KPK Jelaskan Program Pencegahan Korupsi Kepada Wali Kota Bogor

KPK Jelaskan Program Pencegahan Korupsi Kepada Wali Kota Bogor

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya Sugiarto dan Dedie A Rachim soal program-program pencegahan korupsi.

Untuk diketahui, KPK pada Jumat (26/4) menerima kedatangan Wali Kota, Wakil Wali Kota Bogor dan sejumlah pejabat dan pegawai Kota Bogor. Mereka diterima pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan, dan tim KPK lainnya.

"Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, termasuk terkait dengan peningkatan pendapatan daerah sehingga penerimaan daerah menjadi lebih maksimal dan dinikmati oleh masyarakat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Selain itu, kata dia, penyelamatan aset daerah juga menjadi perhatian KPK mulai dari sertifikasi aset daerah, pendataan hingga mencegah penggelapan aset-aset daerah."KPK berharap di bawah kepemimpinan kepala daerah sekarang hal tersebut menjadi perhatian di Kota Bogor. KPK akan mendampingi upaya-upaya perbaikan tersebut," ucap Febri.

Dalam pertemuan itu, lanjut Febri, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan agar pengadaan dan pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi perhatian."Karena dari kasus-kasus yang ditangani KPK cukup banyak pengadaan di daerah yang bermasalah. PTSP juga perlu dipastikan benar-benar mempermudah proses dan alur perizinan," ujar Febri.

Selain itu, juga dilakukan pemaparan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam pertemuan tersebut."Pelaporan LHKPN di Kota Bogor 100 persen, tinggal terdapat 11 orang yang masih perlu melengkapi administrasi dan sedang dilengkapi," kata Febri.

Wajibkan Sekolah Masukkan Pendidikan Antikorupsi

Pemerintah Kota Bogor akan mewajibkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bogor untuk memasukkan muatan pendidikan antikorupsi pada mata-mata pelajaran."Kami menyepakati ada beberapa langkah aksi menindaklanjuti koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan KPK ini. Pertama, kami akan segera mewajibkan SD, SMP di Kota Bogor untuk memasukkan mata pelajaran antikorupsi segera," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4).

"Itu untuk gurunya juga termasuk pendidikan antikorupsi ini kepada seluruh guru. Tadi sudah disepakati bukan saja pada siswa tetapi kepada gurunya, dimasukkan ke (mata pelajaran) PKn yang sudah ada, bisa ke Agama bisa "cangkokan" di situ, jadi bukan mata pelajaran baru dimasukkan muatannya di situ," ungkap Bima.

Bima menyatakan bahwa pada pekan depan Pemkot Bogor akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pendidikan antikorupsi itu."Minggu depan saya akan keluarkan Perwali-nya untuk masuk wilayah ini karena pendidikan korupsi harus mulai dari awal," ucap Bima.

Dalam pertemuan itu, kata Bima, juga membahas soal penyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menyatakan penyampaian LHKPN di Pemkot Bogor sudah 100 persen."100 persen sudah diserahkan tetapi masih ada 11 (orang) yang belum sempurna harus direvisi," ungkap Bima.

Selain itu, kata dia, KPK juga memaparkan soal bidang-bidang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi."Kami diberikan paparan bahwa kecenderungan itu ada di dua bidang pertama adalah terkait dengan penyuapan dan kedua pengadaan barang dan jasa barang-barang dan jasa. Jadi, kami diberikan gambaran bagaimana caranya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi," ujar Bima. Ant

BERITA TERKAIT

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana NERACA Jakarta - Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland…

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru   NERACA Jakarta - Tantangan ke depan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa dibilang…

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan NERACA Jakarta - Pengamat koperasi Suroto menegaskan, tantangan bagi Menteri Koperasi dan UKM yang baru…

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara   NERACA Padang - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan orasi ilmiah pada…

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk…