Neraca

Jakarta – Pemerintah kini sangat serius untuk urusan diversifikasi pangan dari beras ke bahan pokok lainnya, seperti singkong atau umbi-umbian. Alasannya, saat ini tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia sudah tahap mengkhawatirkan atau tertinggi didunia yaitu sebesar 130-140 kilogram per tahun/orang. Coba bandingkan dengan masyarakat Asia lainnya yang hanya 65-75 kilogram per tahun/orang.

Ironisnya, kebijakan diversifikasi pangan yang sudah lama dikampanyekan tersebut tidak menuai hasil lantaran pemerintah yang tidak mempunyai konsep jelas dan dukungan alternatif pengganti beras. Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, diversifikasi pangan yang digadang-gadang pemerintah hanya omong kosong belaka, “Hingga saat ini diversifikasi pangan hanya berupa program-program tidak berkelanjutan,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Rabu (21/3).

Asal tahu saja, untuk diversifikasi pangan itu kan sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan Peratuan Menteri (Permen) serta anggarannya pun sudah ada, tetapi konkretnya sangat susah ditemukan programnya di lapangan.

Kesulitan itulah, menurut dia, karena pemerintah sulit membuat formulasi membuat pangan pengganti beras. Selain itu kultur masyarakat Indonesia juga harus dirubah, jangan lagi ada istilah belum makan kalau belum menyantap nasi. “Hingga saat ini belum ada pengganti beras yang harganya murah, dan juga bisa disimpan lama. Contohnya singkong, panganan ini memang murah, tetapi kalau diproses jadi tepung kan biayanya jadi lebih mahal,”ujarnya.

Sementara itu, mengenai pembuatan formulasi dirasakan Winarno sangat sulit. Pasalnya, untuk hal itu pemerintah tidak mau mengeluarkan biaya yang lebih besar dan belum memprioritaskan. Bandingkan dengan negara Taiwan, mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk melakukan riset.“Pemerintah belum memprioritaskan masalah ini, padahal anggaran terus meningkat dan tetapi masih tetap tidak mencukupi,”paparnya.

Selain itu, perlu adanya pihak yang mengingatkan pemerintah mengenai tidak sehatnya mengkonsumsi beras atau nasi berlebihan. Kalau anggaran untuk riset masih kecil, formulasi makanan pengganti tidak bisa dibuat, ditambah tidak ada pihak yang mengingatkan, maka Winarno pesimistis kalau diversifikasi pangan tidak akan terealisasi. “Sampai kapan pun, kalau semua tadi tidak diperbaiki, ya kondisinya akan terus seperti ini,”tegasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPR RI M. Romahurmuzy menuding, gagalnya diversifikasi pangan karena pemerintah tidak mempunyai strategi keanekaragaman pangan yang tidak fokus. Seharusnya difokuskan keanekaragaman di setiap kabupaten tentang budaya yang sudah turun menurun di berbagai daerah di Indonesia. ”Pemerintah tidak punya kepastian tentang keanekaragaman pangan yang akan dituju, keanekaragaman pangan harus kembali kepada budaya lokal, kembali kepada tradisi masing-masing daerah,” ungkapnya.

Memang tujuan diversifikasi pangan adalah menekan harga per kapita beras yang semakin naik, tetapi perlu diperhatikan pula cara yang lebih tepat, dia mencontohkan agar lebih ditingkatkan konsumsi ikan yang mempunyai protein yang baik bagi masyarakat, “Jangan tergantung kepada komiditas pangan yang berbasis tanam saja,” tegasnya.

Kelas Menengah

Sebaliknya, Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengklaim kebijakan diversifikasi pangan sudah berhasil untuk tingkat masyarakat menengah ke atas. Dimana masyarakat menengah ke atas memang sudah sadar dan mulai mengurangi konsumsi beras karena potensi penyakit diabetes dari beras.

Selain itu mereka juga mampu membeli bahan makanan non karbohidrat. Menurut Sutarto, soal diversifikasi pangan bukan hanya mengganti karbohidrat ke protein, mineral dan sebagainya, namun yang terpenting disini adalah bagaimana tentang kesehatan dan gizi. "Makanan sehat dan bergizi kan bukan hanya dari nasi saja, tapi bisa berasal dari jagung, ketela, bahkan sagu,”jelasnya.

Oleh karena itu, hal inilah yang harus menjadi kesadaran nasional. Memang disini masih terdapat kelemahan seperti industri makanan lokal sperti jagung, ketela, sagu itu berkembangnya kurang cepat. Ini berkaitan dengan pengolahan beras yang lebih mudah.

Padahal menurut Sutarto, yang harus diperhatikan adalah industri makanan pengganti beras tersebut, bukannya terlalu fokus pada mengganti beras. Harus difokuskan bagaimana mengembangkan sumber makanan lain, “Harus ada usaha alternatif seperti memperhatikan penampilan makanan, seperti di Thailand yang sudah sedikit berhasil dalam pemanfaatan singkong rebus sebagai makanan pokok,”tuturnya.

Hal senada juga disampaikan staf ahli Dirut Perum Bulog, M. Husein Sawit, kunci kesuksesan program diversifikasi jangan lagi bergantung terhadap satu jenis makanan. Selain itu, kata Husein, hal ini juga untuk mencegah kekurangan bahan pangan sehingga jika ada satu jenis barang naik maka masyarakat pun punya alternatif lainnya, “Jadi pemerintah punya alternatif lain diluar beras yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan masyarakat pun punya pilihan,”paparnya.

Menurutnya, program diversifikasi butuh waktu yang amat sangat lama dan karena itu kesuksesannya tidak bisa dilihat dalam tahun-tahun ini. Pasalnya, diversifikasi pangan juga bagian dari merubah pola pikir masyarakat yang sudah menjudge kalau nasi adalah makanan pokok, padahal masih banyak makanan lainnya. “Paling tidak dengan mengkombinasikan antara nasi dengan umbi-umbian lainnya bisa mensukseskan program diversifikasi pangan,” tutupnya. bari/mohar/ahmad/ bani