Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun depan bisa ditekan menjadi di sekitar 1,52-1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini lebih kecil dibandingkan target defisit tahun ini sebesar 1,84% dari PDB. "Arah kebijakan makro kita di 2020, defisit (anggaran) sebesar 1,52-1,65% dari PDB. Defisit dikendalikan pada batas aman," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/4).

NERACA

Hingga 31 Maret 2019 menurut data Kemenkeu,  defisit anggaran mencapai Rp102 triliun atau 0,63% dari PDB. Secara tahunan, defisit kuartal I-2019 lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,58% dari PDB. Sementara itu, target rasio pajak (tax ratio) pada 2020 ditargetkan berada di kisaran 11,8-12,3% dari PDB. Sedangkan tahun ini, rasio pajak ditargetkan menyentuh angka 12,2% dari PDB.

Menkeu mengatakan tema kebijakan fiskal 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, arah kebijakan makro fiskal ditujukan untuk mobilisasi pendapatan melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan reformasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, defisit dikendalikan pada batas aman dan keseimbangan primer didorong positif. "Rasio utang dijaga pada kisaran 30% dari PDB dan diupayakan menurun," ujarnya.  

Sedangkan untuk proyeksi indikator makro ekonomi lainnya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3-5,6% lebih tinggi dari target tahun ini yaitu 5,3%. Lalu, inflasi pada posisi 2-4% dari tahun ini sebesar 3,5%.  Untuk nilai tukar rupiah dipatok pada rentang Rp14.000-Rp15.000 per US$ dan perkiraan harga ICP sebesar US$60-US$70 per barel. Namun demikian, target tersebut belum merupakan angka final, lantaran pemerintah masih dalam proses penyusunan APBN 2020.

Sri Mulyani juga menargetkan pertumbuhan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bisa meningkat 10-13,5% dari proyeksi realisasi (outllok) penerimaan tahun ini. Target tersebut diharapkan bisa dipenuhi oleh penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada APBN 2019, pemerintah memasang target penerimaan negara sebesar Rp2.165,11 triliun. Artinya, bila pendapatan tumbuh 10-13,5 persen, maka penerimaan negara 2020 diharapkan berkisar Rp2.381,62 triliun sampai Rp2.457,39 triliun. "Kami melihat 2019 ini potensinya seperti apa, apa yang kami baca sampai dengan April ini dan proyeksi sampai akhir tahun," ujarnya.

Menurut dia, target penerimaan tersebut berasal dari potensi penerimaan yang terbaca dari kondisi ekonomi global dan domestik saat ini. "Misalnya penerimaan nonmigas, itu kami lihat dari PNBP terkait asumsi harga minyak dan kurs, tentu akan sangat berubah," ujarnya.

Meski demikian, Menkeu mengatakan target penerimaan ini sudah masih berupaya asumsi awal. Asumsi masih bisa berubah di tengah jalan seiring pembahasan APBN 2020 yang masih berlanjut dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).

Sementara, finalisasi target rencananya akan dilakukan akhir bulan ini di tingkat internal pemerintah. Sebab, pemerintah berencana mengajukan asumsi makro dan pagu indikatif APBN 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Mei 2019.

Lebih lanjut, dia memastikan target penerimaan tersebut akan bisa mengakomodasi berbagai rencana belanja pemerintah ke depan, khususnya terkait tema pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, hal tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

Pada bagian lain, Sri Mulyani mengklaim prospek investasi di Indonesia masih positif hingga akhir 2019, meski jumlah investasi asing kembali menurun dalam tiga bulan pertama tahun ini. Optimisme Kemenkeu itu ditopang oleh sejumlah indikator makro ekonomi, termasuk inflasi yang dinilai masih terjaga. "Lalu dari sisi indikator makro ekonomi yang lain baik dari moneter maupun fiskal juga terjaga secara baik," ujarnya.

Walaupun masih percaya diri, penurunan investasi asing pada kuartal I 2019 akan dievaluasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Dia berkomitmen untuk mempertajam sejumlah instrumen demi menarik investasi asing. "Kami akan terus memberikan instrumen-instrumen untuk memberikan insentif maupun kemudahan agar investasi itu bisa berjalan," tutur Sri Mulyani.

Tidak hanya itu. Sri Mulyani juga akan menggandeng Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk menciptakan iklim investasi yang menarik perhatian bagi investor lokal dan asing. "Kami bekerja sama dengan kementerian lain untuk bisa meningkatkan daya atraksi dan daya saing dari investasi di Indonesia," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Penurunan investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) ini telah terjadi sejak tahun lalu. Pada 2018 jumlahnya jeblok 8% dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. Sementara itu, jumlah PMA kuartal I 2019 hanya Rp107,9 triliun atau lebih rendah 0,9 persen dari sebelumnya Rp108,9 triliun. "PMA tahun lalu kan tekanannya juga cukup besar, sebenarnya sudah mulai ditujukkan oleh kenaikan suku bunga dan keluarnya modal asing di seluruh negara," ujarnya.

Secara keseluruhan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal I-2019 Rp195,1 triliun, tumbuh 5,3% dibanding capaian tahun sebelumnya Rp185,3 triliun. Kendati tumbuh, namun dari segi persentase melambat dibanding capaian tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 11,8%.  

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menjelaskan perlambatan pertumbuhan investasi ini sejalan dengan negara-negara di dunia yang mengalami tren penurunan. "Tapi melihat hal ini, rasanya tahun ini sudah mulai menunjukkan perbaikan," ujarnya.

Skema Biaya Ibu Kota

Menkeu juga masih menunggu perencanaan matang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait anggaran dan skema biaya untuk pemindahan ibu kota.

Skema anggaran pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Jawa itu wacananya akan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Menurut Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sedang mempelajari pengalaman dari negara lain yang memindahkan ibu kota negara mereka. Salah satu hal yang dipelajari yakni skema pembiayaan yang berbeda-beda antara negara.

"Jadi untuk saat ini kami akan menunggu sampai perencanaan itu matang dan kalau perencanaan itu matang berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat," ujarnya.

Usai mengetahui pasti jumlah anggaran yang dibutuhkan, skema lain yang harus dipikirkan kedua kementerian adalah cara pembiayaan yang akan diusung pemerintah. Ini artinya, biaya yang digelontorkan untuk pemindahan ibu kota tidak 100% dari APBN.

"Nanti baru pikirkan bagaimana teknis pembiayaannya. Jangan sampai kami membuat berbagai macam analisa, sementara perencanaannya masih belum dilakukan secara detil dan matang," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappenas memproyeksi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain membutuhkan dana sekitar US$23-33 miliar atau Rp323 triliun-Rp466 triliun. Angka itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan negara lain untuk memindahkan ibu kotanya. bari/mohar/fba