisasi konversi menjadi mudah. Harga tersebut, menurut perhitungan dia, hanya sesuai jika harga BBM bersubsidi dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter. Jika harga BBM bersubsidi batal dinaikkan atau tetap Rp4.500 per liter, dia memperkirakan harga gas Rp4.100 per lsp kembali menjadi tidak komersial sebab selisihnya tidak jauh.

Infrastruktur BBG

Kementerian ESDM, lanjut Gunung, sudah menyetujui rencana kenaikan harga gas untuk transportasi menjadi Rp 4.100 per lsp. Namun, itu belum tertuang dalam aturan tertulis. Hal ini akan berimbas terhadap pihak swasta yang berminat untuk membangun infrastruktur BBG.

“Pelaku bisnis pastinya tetap menolak, meskipun mereka dipaksa berinvestasi untuk SPBG. Sebab, harga jual gas tak mencapai harga keekonomian. Mereka lebih berminat berinvestasi gas untuk industri. Misalnya mother station untuk SPBG CNG. Harganya masih sekitar US$9 per juta british thermal unit (mmbtu). Sedangkan industri sanggup membeli dengan harga US$13-14 per mmbtu,” terangnya.

Tahun ini, Pertagas memang sudah siap memfasilitasi pembangunan infrastruktur BBG, yaitu satu stasiun induk (mother station) dan empat stasiun cabang (daugther station) untuk mendiversifikasi BBM ke BBG. Mother station terletak di Bitung, sedangkan daughter station terletak di Cililitan, Kalideres, Ancol, dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta. Agar diversifikasi berjalan cepat dan sukses, namun pengusaha terus menunggu kebijakan resmi dari pemerintah.

Gunung mengatakan kendala pembangunan infrastruktur BBG adalah masalah perijinan. Menurut dia, pembangunan kedua stasiun itu butuh lokasi yang strategis. "Tetapi mungkin yang perlu dikritisi seperti masalah perijinan. Karena kalau kita berbicara mother dan daughter itu kan berbicara mengenai lokasi yang strategis untuk BBG-nya. Kalau kita bicara lokasi yang strategis itu kan biasa di tengah kota," ujarnya.

Ijin Lahan

Menurut dia, lokasi stasiun induk dan cabang khususnya di wilayah Jakarta harus seijin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pemerintah setempat yang mengetahui kepemilikan suatu lahan, termasuk lahan yang akan didirikan stasiun induk dan cabang merupakan jalur hijau atau tidak. "Itu kadang-kadang krusial kami di masalah perijinan itu. Khususnya, perijinan untuk daughter station karena daughter station diletakkan di tengah kota yang strategis. Kalau mother saya letakkan di jalur pipa kami," terang Gunung.

Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, SPBG bisa dibangun di lokasi SPBU. Dia mencontohkan di Jakarta yang saat ini ada sekitar 700 SPBU, sehingga tinggal ditentukan di SPBU mana SPBG akan dibuat. SPBU milik anggota Hiswana Migas, lanjut dia, rata-rata memiliki luas lahan 2.000 meter persegi sehingga masih tersedia ruang untuk SPBG.

Bila membangun SPBG baru, investasinya sangat mahal. Penyebabnya, antara lain, harga tanah di Jakarta yang sangat mahal. Untuk satu SPBG baru, dibutuhkan setidaknya Rp 20 milyar. Selain ketersediaan SPBG, hal penting lain yang mesti disiapkan adalah edukasi kepada masyarakat. "Karena soal gas sebelumnya masih ada trauma, seperti kasus terbakarnya kendaraan transportasi pengguna gas," katanya.