Polemik Pariwisata di Suaka Margasatwa Rimbang Baling

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman, menolak rencana pembangunan jalan di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar demi pengembangan pariwisata kawasan konservasi tersebut. Fahmizal khawatir jalan tersebut akan disalahgunakan jadi jalur pembalakan hutan secara ilegal. "Jangan bikin jalan. Siapa yang bisa jamin di sana nanti tidak ada illog (illegal logging) kalau sudah ada jalan," kata Fahmizal, seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (30/4).

Ia mengatakan konsep pembangunan jalan untuk pengembangan pariwisata di Bukit Rimbang Baling perlu dipertimbangkan dengan serius, karena aksi pembalakan liar selama ini masih ada di sana. Menurutnya pembalak liar selama ini mengalirkan kayu tebangan melalui Sungai Subayang, yang merupakan satu-satunya akses transportasi di sana. "Apalagi warga di sana sudah menyatakan banyaknya uang beredar dalam pembalakan liar dan ada unsur gratifikasi," katanya.

Fahmizal menyatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah menyetujui pembangunan jalan interpretasi di SM Rimbang Baling. Ia menuturkan kawasan ini punya luas 143 ribu hektare di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Selama ini BBKSDA Riau kesulitan untuk mengawasi karena hanya ada tujuh orang pegawai di sana.

Menanggapi penolakan Kepala Dinas Pariwisata Riau, Suharyono, mengatakan jalur interpretasi akan dibangun tidak dengan menebang pohon dalam pembuatannya. Ia menjelaskan jalan itu nantinya bukan jalan beton dan aspal, tapi paving sehingga air tetap bisa mengalir. "Sebenarnya kalau kami daripada konservasi, mestinya kami dong yang bicara tidak setuju, bukan dia, bukan mereka. Ini izin keluar sudah konsultasi ke pusat karena tadi, kita jangan hanya berfikir hutannya selamat, tapi warga tidak mendapatkan apa-apa," kata Suharyono.

Ia mengatakan jalur interpretasi juga berfungsi sebagai jalur evakuasi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus kematian warga yang sakit dan ibu melahirkan, yang terlambat mendapat layanan kesehatan karena masalah jalur transportasi sungai. Selain itu, ia menambahkan, warga yang tinggal di perkampungan di sana sudah ada jauh sebelum hutan itu ditetapkan pemerintah sebagai suaka margasatwa.

Rencananya, jalur interpretasi adalah berupa jalan selebar satu meter sepanjang 38 kilometer menghubungkan 12 desa di kawasan itu, dan hanya boleh dilalui kendaraan roda dua. Suharyono mengatakan sudah ada komitmen masyarakat untuk menjaga agar jalan itu tidak disalahgunakan, dan BBKSDA Riau sudah mengakomodasikan dengan membuat pelatihan pembentukan polisi adat yang mengadopsi "pecalang" di Bali. "Jadi polisi adat nanti bukan berarti membawa senjata, yang berlaku nanti hukum adat," ujarnya.

Menurutnya proyek perencanaan fisik jalur interpretasi itu sudah dikerjakan oleh Pemkab Kampar dan sudah bisa dilakukan pembangunan melalui anggaran dana desa. "Jadi itu keinginan masyarakat desa," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Agar Mudik Tak Menuai Polemik

      NERACA   Jakarta – Pulang kampung atau mudik selalu menjadi kegiatan rutin tahunan saat lebaran untuk bersilaturahmi…

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Industri Pariwisata Nasional Mati Suri

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Industri Pariwisata Nasional Mati Suri NERACA Jakarta - Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICIPI) Azril…

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

BERITA LAINNYA DI WISATA INDONESIA

Objek Wisata Sejarah di Peneleh yang Terabaikan

Peneleh merupakan salah satu kampung kuno di Surabaya yang sudah berusia ratusan tahun. Kampung ini menjadi saksi perjalanan Surabaya, bahkan…

Masjid Kesultanan Ternate Jadi Tujuan Wisatawan pada Ramadan

Masjid Kesultanan Ternate menjadi tujuan utama bagi wisatawan saat berkunjung di wilayah di Maluku Utara (Malut) pada Bulan Suci Ramadan.…

Menelusuri Sejarah Kampung Deret di Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Kampung Deret, di Jalan Tanah Tinggi I, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5), untuk…