Polemik Pariwisata di Suaka Margasatwa Rimbang Baling

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman, menolak rencana pembangunan jalan di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar demi pengembangan pariwisata kawasan konservasi tersebut. Fahmizal khawatir jalan tersebut akan disalahgunakan jadi jalur pembalakan hutan secara ilegal. "Jangan bikin jalan. Siapa yang bisa jamin di sana nanti tidak ada illog (illegal logging) kalau sudah ada jalan," kata Fahmizal, seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (30/4).

Ia mengatakan konsep pembangunan jalan untuk pengembangan pariwisata di Bukit Rimbang Baling perlu dipertimbangkan dengan serius, karena aksi pembalakan liar selama ini masih ada di sana. Menurutnya pembalak liar selama ini mengalirkan kayu tebangan melalui Sungai Subayang, yang merupakan satu-satunya akses transportasi di sana. "Apalagi warga di sana sudah menyatakan banyaknya uang beredar dalam pembalakan liar dan ada unsur gratifikasi," katanya.

Fahmizal menyatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah menyetujui pembangunan jalan interpretasi di SM Rimbang Baling. Ia menuturkan kawasan ini punya luas 143 ribu hektare di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Selama ini BBKSDA Riau kesulitan untuk mengawasi karena hanya ada tujuh orang pegawai di sana.

Menanggapi penolakan Kepala Dinas Pariwisata Riau, Suharyono, mengatakan jalur interpretasi akan dibangun tidak dengan menebang pohon dalam pembuatannya. Ia menjelaskan jalan itu nantinya bukan jalan beton dan aspal, tapi paving sehingga air tetap bisa mengalir. "Sebenarnya kalau kami daripada konservasi, mestinya kami dong yang bicara tidak setuju, bukan dia, bukan mereka. Ini izin keluar sudah konsultasi ke pusat karena tadi, kita jangan hanya berfikir hutannya selamat, tapi warga tidak mendapatkan apa-apa," kata Suharyono.

Ia mengatakan jalur interpretasi juga berfungsi sebagai jalur evakuasi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus kematian warga yang sakit dan ibu melahirkan, yang terlambat mendapat layanan kesehatan karena masalah jalur transportasi sungai. Selain itu, ia menambahkan, warga yang tinggal di perkampungan di sana sudah ada jauh sebelum hutan itu ditetapkan pemerintah sebagai suaka margasatwa.

Rencananya, jalur interpretasi adalah berupa jalan selebar satu meter sepanjang 38 kilometer menghubungkan 12 desa di kawasan itu, dan hanya boleh dilalui kendaraan roda dua. Suharyono mengatakan sudah ada komitmen masyarakat untuk menjaga agar jalan itu tidak disalahgunakan, dan BBKSDA Riau sudah mengakomodasikan dengan membuat pelatihan pembentukan polisi adat yang mengadopsi "pecalang" di Bali. "Jadi polisi adat nanti bukan berarti membawa senjata, yang berlaku nanti hukum adat," ujarnya.

Menurutnya proyek perencanaan fisik jalur interpretasi itu sudah dikerjakan oleh Pemkab Kampar dan sudah bisa dilakukan pembangunan melalui anggaran dana desa. "Jadi itu keinginan masyarakat desa," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Santini Group Ekspansi Luwansa Hotel Manado Dukung Pariwisata

Santini Group Ekspansi Luwansa Hotel Manado Dukung Pariwisata   NERACA Manado - Santini Group melakukan ekspansi bisnis dengan membuka Luwansa Hotel…

Geliat Industri Pariwisata - Pendapatan Multi Bintang Tumbuh 5,4%

NERACA Jakarta –Semester pertama tahun 2019, PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) membukukan pendapatan Rp 1,55 triliun, naik 5,4% dibanding…

Polemik RUU Pertanahan, Ditentang Petani Didukung Real Estat

Polemik RUU Pertanahan, Ditentang Petani Didukung Real Estat NERACA Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan oleh Pemerintah dan…

BERITA LAINNYA DI WISATA INDONESIA

Mengenal Kawasan Wisata Pandanan yang Ludes Terbakar

Kawasan wisata Bukit Pandanan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terbakar mulai Minggu lalu. Seperti dilansir Antara, kebakaran itu terjadi…

Populasi Penyu Menurun, Warga Tulungagung Menjaga Pantai

Populasi penyu yang menepi dan beraktivitas di sekitar pesisir pantai Tulungagung, Jawa Timur, disinyalir terus mengalami penurunan akibat perburuan satwa…

Pariwisata Indonesia Belum Terimbas Karhutla

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun di beberapa provinsi di Indonesia, dinilai tidak mengganggu sektor…