KPK Usul Terpidana Korupsi Bisa Dimasukkan ke Nusakambangan

KPK Usul Terpidana Korupsi Bisa Dimasukkan ke Nusakambangan

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengusulkan agar pada 2019 ini terpidana perkara korupsi bisa dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Saya berpikir, ini kalau khusus tindak pidana korupsi juga ada di Nusakambangan itu lebih baik karena di sana juga kebetulan ada yang khusus untuk narkoba," kata Agus saat diskusi media "Menggagas Kualitas Lapas" di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4).

Hadir juga dalam diskusi itu Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utama dan Pakar Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta.

Salah satu alasannya, ungkap Agus, bahwa dalam temuan KPK ditemukan jika narapidana korupsi yang mempunyai uang itu bisa menjadi istimewa di lapas umum dan memerintahkan narapidana lainnya.

"Itu karena dia punya duit dia bisa memerintahkan narapidana yang lain yang kebetulan tidak punya duit. Kalau di lapas umum untuk membersihkan kamarnya untuk disuruh ke sana ke sini itu bisa terjadi itu juga sering kali kita saksikan," ungkap Agus.

Pertimbangan lainnya, kata Agus, bahwa Lapas Nusakambangan mempunyai beberapa kategori lapas mulai dari super maksimum, maksimum, dan medium. Agus pun menceritakan bahwa dirinya sempat mengunjungi Lapas Nusakambangan dan melihat lapas super maksimum.

"Baru masuk pulau (Nusakambanan) saja itu kemudian bisa dikatakan sudah dicek yang kita bawa apa, apalagi nanti kalau yang masuk ke super maksimum, itu luar biasa. Jadi, saya mengunjungi dua penjara di sana yang super maksimum," kata Agus.

Kemudian, ia pun mencontohkan salah satu penghuni lapas super maksimum, yakni terpidana kasus pembunuhan John Kei yang saat ini telah menjadi pendeta.

"Belum lama juga ada John Kei kemudian menjadi pendeta, itu salah satunya terapinya itu ternyata tidak berbicara dengan sesama manusia berbulan-bulan karena ruangannya kan kecil sekali. Kemudian tidak bisa bicara dengan kiri kanan jadi hanya bisa dengan dirinya sendiri itu ternyata menjadi penderitaan itu. Saya sempat ketemu dan sempat ngobrol, nah itu yang menyebabkan 'sudah saya tobat saja'," tutur dia.

Atas dasar itu, ia pun membayangkan jika narapidana korupsi itu bisa dimasukkan ke lapas super maksimum.

Kemudian dia juga berharap koruptor mau mengembalikan kerugian negara jika dimasukan ke penjara super maksimum."Uangnya belum dikembalikan, ya taruh di situ supaya dikembalikan. Nanti kalau sudah dikembalikan kemudian baru turun kelas dari super maksimum ke maksimum, misalkan nanti tingkah lakunya berubah baru ke yang berikutnya," kata Agus.

Di samping agar narapidana korupsi itu mengembalikan uang kerugian keuangan negaranya, Agus menyatakan bahwa hal itu juga menjadi efek jera."Ya ini juga di samping untuk mengembalikan kerugian keuangan negara kemudian juga penjeraannya karena yang boleh masuk di Nusakambangan itu betul-betul keluarga inti jadi hanya istri, anak, penasihat hukum itu boleh," kata Agus.

Agus pun sudah berbicara dengan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh agar narapidana korupsi bisa dimasukkan ke Lapas Nusambangan."Sudah bicara dengan Bu Dirjen juga bagaimana caranya kemudian bisa. Nanti pimpinan (KPK) akan membuktikan pada jaksa KPK supaya mulai tahun 2019 ini eksekusinya itu kemudian bisa dimasukkan ke sana, itu mungkin akan memberikan efek yang kita harapkan," ujar Agus. Ant

BERITA TERKAIT

Isu Korupsi Masih Kurang Dipahami Anak Muda

Isu Korupsi Masih Kurang Dipahami Anak Muda NERACA Jakarta - Pengisi "podcast" Kejar Paket Pintar Laila Achmad dan Dara Hanafi…

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Pimpinan KPK yang Ideal

Di tengah tantangan mencari sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mumpuni, profesional dan tidak sekuler, Panitia Seleksi (Pansel) Calon…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BEM IAID Ciamis Gelar Halal Bi Halal Kebangsaan

BEM IAID Ciamis Gelar Halal Bi Halal Kebangsaan NERACA Ciamis – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Darussalam (IAID)…

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan rasio non-performing loan…

Sjamsul Nursalim Yakin Pemerintah Tunaikan Janji

Sjamsul Nursalim Yakin Pemerintah Tunaikan Janji NERACA Jakarta - Sjamsul Nursalim (SN) yakin pemerintah akan menunaikan janji yang telah ditandantangi…