Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono, menuturkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengoptimalkan pergeseran paradigma pemanfaatan hutan tidak lagi sebatas menjaga dan menebang kayu, melainkan juga untuk sektor pariwisata. "Intinya adalah prinsip penyelenggaraan pariwisata alam di kawasan konservasi. Konsep wisata menyesuaikan dengan bentang alam, bukan bentang alam dipaksa menyesuaikan konsep pariwisatanya," kata Suharyono, seperti yang dikutip dari Antara, Senin (29/4).

Ia menjabarkan delapan kawasan konservasi yang bisa punya potensi wisata di Provinsi Riau, antara lain adalah Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina di Kabupaten Kampar, dan TWA Sungai Dumai di Kota Dumai. "Di Buluh cina tiap Sabtu-Minggu sudah digunakan untuk lokasi pre-wedding dan banyak anak-anak remaja. Sedangkan di TWA Sungai Dumai yang suka trek sepeda tanah, kita punya trek 12 kilometer keliling dan tidak aspal. Ada dikembangkan rumah pohon dan permainan flying fox di sana," ujarnya.

Tak hanya itu, ia melanjutkan, ada juga potensi pariwisata minat khusus di Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak.Taman nasional yang tergolong baru ditetapkan di Provinsi Riau ini, tengah disusun struktur organisasinya, dan pengembangan zonasi untuk pariwisatanya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Kemudian ada Suaka Margasatwa Tanjung Padang, Tasik Belat, Tasik Besar Serkap dan Tasik Serkap, serta Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling. SM Bukit Rimbang Baling di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi, paling memungkinkan untuk dikembangkan dibandingkan lokasi lainnya yang sangat sulit diakses.

Untuk menuju SM Rimbang Baling, diperlukan waktu 2,5 jam dari Kota Pekanbaru dengan kendaraan bermotor kemudian melanjutkan dengan perahu kayu. Dalam kawasan itu, ia menambahkan, ada 12 desa yang hingga kini baru bisa diakses melalui Sungai Subayang. Ke depannya, Suharyono mengatakan sudah ada kesepakatan dari BBKSDA Riau , Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Raja Kerajaan Gunung Sahilan sebagai pemuka adat yang diakui warga setempat, untuk menjaga daerah itu.

Sebagai balasannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengizinkan pembangunan jalan partisipatif untuk sedikit membuka keterisoliran daerah itu sekaligus mempermudah pengembangan pariwisata.

Jalan selebar satu meter dan tidak diaspal itu nantinya akan dijaga oleh polisi adat dari 12 desa yang ada di sana. "Jalur intrepertasi 38 kilometer ini lebar hanya satu meter, dan tidak boleh nebang pohon dalam pembuatannya. Bukan jalan beton dan aspal, tapi paving sehingga air tetap bisa mengalir," katanya.