Presiden Optimis Pemindahan Ibu Kota Negara - ALTERNATIF DI LUAR JAWA MENJADI PRIORITAS

Jakarta-Presiden Jokowi ketika memimpin rapat terbatas (ratas) tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota merasa optimis pemindahan ibu kota negara akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang. Sebagai informasi, ada tiga lokasi alternatif yang menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia, yaitu Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur.

NERACA

"Saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," ujar Presiden saat memberikan pengantar ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Jokowi menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan panjang. Di sisi lain, perlu juga ditentukan lokasi tepat. Sehingga pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. "Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," tutur dia.

Kepala Negara menekankan, pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.

"Sebagai negara besar menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis?" kata Jokowi.

Indonesia harus mencontohi negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Jokowi mencontohkan Korea Selatan memindahkan ibu kota negaranya dari Seoul ke Sejong. Kemudian Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janiero ke Brasilia. Demikian juga dengan Kazakhastan yang memindahkan dari Almaty ke Astana. "Jadi sekali lagi kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ujarnya.

Gagasan pemindahan ibu kota negara sebetulnya sudah lama muncul, yakni sejak era Presiden Soekarno. Namun, gagasan tersebut timbul tenggelam karena pelbagai persoalan. Salah satunya, tidak ada keputusan yang tegas dari pemerintah. "Wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro, ibu kota Indonesia yang baru dipastikan berada di luar Jawa. Hal itu berdasarkan hasil kajian yang selama ini sudah dilakukan.

Bambang menceritakan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota. Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, ketiga alternatif itu memiliki untung dan rugi. Dari yang pertama atau tetap di DKI Jakarta, maka konsekuensinya membuat daerah itu menjadi pusat segalanya. Hal itu berdampak dalam kegiatan urbanisasi yang besar-besaran.

Kedua, pemindahan ke wilayah pinggiran DKI Jakarta memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketiga, pindah ke luar Pulau Jawa konsekuensinya adalah dibutuhkan biaya yang besar.

"Kemudian syarat utamanya adalah ketersediaan lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru dan tentunya akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, di samping para ASN harus bersedia pindah dari posisi di Jakarta ke kota baru tersebut," ujarnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 pemerintah meminta belanja cadangan Rp 25,5 triliun, dan ini sebagian digunakan untuk rencana pemindahan ibu kota.

Berdampak Ekonomi

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto pernah mengatakan rencana perpindahan Ibu Kota sedikit banyak nantinya akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Namun demikian, sangat tergantung apakah yang dipindahkan Ibu Kota atau pusat pemerintahan.

"(Pengaruh kepada ekonomi) Sangat tergantung yang dipindah adalah ibukota atau pusat pemerintahan. Iya pastilah arahnya akan ke sana (jika pusat pemerintahan dipindah maka industri pendukung ikut pindah)," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Suhariyanto mengatakan, yang jelas, pemindahan Ibu Kota nantinya tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian Ibu Kota baru. Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan sejauh mana pengaruh pemindahan tersebut terhadap ekonomi Ibu Kota baru.

Ahli Teknik Planologi Universitas Trisakti Yayat Supriatna mendukung rencana Presiden yang ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Yayat setuju Jokowi memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

Namun demikian, dia menyebut banyak pertimbangan dan aspek yang harus dimatangkan. Sebab, Jakarta selama ini menjadi daerah penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang cukup besar.

Menurut dia, dari segi tata ruang, Palangkaraya sudah sangat siap, namun untuk pembangunan infrastruktur akan dibutuhkan anggaran yang besar. Namun, jalan keluarnya pemerintah bisa menarik dan mencari investor. "Kalimantan ini masih krisis energi, karena industri menyuplai hanya ke Jawa dan Sumatra. Semoga saja dengan pindah ke Kalimantan semakin merata," ujarnya.

Selain itu, kota Jakarta selama ini bukan hanya sekedar Ibu Kota tapi juga kota dengan daya tarik tinggi yang membuat perekonomian terus berjalan. Ibu kota baru nantinya diharapkan bisa sama, yaitu mempunyai daya tarik sehingga perekonomian berkembang. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara

NERACA Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset First Travel (FT) untuk negara merupakan putusan keliru.…

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…