Oleh: Ade Irwansyah

Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala daerah, Senin (29/4/2019), Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota negara bakal pindah ke luar Jawa. Keputusan itu diambil setelah dua opsi lain, tetap di Jakarta dan 70 km dari Jakarta ditolak.

Beberapa kota di luar Jawa muncul jadi pilihan. Yang paling mengemuka kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nama ini sudah muncul bersama dua nama kota lain (Tanah Bambu, Kalimantan Selatan dan Panajam, Kalimantan Timur) pada 2017 ketika wacana pindah ibu kota muncul. Dibanding Jawa yang masuk ke dalam cincin api, Kalimantan lebih aman. Tidak ada gunung api aktif di sana. 

Tentu menarik menelisik pertimbangan kenapa ibu kota Indonesia bakal dipindahkan. Penting juga untuk bertanya, benarkah Jakarta sudah tak layak jadi ibu kota negara?

Keputusan pindah ibu kota diambil di tengah bencana banjir yang kembali melanda Jakarta. Ibu kota kita yang sekarang rentan oleh banjir. Hujan lebat sedikit, air langsung menggenang di mana-mana. Belum lagi air kiriman dari Bogor. Wilayah Jakarta yang berada di dataran rendah selalu jadi korban banjir kiriman.

Jakarta saat ini dihuni 10,37 juta jiwa. Pada siang hari jumlahnya jadi 14,5 juta karena mendapat limpahan penduduk sekitar yang beraktivitas di Jakarta. Saat menjabat gubernur pada 2017, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan dengan daya dukung saat ini Jakarta hanya bisa menampung 12,5 juta penduduk. Itu sebabnya, di pagi hingga malam saat jam pulang kantor jalanan Jakarta selalu macet.

Jakarta yang kian padat dan kiam tak layak huni adalah buah pembangunan yang Jawa sentris selama ratusan tahun, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Di zaman dulu Jakarta yang bernama Batavia adalah pusat pemerintahan dan bisnis di Hindia Belanda.

Jakarta selalu jadi kota yang mendapat kue pembangunan paling besar. Gedung-gedung pencakar langit bermunculan di Jakarta dari waktu ke waktu sejak 1960-an. Ketimpangan penduduk Jawa-luar Jawa dan kaya-miskin kian kelihatan seiring pembangunan yang kian gencar hanya di Jakarta.

Pemerintah bukannya tak sadar pembangunan yang Jawa sentris ini bakal menimbulkan masalah. Sejak zaman Presiden Sukarno wacana pemindahan ibu kota sudah mengemuka. Di era Sukarno pula nama Palangkaraya sudah mengemuka jadi kandidat ibu kota negara.

Palangkaraya terletak di tengah Kalimantan, pulau terbesar yang letaknya di tengah Indonesia. Dari posisi yang di tengah itu kelihatan indah bila pusat pemerintahan berada di tengah-tengah menaungi seluruh wilayah. Tidak berat ke barat maupun ke timur. Dan terutama tidak lagi Jawa sentris. Masalahnya, sudah tepatkah pilihan ini?

Memindahkan ibu kota tak seperti cerita legenda membangun 1000 candi dalam semalam. Banyak aspek harus dikaji. Biayanya pun tak murah, konon antara Rp 300-400 trilun lebih. Dari ditetapkan dalam rapat kemarin hingga resmi pindah, prosesnya bisa makan waktu 10 tahun.

Di tengah itu ada proses politik entah apa. Rezim bisa berganti, begitu pula kebijakannya. Siapa yang bisa menjamin presiden selepas Jokowi punya itikad sama memindahkan ibu kota ke luar Jawa?

Sementara itu Jakarta kian sesak. MRT dan LRT dibangun tapi tetap macet. Banjir terus datang karena sungai semakin menyempit dan tanah resapan air kian sedikit. Pembangunan yang Jawa sentris juga tak surut. Bila itu terjadi, bom waktu seperti apa yang akan meledak? (www.watyutink.com)