Jakarta-Badan Pusat Statistik mengungkapkan, jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2019 merosot dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data mereka, jumlah penumpang penerbangan domestik pada Maret 2019 hanya sebesar 6,03 juta, turun 21,94% dibandingkan Maret 2018 yang tercatat 7,73 juta orang. BPS juga meminta pemerintah mewaspadai inflasi Mei 2019 terkait Ramadhan dan mudik lebaran.

NERACA

Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan, penurunan jumlah penumpang tersebut dipicu oleh kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi dalam sejak awal tahun ini. "Penyebab penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik adalah harga tiket yang masih tinggi," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/5). Secara kumulatif  pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik merosot 17,66% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 18,32 juta.

Meski merosot, menurut dia, secara bulanan, jumlah penumpang domestik pada Maret 2019 kemarin masih tumbuh 7,18% dibandingkan Februari 2019.

Selain itu, BPS meminta pemerintah mewaspadai inflasi Mei 2019. Pasalnya, mereka memperkirakan inflasi Ramadan dan mudik Lebaran 2019 akan berbeda dibanding tahun lalu. Diperkirakan inflasi Ramadhan dan mudik Lebaran 2019 akan terpusat pada bulan ini. "Pada Ramadhan tahun ini jatuhnya di awal bulan. Kemungkinan besar kenaikan harga-harga bisa terjadi di Mei karena lebarannya ada di Juni 2019," tutur Suhariyanto.

Peningkatan kewaspadaan ini harus dilakukan karena lampu kuning inflasi sudah menyala pada April. Data BPS mencatat inflasi bulanan April mencapai 0,44%, lebih tinggi dibandingkan April 2018 yang hanya sebesar 0,1% dan April 2017 yang hanya 0,09%.

Jika melihat data historis, periode Ramadhan dan Lebaran biasanya akan meningkatkan permintaan dan inflasi. Tahun lalu, dampak kenaikan harga menyebar di mana sebagian terjadi di Mei 2018 dan sisanya di Juni 2018. "Tahun ini (dampak inflasi ramadan dan lebaran) akan menumpuk di Mei," ujarnya.

Untuk itu, Suhariyanto menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar inflasi pada Mei 2019 terkendali. Ledakan inflasi di Mei 2019 bisa dicegah jika pemerintah menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok.

Menurut Suhariyanto, pemerintah masih punya peluang memperbaiki masalah tersebut agar inflasi tidak tinggi. Karena sejumlah bahan pangan masih memiliki peluang deflasi pada bulan ini di antaranya bawang merah dan bawang putih yang bulan lalu mengalami kenaikan karena pasokan.

Sementara itu berdasarkan data BPS, kenaikan tarif angkutan udara masih terjadi hingga April 2019. Kenaikan tersebut tercermin dari andil angkutan udara terhadap inflasi April 2019 yang 0,44%. BPS juga mencatat inflasi 0,03% diantaranya disumbang oleh harga tiket pesawat. Secara tahunan pun demikian, dari total inflasi 2,83%, harga tiket pesawat menyumbang peran 0,31%.

Dalam skala yang lebih luas, penurunan tersebut juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut sudah bisa terlihat dari tingkat hunian kamar hotel yang merosot sejak kenaikan harga tiket pesawat diberlakukan.

Tercatat, tingkat hunian kamar hotel berbintang pada Maret 2019 hanya sebesar 52,89% atau turun 4,21 poin dibandingkan Maret 2018 sebesar 57,1%. "Perlu diingat, tingkat hunian kamar hotel ini tidak hanya berasal dari wisatawan mancanegara tetapi juga dari turis domestik," ujarnya.

Karenanya, Suhariyanto berharap pemerintah perlu segera mencari cara untuk menekan harga tiket pesawat. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan periode mudik lebaran yang biasanya mendongkrak tarif angkutan udara.

"Saya yakin Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan) dan Pak Menhub (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) sedang berusaha, rapat, untuk menyelesaikan masalah tiket ini," ujarnya.

Seperti diketahui inflasi sepanjang April 2019 sebesar 0,44%. Inflasi tersebut sebagian besar masih disumbang oleh kenaikan harga pada bahan makanan dan transportasi.

Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi untuk membendung dampak dari masih tingginya harga tiket pesawat kepada inflasi. Apalagi, momentum Ramadhan dan Lebaran dikhawatirkan tingginya harga tiket tersebut berdampak pada daya beli masyarakat.  "Secara musiman memang jelang Ramadan dan Idul Fitri harga-harga tiket naik. Nanti akan dibahas langkah-langkah antisipasinya," ujarnya belum lama ini.

Untuk mengantisipasi lonjakan dari tingginya harga tiket pesawat, Perry meminta masyarakat untuk memesan tiket jauh-jauh hari. "Bagaimana antisipasinya, masyarakat pesan tiketnya jauh-jauh hari, seperti itu," ujarnya.

Komoditas lain penyumbang inflasi adalah kelompok transportasi yang memberi andil sebesar 0,05%.  Pada kelompok ini penyumbang utama inflasinya adalah kenaikan tarif angkutan udara atau tiket pesawat. "Angkutan udara, masih mengalami kenaikan dan harganya belum turun mudah-mudahan ada kebijakan yang mampu menurunkan harga tiket ini. Karena kita tahu harga tiket bisa melonjak pada puasa dan lebaran," ujarnya.

Sementara itu, kelompok tarif listrik menyumbang deflasi pada April 2019. Hal ini dipengaruhi langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang memberi insentif berupa diskon ke pelanggan 900 VA untuk kelompok rumah tangga tergolong mampu. "Tarif listrik menyumbang deflasi karena Maret 2019 lalu, PLN berikan insentif berupa diskon ke pelanggan 900 VA untuk rumah tangga yang mampu. Hal itu memberikan deflasi sebesar 0,09 persen," ujarnya.

KPPU Turun Tangan

Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi meminta Kementerian BUMN dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk ambil bagian dalam persoalan harga tiket pesawat yang tinggi. Sebelumnya, sengkarut tarif tiket pesawat ini juga membuat Menhub meminta bantuan ke Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Budi Karya, kedua lembaga itu harus ikut 'turun tangan' karena memiliki peran dalam industri ini. Kementerian BUMN merupakan pemegang saham dari beberapa maskapai nasional yang tarif tiket pesawatnya ikut melambung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia.

Sementara, KPPU merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan menindak dugaan penguasaan pasar atau monopoli. KPPU juga lembaga yang mengawasi persaingan yang tidak sehat alias kartel dalam suatu industri. "Kementerian BUMN dan KPPU harus concern juga dan kami ada empati terhadap kebutuhan tarif yang terjangkau," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, belum lama ini.  

Di sisi lain, Budi Karya mengatakan belum ada arahan khusus dari Presiden Jokowi mengenai keharusan tarif tiket pesawat untuk turun. Meski, ia mengatakan hal ini sudah sempat mendapat perhatian dari kepala negara.

Budi Karya mengatakan, kementeriannya masih terus mengkaji soal pengenaan subprice dan evaluasi tarif batas atas bagi tiket pesawat. "Tapi kami kan tidak mau ada damage (merusak ekosistem pasar). Kalau ke badan usaha kami lakukan, nanti mereka tidak punya daya saing. Di negara lain tidak ada juga regulasi tentang tarif," ujarnya. bari/mohar/fba